Mengatasi Demonstrasi Tanpa Kekerasan

“Pada prinsipnya setiap manusia itu baik dalam bentuk kelompok dan masyarakat selalu ingin didengar, disapa dan diayomi.” 

            Dalam beberapa tahun belakang ini banyak kegiatan demonstrasi yang berujung pada konflik. Ada beberapa faktor yang kemudian membuat demonstrasi berubah menjadi anarkis yang berujung konflik. Lazimnya, hal itu terjadi karena tidak terpenuhinya tuntutan dari para demonstran dan kemudian hal ini makin diperparah ketika aparat keamanan (Baca: TNI, Polri, dan Satpol PP) melakukan pembubaran demonstran secara paksa yang otomatis akan menuai gesekan di antara kedua belah pihak.

Pandangan yang selalu muncul dipikiran para demonstran adalah aparat keamanan sebagai perpanjangan tanganan pemerintah selalu saja melindungi pemeritah yang sudah berkali-kali membohongi rakyat banyak serta bertindak sewenang-wenang dalam merampas hak-hak hidup rakyat. Tidak jarang banyak korban yang jatuh dari sana. Ketika ini semua terjadi sisi dualitas selalu saja muncul, tidak bisa tidak.“Kamtibmas” adalah alasan utama para aparat keamanan dalam membubarkan para demonstran. Padahal kamtibmas tidak harus diilaksanakan dengan jalan kekerasan atau bahkan sampai kepada penembakkan. Aparat keamanan yang digaji dari uang pajak rakyat akhirnya menggunakan senjata dan tenaganya untuk menggembosi kekuatan rakyat yang ingin diperhatikan oleh pemerintahnya.

Pada posisinya, rakyat sendiri ingin mendapatkan pembelaan dari kesewenangan dan komplotasi antara oknum pemerintah dan para pemilik modal, agar dapat tetap mempertahankan sumber penghidupan mereka yang akan segera teracam oleh segala bentuk investasi para pemilik modal. Namun para elit pemerintah menganggap ini sebagai bentuk perlawanan yang dapat mengganggu stabilitas pembangunan dan kekuasaan.

Belakangan, berapa khasus seperti konflik makam mbah priok di tanjung priok Jakarta utara, khasus masuji di lampung, dan yang terakhir adalah kasus penembakan demonstran di Bima NTT menjadi bukti nyata bahwa pemerintah melalui aparat keamanan sudah tidak lagi peduli terhadap jeritan rakyatnya. Padahal dalam iklim pemerintahan yang demokratis penyampaian aspirasi dengan bentuk demonstrasi merupakan suatu hal yang wajar.

Harus diakui bahwa rakyat sekarang sudah mengetahui dan banyak belajar dari pengalaman di mana salah satu cara yang paling ampuh dalam mempengaruhi sebuah kebijakan adalah dengan melakukan demonstrasi. Apalagi jika itu berujung pada konflik maka ekspos media akan lebih besar dan dapat membangun opini di masyarakat tentang ke gagalan pemerintah dalam membuat suatu kebijakan. Fakta tersebut dapat terlihat dari uraian sejarah republik ini mulai dari; Malari 1974, reformasi 1998 serta demo penjatuhan Gus Dur pada tahun 2001 adalah bukti kalau demonstrasi merupakan jalan yang tepat dalam memperjuangan hak-hak hidup setiap warga negara.

Mengembalikan kepercayaan

Hilangnya rasa tanggung jawab terhadap kepentingan publik, meningkatnya apatisme, dalam proses demokrasi, terjadinya dicsharmoni di masyarakat, tingginya angka kekerasan dan kejahatan merupakan tanda sudah hilangnya modal sosial di tengah masyrakat. Di mana  Salah satu hal terpenting dalam modal sosial adalah kepercayaan (trust). Kepercayaan itu timbul dari adanya interaksi di antara individu-individu dalam satu komunitas, kelompok atau masyarakat.

Interaksi yang sudah terbangun lama tersebut kemudian menghasilkan ikatan emosional yang kuat dan berujung pada terciptanya serta terpeliharanya rasa kepercayaan antar warga masyarakat. Harus diakui, interaksi juga terjadi kerena beberapa alasan, di mana individu-individu berinteraksi, berkomunikasi dan menjalin kerjasama pada dasarnya dipengaruhi atas kehendak untuk berbagi tentang bagaimana cara mencapai tujuan hidup bersama.

Di republik ini tujuan hidup bersama itu tidak pernah terhujud karena tujuan pribadi dan kelompok selalu diutamakan. Sehingga apa yang termaktub dalam alinea ke IV UUD 1945 yaitu; melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial hanya akan menjadi angan-angan yang entah sampai kapan dapat terhujud.

Masyarakat sudah amat muak dan merasa selalu dibohongi dengan janji-janji politik pemerintah. Entah sampai kapan para TKI bisa dilindungi dari hukuman mati pemerintah luar negeri, tren angka kemiskinan yang terus meningkat karena sumber pendapatan rakyat selalu saja diusik oleh kepentingan sekelompok orang juga belum dapat teratasi, fenomena gedung-gedung sekolah dasar yang terus ambruk karena dana pembangunan sekolah selalu dikorupsi, dan bagaimana mau melaksanakan ketertiban di dunia jika di dalam negeri sendiri masih banyak masalah yang belum teratasi menyangkut keadilan dan pemerataan.

Ketika pemerintah sebagai institusi formil kehilangan kepercayaan dari rakyatnya maka tidak salah kemudian jika rakyat selalu bertindak sendiri dalam melakukan kebijakan. Pengadilan jalanan dan parleman jalanan dibuka, apapun yang terjadi orang harus diadili dan diaspirasikan di jalanan dengan cara aksi masa. Konflik, pertikaan dan kekerasan yang terjadi menjadi satu bumbu peyedap yang baru tak bisa dielakkan. Rakyat sudah tidak perduli lagi dengan hukum yang selalu tajam menusuk kebawah. Bagaimana mungkin seorang remaja yang mencuri sadal jepit seharga tiga ribu rupiah mendapat hukuman yang sama dengan seorang koruptor yang mencuri uang rakyat milyaran rupiah.

Memperkuat sistem

Tidak ada cara lain, pemerintah harus memperbaiki ini semua dengan lebih dahulu memperbaiki sistem yang ada. Aturan dan hukum yang ada harus ditegakkan secara benar dan adil, Tidak lagi ada keberpihakan serta penjoliman. Jika seseorang salah maka salahlah dia, jika seseorang benar maka benarlah dia, tidak ada lagi pandangan dia itu siapa? Dari mana asalnya dan siapa orang di sekitarnya?

Janji politik saat kampaye juga harus segera dipenuhi sehingga tidak ada lagi ketimpangan antara desilen dan desolen di tengah kehidupan masyarakat yang membuat mereka merasa gerah. Mendengar aspirasi mereka dan memenuhinya adalah salah satu hal terpenting lainnya, bukan melakukan pembubaran paksa dengan cara-cara kekerasan. Inilah salah satu jalan yang harus ditempuh oleh pemerintah untuk dapat mengurangi aksi demonstrasi yang berujung pada konflik di masyarakat. Karena pada prinsipnya setiap manusia itu baik dalam bentuk kelompok dan masyarakat selalu ingin didengar, disapa dan diayomi.

Percis seperti dua kutub magnet. Jika dua kutub yang tidak sama saling bertemu maka akan terjadi pergesekan atau saling tarik menarik. Namun jika dua kutub yang sama saling bertemu maka tidak akan pernah terjadi pergesekan dan tarik menarik. Apa yang harus dipahami dari sini adalah hendaknya setiap pemangku kebijakan yang ada dalam pemerintahan harus dapat mengeluarkan kebijakan yang sesuai dengan keinginan rakyatnya. Sehingga pergesekan tidak akan terjadi lagi. Bukankah pemerintahan ini tercipta dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat

Penutup.

            Akhirnya apa yang dikatakan Karl Mark bahwa keadaan sosial masyarakat akan merubah kesadaran sosial masyarakat bukanlah suatu retorika biasa. Jika hal ini kemudian belum juga dapat dipahami oleh pemerintah maka pemerintah harus selalu bersiap untuk menerima aksi masa dari hari ke-hari.

About these ads

2 pemikiran pada “Mengatasi Demonstrasi Tanpa Kekerasan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s