Pilgubsu dan (Aquarium) Politik Nasional

Lantas apa yang dapat diharapkan dari Pilgubsu 2018 jika pada praktik awalnya kita sudah dijadikan sebagai aquarium politik nasional?

 

Desentralisasi dan otonomi daerah yang diberlakukan pasca reformasi ternyata masih meninggalkan beberapa persoalan mendasar. Satu di antara persoalan mendasar tersebut adalah pendelegasian wewenang dari pusat ke daerah dalam tubuh eksekutif tidak diikuti dengan baik dalam tubuh legislative sehingga terbentuk “desentralisasi semu”. Bentuk desentrasilasi semu ini dapat dilihat dari ketidakmampuan aktor-aktor politik lokal dalam menentukan calon kepala daerahnya. Intervensi pimpinan pusat partai terhadap politik lokal masih begitu terasa dalam penentuan calon kepala daerah (Kdh).

Ketidakmampuan ini menandakan bahwa aktor-aktor politik lokal masih terkungkung dalam sistem patron-klien yang terus dipertahankan oleh pimpinan pusat partai. Padahal semangat utama dari reformasi melalui desentralisasi adalah bagaimana otonomi daerah dapat mewujudkan tujuan utamanya untuk meningkatkan pelayanan masyarakat yang semakin baik, pengembangan kehidupan demokrasi, menciptakan keadilan secara nasional, pemerataan pembangunan wilayah, dan mendorong pemberdayaan masyarakat. Baca lebih lanjut

Iklan

Hari Ibu dan Realitas PKRT Miskin

Setiap akhir tahun kita selalu diingatkan dengan perayaan hari ibu secara nasional tepatnya pada tanggal 22 Desember. Jika merujuk pada sejarah nasional, penetapan hari ibu pada tanggal 22 Desember tersebut dilatar belakangi oleh pembentukan KOWANI pada Kongres Perempuan pertama di Yogyakarta pada tanggal 22-25 Desember 1982 yang dihadiri oleh 30 organisasi perempuan dari 12 kota di jawa dan sumatera. Selanjutnya pada Kongres Perempuan yang ketiga baru disepakati bahwa pada tanggal 22 Desember ditetapkan sebagai hari ibu di Indonesia.

Adanya latar belakang sejarah ini menyebabkan perayaan hari ibu di Indonesia berbeda dengan negara-negara lainnya. Amerika dan 75 negara lainnya seperti Jerman, Italia, Jepang, Malaysia, Australia, Belanda, Singapura dan Taiwan merayakan hari ibu pada hari minggu pekan kedua bulan Mei. Ada juga beberapa negara Eropa dan Timur Tengah yang memperingati hari ibu pada tanggal 8 Maret. Meski seluruh negara di dunia melaksanakan perayaan hari ibu setiap tahun tetapi tetap saja persoalan sosial-ekonomi yang dihadapi oleh banyak kelompok perempuan –khususnya mereka yang sudah berstatus sebagai ibu –belum mampu terselesaikan secara maksimal.
Baca lebih lanjut

Sumut “Paten” Tapi Tak Bahagia

Dalam banyak perbincangan, kebahagian itu memang sangat relatif. Ia seolah tidak dapat berlaku general. Sebab sebagian orang memiliki kriteria dan nilai yang berbeda dalam mendefenisikan kebahagian. Namun sekarang, dalam kajian pembangunan kebahagian masuk menjadi salah satu indikator yang diukur terkait keberhasilan pembangunan di satu wilayah selain dari indikator GNP Perkapita, Human Develoment Indeks (HDI) dan Physical Quality of Life (PQLI) yang selama ini telah menjadi acuan baku dalam melihat keberhasilan pembangunan.

Inggris menjadi negara yang pertama kali memperkenalkan Indeks Kebahagian (Index of Happiness) ini. Langkah tersebut diterapkan oleh Inggris sebagai patokan untuk mengambil keputusan dalam kebijakan pembangunan. Sekarang hampir semua negara mengadopsi Indek Kebahagian sebagai salah satu instrument untuk menentukan langkah kebijakan pembangunan atau untuk mengevaluasi keberhasilan pembangunan mereka.
Baca lebih lanjut

Ilusi Pembangunan

Pembangunan menjadi satu kata yang begitu sakral sejak zaman orde baru. Masa itu, siapa saja yang menentang kebijakan pembangunan Presiden Soeharto maka akan dianggap sebagai anti pemerintah dan anti pancasila. Logika yang dibangun adalah; anti pembangunan sama dengan anti pemerintah. Anti pemerintah sama dengan anti pancasila. Maka siapa-pun pengkritik pembangunan akan disematkan katagori sebagai orang yang subversive, anti-pancasila, berkeinginan makar, PKI dan lain sebagainya.

Stabilitas politik –dengan penyederhanaan Parpol, pemberlakuan dwi fungsi ABRI, pembubaran PKI, dan penataan politik luar negeri –menjadi langkah awal orde baru untuk dapat mengejar pertumbuhan ekonomi yang menjadi target utama pembangunannya. Keran investasi dibuka selebar-lebarnya untuk asing. Industrialisasi menjadi pilihan utama untuk kebijakan pembangunan ekonomi. Pilihan ini berhasil merubah wajah Indonesia dari negara agraris yang miskin menjadi negara semi industri yang berpendapatan menengah. Baca lebih lanjut

Pembangunan Ekonomi Desa Pasca Mudik

Mudik; kata ini menjadi sangat menarik bagi banyak masyarakat Indonesia. Ia tidak hanya dimaknai sebagai satu aktifitas pulang kampung ke desa tetapi lebih dari itu Aktifitasnya seolah telah menjadi “ritus peribadatan” yang tidak dapat dielakkan. Kekuatan fisik, modal ekonomi, dan eksistensi diri adalah aspek yang selalu dipertaruhkan pada saat mudik lebaran. Itu sebabnya mudik menjadi satu hal yang menarik karena ia tidak hanya berkaitan dengan semangat silaturrahmi saja tetapi juga syarat dengan nilai-nilai sosial-ekonomi yang berkaitan dengan eksistensi diri seseorang.

Apalagi selama ini, keberhasilan seseorang perantau selalu dikaitkan dengan peningkatan drajat ekonomi. Itu semua kemudian diukur pada saat mudik dengan indikator seberapa banyak uang yang dikeluarkan selama berada di kampung? Dan simbol-simbol kemewahan materi apa saja yang dibawa selama mudik? Kedua indikator inilah yang secara langsung –tanpa kita disadari –membuat aliran dana yang ada di kota ikut pulang kampung ke desa. Sebab orang-orang yang bekerja di kota akan menyiapkan dana khusus untuk dibawa pulang ke kampung. Baca lebih lanjut