Virginitas politik di Indonesia !

“sebuah harapan untuk perubahan”

suci indonesia ku
suci indonesia ku

Seorang mahasiswa memperotes dosennya, “mengapa moralitas tidak di pelajari dalam ilmu politik, sehingga seorang politisi tidak dengan mudahnya membohongi rakyat dengan janji serta pernyataannya yang plin plan, dan sikapnya yang korup ?’ dan ia harus puas ketika dosennya menjawab pendek, “jika mau belajar moralitas, dalami saja ilmu agama!”

Pada umumnya dapat dikatakan bahwa politik adalah bermacam – macam kegiatan dalam suatu sistem politik (atau Negara) yang menyangkut proses menentukan tujuan dan melaksanakannya. Dalam hal ini memerlukan pengambilan keputusan yang ditentukan berdasarkan kebijakan – kebijakan umum (public policies) serta menyangkut pengaturan dan pembagian atau alokasi dari sumber – sumber yang ada.

Untuk dapat melaksanakan itu semua maka dibutuhkanlah kekuasaan (power) dan kewenangan (authority) yang akan dipakai baik untuk membina kerja sama maupun untuk menyelesaikan konflik yang mungkin timbul dalam proses ini. Cara yang di pakai dapat bersifat persuasi (menyakinkan) dan jika perlu bersifat paksaan (coercion). Jadi tampak bahwa politik selalu menyangkut tujuan – tujan dari seluruh masyarakat (publik goals) dan bukan tujuan pribadi seseorang (private goals).

Disinilah letak semangat suci politik itu (Virginitas politik) yang pada prakteknya sering diperkosa oleh para politisi didalamnya dengan menggunakan uang, kekuasaan, nepotisme, pencitraan, janji palsu, dll. Dampaknya kemudian politk itu sudah tidak suci lagi dihadapan banyak orang (rakyat) dan ketidak sucian itu bisa saja membuat rakyat bersikap apatis (coba lihat berapa angka rata – rata partisipasi rakyat pada setiap pilkada di Indonesia).

Pancasila dan Moralitas.

Harus diakui bahwa para politisi di negeri ini telah direduksi sekerdar menjadi pejuang kekuasaan ketimbang sebagai pejuang rakyat. Politik dan etika sekarang terpisah akibatnya kebijakan dasar kehidupan bangsa seperti sipilitas, responbilitas keadilan dan integritas runtuh. Inilah gambar kehidupan kita sekarang dimana kehidupan yang seharusnya madani berubah atau terjerumus dalam keadaan korup dengan istilah lain dikata sebagai kehidupan yang jahiliyah dimana setiap persahabatan sejati hancur, setiap warga berlomba – lomba menghianati negerinya dan temannya, kepercayaan matual lenyap karena sumpah dan keimanan disalah gunakan. Kebaikan dimusuhi dan kejahatan diagunggungkan.

Pada hal jika kita bicara tentang pancasila maka kita akan bicara tantang tiga hal yaitu; ketuhanan, kamanusia dan keadilan. Coba bandingkan ketiga hal tersebut dengan prilaku korup para politisi dan aparatur Negara kita, punyakah mereka rasa ketuhanan, kemanusian dan keadilan yang ada dalam pancasila itu? Jangan katakan ini adalah prilaku dari “oknum” karena sekarang sudah banyak para politisi dan aparatur negara yang melakukan hal itu. Sumpah jabatan yang mengataskan nama tuhan hanya menjadi sebuah serimonial sesaat, kesetiaan jadi janji murahan, wibawa menjadi alat melindungi diri, hukum dan kesehatan diperjual belikan, mungkin hal inilah yang akhirnya membuat negeri ini sering dirundung bencana.

Jelas bahwa Negara kita menjadi Negara yang timpang karena secara diametral berlawanan dengan cita – cita mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bangsa yang melawan prinsipnya tidak akan lama bertahan, keadilan dan keseimbangan adalah hukum jagad raya (al-mizan) dan manusia dipesan untuk jangan sampai melanggar keadilan biarpun dalam kehidupan yang sekecil – kecilnya. Aceh dan Papua adalah contoh nyata dari sebuah pembagian yang tidak adil antara pusat dan daerah, yang akhirnya menimbulkan konfilk berkepanjangan dan hampir membuat republik ini terpecah. Para politisi harus mempunyai prinsip yang jelas dan tidak bersipat praktis agar keadilan bagi seluruh masyarakat dapat terhujud dengan cepat.

Manusia dan kekuasaan

Lord Acton seorang ahli sejarah inggris dengan dalilnya yang termasur mengatakan; “manusia yang mempunyai kekuasaan itu cenderung untuk menyalahgunakan kekuasaan itu, apalagi jika kekuasaan itu tidak dibatasi”. Politik memang idientik dengan kekuasaan (power) dan kewenangan (authority) yang berguna untuk membina serta meredakan konfilk yang terjadi di masyarakat banyak. Tetapi disinilah para pemerkosa virginitas politik itu bermain untuk dapat melenggangkan dan mempertahankan kekuasaannya dengan penuh. Kekuasaan seolah – olah telah menjadi tuhan di negeri ini.

Coba lihat mulai dari pemilu 1955 sampai dengan pemilu 2009 berapa banyak para politisi kita yang ingin tetap mempertahankan “kekuasaannya” bahkan ada yang tidak rela jika kekuasaannya diambil dan ingin merebutnya kembali walaupun sudah kalah beberapa kali. Kekuasaan memang harus dibatasi dengan konstitusi agar tidak terjadinya ketimpangan dan dwi tunggal kekuasaan yang berlebihan. Konsep trias politica yang di kemukan oleh JhonLuck dan Montesquieu memang harus dijalankan dengan benar sehingga tidak terjadinya penyalah gunaan kekuasaan oleh pihak yang berkuasa, dengan demikian diharapkan hak – hak azasi warga Negara lebih terjamin sehingga virginitas politik dapat terjaga.

Penutup

Tanpa disadari, moralitas para politisi di negeri ini sudah cukup mengkuatirkan, kepentingan pribadi lebih dikedepankan dari pada kepentingan bersama, hanya demi ambisi mempertahankan kekuasaan. Virginitas politik sudah hilang sejak dahulu, padahal di dalam pembukaan UUD 1945 dan pancasila secara eksplisit telah ditanamkan semangat moralitas yang tinggi, namun sayangnya sering kali diabaikan.

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s