Pemerintah autis, Republik apatis.

Sebuah kajian mengenai Negara kepulauan terbesar di dunia yang mempunyai 17.508 pulau. Terbentang antara 6 derajat garis lintang utara sampai 11 derajat garis lintang selatan, dan dari 97 derajat sampai 141 derajat garis bujur timur serta terletak antara dua benua yaitu benua Asia dan Australia/Oceania. Posisi strategis ini mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap kebudayaan, sosial, politik, dan ekonomi.

 

Ada sebuah keanehan di Negara yang memiliki sumber daya alam yang begitu melimpah, tetapi rakyatnya masih banyak yang menderita dalam kemiskinan. Kemiskinan yang sengaja dibuat, kemiskinan yang sangat terstruktur dengan rapinya, miskinisasi mungkin itu yang bisa diistilahkan dari mulai masa kolonial sampai masa neokolonial sekarang ini.

 

Sudah enam presiden yang memimpin Negara ini, namun angka kemiskinan masih saja cukup tinggi, data terakhir dari BPS mencatat angka kemiskinan pada 2010 tidak banyak berubah dengan 2009 yakni 14,15 persen. Jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan) di Indonesia pada Maret 2010 mencapai 31,02 juta (13,33 persen), turun 1,51 juta dibandingkan dengan penduduk miskin pada Maret 2009 yang sebesar 32,53 juta (14,15 persen).”

Walaupun ada penurunan tetapi angka – angka diatas bukanlah merupakan jaminan, kerena faktanya dalam kehidupan sehari – hari masih banyak masyarakat yang sulit memenuhi kebutuhan pangan atas dirinya dan keluarganya. Tak salah jika kemudian beberapa tokoh lintas agama menyatakan kalau pemerintahan di Negara ini telah melakukan kebohongan terhadap publik.

Pemerintah Autis

 

Sangat disayagkan memang Negara agraris tetapi banyak rakyatnya yang busung lapar dan mati kelaparan. Negara yang kaya minyak bumi dan gas alam tetapi harga minyak dan gas sangat mahal bahkan sering langka dipasar. Jika harus dikaitan ini adalah bentuk ketidak pedulian Negara terhadap rakyatnya. Presiden sebagai pimpinan sebuah Negara seharusnya dapat manajemen Negara ini dengan baik agar menterinya dapat berkerja dengan baik sesuai dengan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya.

 

Sialnya Negara ini dari mulai sejak kemerdekaannya selalu saja di pimpin oleh orang – orang yang autis. “Ya autis, karena mereka tidak peduli dengan kehidupan sosial disekeliling mereka, mereka hanya mau hidup didalam dunia mereka sendiri, mereka hanya mau bersahabat dengan orang yang mereka anggap penting, sisanya mereka tidak peduli dan hanya lebih memikirkan apa yang ada dalam hanyalan mereka.

 

Mempertahankan kekusaan adalah tujuan utama dari semua presiden di Negara ini, mereka tidak peduli dengan kondisi rakyatnya, politik praktis dan kartelnisasi politik menjadi sebuah keniscayaan. Dari 1945 – 1965 dimana sebagai masa awal pembangunan masalah disibukkan  dengan konfontasi politik luar negeri yang tidak terlalu penting terhadap rakyat, semuanya dilakukan hanya untuk sebuah arogansi keakuan yang mengatas namakan bangsa.

Ketikak pedulian itu tetap saja terasa pada masa 1965 – 1998, pemerintahan yang KKN, pembanguan yang terpusat menjadikan ibu kota sebagai sebuah dewa baru, dan daerah lain terabaikan, media masa selalu saja memberitakan hal – hal bohong, kesenjangan dan diskriminasi begitu terasa, kebebasan berpendapat dikekang. Perlawanan muncul akibat krisis ekonomi yang terjadi, reformasi terjadi rezim inipun tergulingkan.

 

Bergantinya rezim memang menjadi sebuah harapan baru, tetapi harapan hanya tinggal harapan, mereka yang menjadi inisiator serta penggerak masa pada masa reformasi itupun tidak dapat berbuat apa – apa ketika mereka menjabat sebagai pemerintahan baru pasca reformasi 2000 – 2004. Amandement UUD 1945 yang juga tidak terlalu terasa sampai ke masyarakat. Pada masa ini semua orang mulai pada sibuk mengurus partainya dan saling menjatuhkan untuk mendapat perhatian rakyat demi eksistensi pada pemilu berikutnya.

 

Walaupun pileg dan pilpres sudah berlangsung secara demokratis dan juga pilkada tapi belum menjadi sebuah harapan akan terhujudnya pembanguan kesejahteraan rakyat. Demokrasi malah membuka pintu KKN yang lebih besar, kerena demokrasi yang terjadi di Negara ini sangat mahal, hanya orang yang memiliki uang dan kekuasaan yang dapat mengikutinya.

 

Republik Apatis.

Demokrasi langsung yang tidak juga mengantarkan sebuah perubahan, membuat rakyat di republik ini apatis, kampaye hanya di jadi sebuah alat untuk menipu rakyat dengan janji – janji palsu yang tidak tau entah kapan bisa di hujudkan.

 

Apatisme politik itu terlihat dari tingginya angka golput pada pemilu 2009. “Komisi Pemilihan Umum mengumumkan bahwa total jumlah Daftar Pemilih Tetap untuk memilih legislator mencapai 171.265.442 orang. Sementara yang menggunakan hak pilihnya mencapai 121.588.366, sedangkan yang terhitung golput sebesar 49.677.076.” sedangkan untuk pilkada disetiap daerah angka golput rata – rata 25 s/d 35%.

 

Tingginya agka golput ini menggambarkan bahwa rakyat sudah tidak percaya lagi dengan calon caoln wakil mereka di pemerintahan baik pusat maupun daereh. Sebagian masyarakat memilih untuk menjual suaranya dan terjebak dalam permainan politik uang. Pendidikan politk untuk rakyat sangat kurang, dan rakyat dibiarkan untuk apatis. sehingga apapun kebijakan dan kegiatan yang dilakukan pemerintah rakyat sudah tidak peduli lagi.

 

Moh. Hatta perrnah berucap; demokrasi di negeri ini tidak akan berjalan dengan baik apabila pendidikan rakyatnya masih randah. Data terakhir dari BKKBN mengatakan bahwa 13 juta anak Indonesia terancam putus sekolah. Padahal meraka adalah generasi penerus bangsa kedepan.

 

Program bantuan pendidikan memang sudah banyak dilakukan, tetapi kemudian apakah kualitas pendidikan yang juga mencakup sarana dan prasaran layak ? kesenjangan akan itu masih saja terlihat, antar sekolah di satu kota dengan kota lainnya, bagitu juga antar universitas yang satu dengan yang lainya.

 

Otonomi, Federal, atau Konfedrasi ?

Wilayah Negara ini terbentang sepanjang 3.977 mil antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Apabila perairan antara pulau-pulau itu digabungkan, maka luasnya menjadi1.9 juta mil persegi. Terlau besar dan sulit jika harus dibangun dengan sistem pemerintahan yang terpusat.

 

Dengan lima pulau besar adalah: Sumatera dengan luas 473.606 km persegi, Jawa dengan luas 132.107 km persegi, Kalimantan (pulau terbesar ketiga di dunia) dengan luas 539.460 km persegi, Sulawesi dengan luas 189.216 km persegi, dan Papua dengan luas 421.981 km persegi.  Jangankan mengurus pulau – pulau yang luas tersebut  untuk mengatasi kemacetan di pulo gadung saja pemerintahan Negara ini tidak sanggup.

 

Otonomi daerah saja tidaklah cukup, Jakarta harus rela melepaskan kekuasaannya, karena dominasi yang kuat oleh pusat dapat menimbulkan kensenjangan dan perlawanan di daerah – daerah. Dari dahulu; “Jakarta tidak peduli pada yang ada di sekelilingnya, juga pada manusia.”

 

Model Negara federal mungkin menjadi keniscayaan, agar pemerintahnya dapat mengenal rakyatnya dan bekerja dengan baik, begitu juga sebaliknya rakyat mengenal pemerintahannya secara baik dan mereka dapat mengkontrol jalannya pemerintahan lebih dekat.

 

Sehingga rakyat tidak apatis dan rakyat dapat memilih pemimpin yang tidak autis. Karena antara pemimpin dan rakyat sudah saling mengenal dan hidup dalam dunia yang sama karena mereka memiliki tujuan yang sama.

 

Untuk dapat mewujudkan itu semua UUD 1945 Bab I pasal 1 harus di refisi begitu juga Bab XVI pasal 37 ayat 5. Mungkinkah ?

autisme

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s