KPK harus jadi “ikan di laut” Sebuah refleksi untuk pimpinan KPK kelak

Integritas, mungkin itu yang selama ini dicari banyak orang dalam memilih seorang pemimpin. Jujur, setia dan dapat dipercaya merupakan bagian penting dari pada integritas itu sendiri. Sikap integritas itu secara tidak langsung nantinya akan melahirkan manusia yang kredibel. Namun yang jadi persoalan sekarang masihkah ada orang seperti itu yang hidup di zaman ini ? jika ada maukah ia untuk terjebak dalam kehidupan yang jauh dari pada kridibelitas itu sendiri ?

Perkataan ketua DPR RI, Marzuki ali bukan suatu isapan jempol semata, kenyataan sekarang memang begitu, sangat sulit mencari orang-orang yang memiliki kredibelitas di tengah kehidupan yang penuh dengan muatan kepentingan pribadi dan kelompok. Tetapi apakah KPK harus dibubarkan jika tidak ada seorang calon yang memiliki kredibelitas ?

Dari awal kemunculannya KPK memang mengandung banyak kontropersi, KPK muncul karena sudah tidak adanya kepercayaan terhadap lembaga hukum lainnya untuk menangani kasus korupsi di negeri ini. lebih parahnya lagi KPK dimunculkan hanya untuk memenuhi syarat di mata dunia bahwaIndonesiabenar – benar serius dalam menangani kasus korupsi sehingga para investor akan merasa aman dalam menginvestasikan uangnya di negeri ini.

Visto vis antara lembaga hukum di negeri ini makin terasa ketika masalah “cicak vs buaya” muncul. Darisanatampak begitu buruknya penegakan hukum di negeri ini. masih ada kesan tebang pilih, siapa yang kuat diakan bertahan dan disini kekuatan hukum harus tunduk kepada kekuatan politik, sehingga dalam perjalanan penegakan hukum tidak pernah tercapai.

Ketika KPK menjadi lembaga superbody dan mengancam eksistensi lembaga yang lain dan bahkan sampai kepada tatanan kepresidenan, KPK kemudian di hajar dengan melakukan tudahan kriminal terhadap tiga pimpinan KPK masa itu; Antasari, Bibit dan Chandra. Darisanakemudian diadakan pemilihan ketua KPK yang baru untuk priode satu tahun. Dari seleksi yang panjang sampai ke tatanan DPR munculah Busroh Muckodas sebagai pemenang aklamasi yang di pilih oleh DPR.

Bentuk pemilihan seperti itu sampai sekarang terus di pakai yang endingnya selalu saja jatuh ke tangan DPR. Ketika ini terjadi bukan tidak mungkin adanya lobi politik dan deal politik yang di lakukan para calon untuk mendapatkan posisi sebagai ketua terpilih. Jika ini terjadi maka proses tawar menawarpun kemudian terjadi, adanya janji tersembunyi (kolusi) yang harus dilakukan. Sehingga tidak salah dalam pelaksanaan tugas akhirnya terkesan tebang pilih dalam pemberantasan korupsi. Apabila konteks pemilihannya masih dilakukan seperti ini sampai kapanpun KPK tidak akan bisa dipercaya.

 

Budaya korup bangsa kita

Mentalitas bangsa kita masih mentalitas korup, prilaku korupsi terasa mendarah daging. Bohong jika ada orangnya menyatakan dirinya tidak pernah melakukan tindakan korup. Mengambil yang bukan haknya, memakai dan mengurangi yang bukan haknya juga merupakan prilaku korup. Namun biasanya sifat korup itu sangat erat dan mudah terlihat jika dilakukan oleh para abdi Negara. Karena apa ? karena apa yang mereka kerjakan berhubungan sangat dekat dengan hajat hidup orang banyak sebagai sebuah pengejawantahan prilaku Negara.

Mentalitas korup itu sudah ada sejak zaman V.O.C dari sanakemudian korupsi menjadi suatu budaya yang susah untuk dibuang. Tiga puluh dua tahun zaman orde baru menambah kelam catatan akan korupsi. Inilah bagian dari kenyataan bahwa semakin giat korupsi di berantas semakin banyak orang yang akan melakukannya secara terang – terangan dan terbuka. Oleh karenanya bisa saja ketika pemberantasan korupsi benar-benar ditegakkan jangankan  seorang camat presidenpun mungkin akan terlibat dan menjadi tersangka.

Sistem yang ada sekarang ini juga merupakan sistem yang korup karena mengharuskan seorang untuk menjadi koruptor. Kenapa ? coba perhatikan dari iklim demokrasi pada saat pilkada, pilgub, pilleg dan pilpres mengharuskan seorang calon mengeluarkan banyak biaya untuk sebuah kampaye politiknya. Masa yang datang bukan masa yang murni, tetapi masa banyaran, yang diharapkan untuk mendengar orasi dan janji politk sang calon, yang tidak tau kapan akan bisa terhujud.

Bagi masyarakat gagasan sudah tidak berarti, yang mereka tau, berapa mereka dibanyar untuk menghadiri acara itu, dapat bingkisan apa dan di fasilitasi apa, Semuanya serba materil. Tidak mungkin seorang calon dapat membiayai itu sendiri, yang pasti akan butuh donatur, dalam hal ini stekholder, pengusahan dll. Karena Rata-rata kepala daerah tingkat II untuk memenangkan pilkada harus memiliki dana segar sekitar 5 s/d 7 M.

Tentu anggara yang sudah dikeluarkan selama kampaye politik harus dikembalikan. Bagi mereka yang menjadi pendukung dana terbesar maka akan diberi imbalan proyek-proyek pembangunan yang besar, bagi mereka yang berjasa akan diberikan jabatan strategis dan kenaikan pangkat. Bagi mereka itu mungkin bagian dari pada politik etis, tetapi apa yang dihasilkan bukan suatu yang etis.

Untuk pengembalian dana pribadi misalnya; tidak salah jika melalui jalur penerimaan CPNS serta kenaikan pangkat bagi yang menginginkan harus dengan membayar uang suap, berapa angka rata-ratanya untuk itu? “ratusan juta atau mungkin lebih” itu sudah menjadi rahasian umum bagi bangsa ini. jangan malu lagi untuk mengakui. Akhirnya si PNS pun juga berprilaku korup, jika tidak dapat korupsi uang maka akan korupsi waktu, yang penting dana awal bisa kembali ke pangkuan ibu pertiwi dan bapak pertiwi sebagai bentuk terimakasih.

Bukan hanya dikalangan PNS, hampir di semua intansi dan juga sisi kehidupan lain berlaku hal yang sama. Hal ini kemudian menjadikan korupsi sebagai permasalahan yang tdiak pernah selesai, bahkan ada yang menganggapnya sebagai kejahatan yang luar biasa (exstra dionary crime), perbuatannya korupsi menimbulkan efek yang luar biasa, mulai dari pembodohan, kesengsaraan, penderitaan bagi rakyat miskin karena tertutupnya hak-hak untuk mendapatkan akses hidup layak, sehingga korupsi menimbulkan multiplier effect dalam katagori negatif.

 Ini kemudian menjadi masalah sosial di republik ini, kerena terjadi di dalam antar hubungan di antara warga masyarakat dan dapat mempengaruhi proses relasi sosial, Bukan hanya sampai disitu karena kemudian hal ini berkembang menjadi isu sosial yang dapat menghambat pencapaian tujuan penting dalam masyarakat. Untuk itu KPK sebagai lembaga yang dipercaya untuk mengatasi masalah ini harus bisa belajar dari ikan di laut.

 

Belajar dari ikan di laut

Ikan di laut merupakan salah satu binatang yang luar biasa, karena dapat membentengi dirinya dari pengaruh lingkungan sekitar tempat ia hidup. Coba perhatikan, air di laut itu rasanya asin karena kadar garam dilaut cukup tinggi, tapi apa yang terjadi dengan ikan, ia hidup di dalam air yang asin itu bahkan ia makan dan minum juga dari air yang sama. Namun ikan tidak pernah asin daging dan kulitnya juga tidak pernah asin. Ia bersih dan terjaga dari lingkungan yang asin itu. Sampai kapanpun ia tidak terkontaminasi dengan asinnya air laut.

Pimpinan KPK kelak juga harus bisa seperti itu, tidak terkontaminasi dengan lingkungan yang sudah korup ini. sehingga pemberantasan korupsi di negeri ini dapat berlangsung dengan asas kebenaran dan keadilan. Bukan atas asas kepentingan pribadi dan golongan politik yang mendukungnya. Dan akhirnya kepercayaan masyarakat terhadap KPK akan kembali meningkat.

Kredibel, atau dengan kata lain dapat dipercaya muncul karena adanya Sikap jujur. Jujur itu bukan berarti tidak pernah berbohong, tetapi lebih dari itu jujur itu adalah sikap yang ketika situasi kondisi dan keadaan membuatnya pantas untuk berbohong, menipu, serta memanipulasi tetapi ia tidak melakukannya hal itu. Sikap seperti inilah yang harus terus di pertahankan karena walaupun ia memiliki kekuasa untuk itu tetapi ia tidak pernah memanfaatkannya.

Penutup

            Bangsa ini adalah bangsa yang besar dan memiliki nilai – nilai luhur yang agung, tetapi hal itu tidak pernah tampak, karena kesadaran belum juga timbul untuk menghujudkan kepentingan bersama akan semangat ke bangsaan untuk menciptakan “manusia yang adil dan beradab.” Prilaku memanipulasi soal saat ujian nasional adalah suatu transfer sikap yang sangat buruk dalam pembangunan sumber daya manusia. Semua berkerja sama untuk melakukan manipulasi itu. Akhirnya genarasi yang muncu adalah generasi dengan hasil manipulasi.

Demokrasi mengajarkan kepada pemilikan suara terbanyak untuk menjadi seorang pemenang, jika kebanyakan rakyat di Negara ini adalah seorang yang korup maka tidak salah kemudian pemimpin yang mereka pilih untuk memimpin mereka adalah pemimpin yang korup, hal ini dikarenakan satunya visi dan pandangan akan korupsi yang begitu nikmat untuk dilestarikan. Sehingga bagi rakayat yang kebanyakan itu harus memilih pemimpin yang dapat melindungi prilaku korup agar tidak di bumi hanguskan.

Bagi sedikit rakyat yang lain, yang tidak terlibat jauh tentang ini mulai kesal dan apatis. Akahirnya memilih bersikap untuk masa bodoh dan memikirkan kehidupan pribadi kedepan sambil berdoa; robbana atina fitdun ya hasanah wa fil akhiroti hasana wa kina azabannar. Inilah gambaran  tentang kenyataan kita sekarang.

ikan hebat
jadi paus aja

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s