GERAKAN MENABUNG UNTUK JAMINAN SOSIAL I (sebuah idea dan gagasan)

 di Indonesia saat ini baru sekitar 95,1 juta atau sekitar 43% dari 220 juta penduduk Indonesia yang tercakup oleh berbagai sekema jaminan kesehatan dimana sekitar 17% adalah pekerja formal dan pegawai negeri sipil sisanya adalah kelompok rakyat miskin yang tercakup sekema “semi formal” seperti jamkesmas dan JPKM artinya masih ada sekitar  57% (157 juta) penduduk Indonesia yang belum tercakup oleh jaminan kesehatan.”

jaminan sosial untuk semua

Untuk mewujudkan rasa aman (security) sepanjang kehidupan manusia dari saat dilahirkan sampai meninggal dunia maka dibuat suatu sistem yang disebut sistem jaminan sosial yang kemudian dikembangkan oleh setiap Negara kesejahteraan melalui prinsip kebersamaan (solidarity). Bapak sistem jaminan sosial yaitu Otto von Bismarck, memperkenalkan sistem jaminan sosial pertama kali di Jerman pada tahun 1883 melalui mekanisme asuransi sosial (sosial insurance). Inilah yang menjadi ciri Negara kesejahteraan. Beberapa buku bahkan mengatakan sosial security adalah sosial insuranc(The World Book Encyclopedi, 1992). Yang diperluas dengan program jaminan kesehatan kemudian diperluas ke program lainnya, seperti program hari tua, pensiun dan lain sebagainya.

Walaupun istilah jaminan sosial itu memang sangat populer. Namun penyelenggaraan program tersebut sering dipahami berbeda. Dalam sistem jaminan sosial, manfaat yang diberikan harus sesuai dengan kriteria tertentu bahwa dengan manfaat itu orang akan memiliki rasa aman (security), dari mulai lahir sampai dengan meninggal dunia. Jadi dapat disimpulkan bahwa sistem jaminan sosial adalah upaya mewujudkan kesejahteraan, memberikan rasa aman sepanjang hidup manusia, melalui pendekatan yang tersistem. Peran Negara dan masyarakat tergantung filosofi buat apa Negara itu didirikan. Dan di Indonesia sistem jaminan sosial baru dimulai pada tahun 1968 ketika pemerintah memperkenalkan ASKES bagi pegawai negeri sipil dan kemudian Jamsostek bagi tenaga kerja swasta pada tahun 1976. Dalam hal ini dapat dilihat bahwa Indonesia sangat tertinggal di bandingkan Malaysia yang telah memulai sejak tahun 1956 dengan program Employee provident Fund (EPF).

Hal ini terbukti dengan kenyataan bahwa di Indonesia saat ini baru sekitar 95,1 juta atau sekitar 43% dari 220 juta penduduk Indonesia yang tercakup oleh berbagai sekema jaminan kesehatan dimana sekitar 17% adalah pekerja formal dan pegawai negeri sipil sisanya adalah kelompok rakyat miskin yang tercakup sekema “semi formal” seperti jamkesmas dan JPKM artinya masih ada sekitar  57% (157 juta) penduduk Indonesia yang belum tercakup oleh jaminan kesehatan. terlebih lagi jamian sosial adalah hak atau kebutuhan dasar bagi setiap warga Negara baik miskin maupun kaya, tua maupun muda dan sakit maupun sehat.

Karena belum banyaknya masyarakat Indonesia yang tercakup oleh jaminan sosial maka membentuk gerakan menabung untuk jaminan sosial merupakan suatu hal yang logis karena dengan membuka tabungan untuk jaminan sosial maka banyak orang yang akan menerima manfaat dari sana walupun dia bukan seorang pegawai negeri sipil, TNI maupun Polri sehingga dapat membuka kesempatan bagi siapa saja untuk mendapatkan jaminan sosial yang dia peroleh dari hasil tabungan pribadinya sendiri yang dibantu oleh bantuan pemerintah. Dengan mekanisme seperti itu dapat dikatakan bahwa sistem jaminan sosial yang kami harapkan merupakan mekanisme dari mobilisasi dana masyarakat yang besar, karena setiap peserta dari gerakan menabung ini diharuskan membayar iuran sebesar Rp.50.000,- perbulan.

Adabeberapa perbedaan gerakan menabung untuk jaminan sosial ini dengan program program pemerintah lainnya seperti Jakesmas, BLT dan  Kur. Seperti halnya Jamkesmas program ini sediahnya hanya diperuntuhkan buat masyarakat miskin saja, tetapi apa yang kemudian terjadi didalam kegiatan sehari-harinya adalah banyak masyarakat yang mengaku-aku miskin dan mengurussuratmiskin di kelurahan agar mendapatkan  bantuan dari program  ini sedangkan masyarakat yang benar-benar miskin tidaklah mengurus bantuan ini dikarenakan harus ada tambahan biaya “siluman” untuk mendapatsuratketerang miskin dari kelurahan. Lalu dari program jamkesmas ini mutu pelayanan yang diberikan juga kurang baik, terhadapat para pasien jamkesmas dan pada akhirnya pemerintah hanya mengeluarkan banyak dana hanya untuk program yang tidak tepat sasaran ini, dan teke and give nya juga buat pemerintah tidak ada sama sekali sehingga secara tidak langsung Negara melakukan pemborosan. Seperti diketahui Jumlah pembiayaan untuk Jamkesmas pun terus meningkat dari Rp3,6 triliun pada tahun 2006 menjadi Rp4,6 triliun pada tahun 2007 dan 2008. .

Beda juga halnya dengan Kur (Keredit usaha rakyat)  dalam pelaksaannya Kur merupakan kerdit yang tetap mengharuskan adanya agunan yang berkaitan dengan usahanya karena sebenarnya di Kur sendiri pemerintah hanya menjamin 70% dari nilai Kur bila debitor Kur mengalami gagal banyar, sehingga sisa 30% lagi akan ditanggung oleh pihak bank, makanya disini bunga untuk Kur itu sangatlah tinggi, apa lagi pemerintah tidak melakukan pendampingan terhadap para kreditor dalam melakukan usahanya, sehhingga yang terjadi adalah masyrakat dibiarkan bekerja sendiri karena dibanyak kejadian masyarakat yang telah menerima uang dari Kur tidak lah menjalankan usahanya, uang tersebut mereka pergunakan untuk belanja kebutuhan hidup sehari-hari, karena mereka menganggap uang tersebut tidaklah harus dikembalikan karena adanya pemerintah sebagai penjamin, lalu yang terjadi adalah penyitaan akan aset masyarakat yang tidak mengembalikan pinjaman tersebut ke bank, belum lagii masalah bunga Kur yang tinggi, dan akhirnya pemerintah bukan menolong masyarakat tapi malah menjerumuskan masyarakat apalagi dana yang dikeluarkan untuk program ini tidaklah sedikit, di bulan Mai 2009  saja pemerintah sudah mengeluarkan 14,5 T untuk Kur.

BLT apalagi sudah sama-sama seperti kita ketahui bahwa program ini adalah program yang tidak tepat guna, di bulan mai tahun 2009 saja pemerintah mengeluarkan dana 4,4 T. jadi dapat disimpulkan bahwa program-program yang dilakukan pemerintah sangatlah rentan dengan pemborosan uang Negara tanpa ada hasil yang diraih. Oleh karena itu alangkah baiknya jika dana-dana dari program diatas dapat diperuntuhkan didalam program gerakan menabung untuk jaminan sosial ini sehingga dapat menghasilkan sebuah manfaat yang besar baik bagi Negara, pemerintah maupun masyrakat.

Meskinpun diperuntuhkan untuk mewujudkan jaminan sosial atau security sosial tetapi dampaknya juga akan mampu membentuk tabungan nasional yang besar sehingga juga berdapak kepada ekonomi dan politik. Yaitu kemandirian bangsa dan Negara. Dengan terbentuknya tabungan nasional yang besar akan memungkinkan sebuah bangsa atau Negara membiayai pembangunan ekonominya secara mandiri tanpa bantuan dari luar negeri.

Jadi dalam harapan kami adalah bagimana masyarakat menengah dan atas berpartisipasi dalam  program ini, yang kemudian secara bertahap masyarakat miskin dan hampir miskin mendapatkan manfaat dari program ini melalui peminjaman kredit di bank untuk modal usaha dengan bunga yang murah karena dampak  dari banyaknya masyarakat yang menabung dibank sehingga mereka juga kemudian dapat mengikuti program ini kedepannya.

Memang dibanyak Negara ada juga yang menempuh jalan berbeda dalam membuat jaminan sosialnya, misalnya pertama melalui mekanisme asuransi, baik asuransi sosial maupun asuransi komersial, yang kedua, melalui mekanisme tabungan (provident fund) baik tabungan wajib maupun tabungan sukarelawan. Ketiga, melalui pajak seperti yang ditetapkan di Amerika Serikat. Keempat, kombinasi dari berbagi mekanisme yang ada. Yang terpenting adalah dari berbagia mekanisme yang ada diatas maka adanya harapan akan sebuah negara kesejahteraan yang terhujud dalam sistem jaminan sosial yang terselenggara yang dapat mencakup seluruh masyarakat.

Tujuan dan Manfaat

Adapun tujuan dan manfaat yang ingin dicapai adalah:

Terbentuknya kelompok masyarakat yang memiliki jaminan sosial melalui tabungan yang mereka bentuk.

  1. Selanjutnya terbentuknya tabungan nasional yang besar dari hasil tabungan masyarakat tadi yang dapat membantu pembangunan ekonomi dan sosial masyarakat melalui mekanisme bantuan sosial bagi masyarakat miskin.
  2. Menurunkan bunga bank, sehingga mempermudah masyarakat dalam melakukan pinjaman kredit di bank.
  3. Menunbuhkan iklim usaha di masyarakat
  4. Dari sudut kesehatan akan terbentuknya standarnisasi dalam pemberian pelayanan kesehatan yang secara tidak langsung dapat meningkatkan mutu pelayanan kesehatan tersebut.
  5. Menciptakan kemandirian bangsa dalam melaksanakan program pembangunan.

bersambung ke: gerakan menabung untuk jaminan sosial II

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s