hutan indonesia

Melihat kenyataan dari permasalahan hutan di Indonesia sekarang, mengingatkan saya pada tugas kuliah yang dulu pernah saya buat pada semester II dalam mata kuliah sistem ekonomi Indonesia. Mungkin tugas ini tidak terlalu baik dalam tulisan dan subtansinya namun ini merupakan usaha maksimal dari seorang mahasiswa FISIP jurusan kesejaheteraan sosial yang waktu itu baru pandai menulis tugas kuliah (makalah).

Berikut tugas saya yang menggambarkan ketimpangan pengolahan hutan di Indonesia:

“UPAYA PEMERINTAH DALAM PENGOLAHAN HUTAN”

         “Raung buldoser, gemuruh pohon tumbang berpadu dengan jerit isi rimba raya, tawa kelekar badut-badut serakah tanpa HPH bertindak semaunya. Lestarikan alam hanya celoteh belaka lestarikan alam kenapa tidak dari dulu.. oh kenapa..?

         Jelas kami kecewa menatap rimba yang dulu perksa kini tinggal cerita.., bencana, erosi selalau datang menghantui, tanah kering kerontang banjir datang itu pasti, isi rimba tak ada tempat berpijak lagi punah dengan sendirinya akibat rakus manusia…!!

         Lestarikan hutan hanya celoteh belaka, lestarikan hutan mengapa tidak dari dulu saja, oh kenapa..? jelas kami kecewa mendengar gergaji tak pernah berhenti demi kantong pribadi.. TAK INGAT REJEKI GENERASI NANTI…!!”

(Isi Rimba Tak Ada Tempat Berpijak Lagi, ciptaan : Iwan Fals )

Sangat riskan bila kita menyimak lirik lagu dari Iwan fals tersebut, tapi begitulah kenyataannya. Pemerintah memang tidak mau tau dan benar-benar tidak mau tau dengan hutan.Yang ada bagimana dapat menghasil sebuah keuntungan yang mereka ciptakan untuk sebagian oknum dan yang lebih mengecewakan mereka juga termasuk bagian dari oknum tersebut, Terbukti dengan keluarnya PP No 2/2008 yang semakin mendukung rencana eksploitasi hutan alam ini. Berikut adalah beberapa petikan berita, pendapat atau apalah namanya itu yang menyangkut kebijakan pemerintah dalam upaya pengolahan hutan:

Sejak berlangsungnya konperensi Stockholm pada tahun 1972, masalah lingkungan hidup nampaknya terus berkembang “menjadi isu global “. Negara-negara industri maju, khususnya di Amerika dan Eropa semakin meningkat kepeduliannya terhadap kondisi lingkungan di seluruh bagian dunia. Sebaliknya negara-negara berkembang juga terpacu untuk terus menerus meningkatkan upaya dalam menjaga, memelihara, dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup di negaranya masing-masing.

Dalam bidang kehutanan, isu lingkungan hidup global menjadi salah satu bahan diskusi utama dalam sidang Council ke 8 International Tropical Timber Organization (ITTO) yang berlangsung di Bali pada tahun 1990. Salah satu hasil penting dari sidang tersebut adalah komitmen untuk terlaksananya pengelolaan hutan yang lestari paling lambat pada tahun 2000. Mulai tahun 2000, akan dilakukan pemberian label atau sertifikat bagi produk-produk yang terbuat dari kayu tropis.

Label dimaksud adalah pertanda yang memberikan keterangan bahwa kayu yang dipergunakan untuk membuat produk tertentu berasal dari hutan yang dikelola secara lestari. Menanggapi hal ini, pemerintah Indonesia bekerja sama dengan pihak swasta kehutanan dan lembaga-lembaga non pemerintah yang peduli akan perkembangan hutan dan kehutanan, segera mempersiapkan diri untuk melakukan antisipasi.

Persiapan dan antisipasi ini menyangkut aspek legal dan institusional. Di mana yang termasuk aspek legal adalah pembuatan peraturan-peraturan sedangkan aspek institusional menyangkut wadah kelembagaannya. Dibentuklah kemudian apa yang dinamakan Lembaga Ekolabel Indonesia (LEI) yang dipimpin oleh Mantan Menteri Negara Lingkungan Hidup, Prop.Emil Salim. Sifat kerja Lembaga ini independen, tidak terikat dengan lembaga atau instansi pemerintah manapun dan diberikan kewenangan untuk memberikan penilaian terhadap pelaksanaan pengelolaan kelestarian hutan tropis Indonesia. Sejak dibentuknya LEI pada tahun 1994, lembaga ini aktif melakukan berbagai kegiatan yang melibatkan berbagai disiplin ilmu yang berkaitan dengan masalah perkembangan hutan dan kehutanan.

Pengertian Ekolabel berasal dari kata “eco” yang berarti lingkungan, dan “label” yang berarti tanda atau sertifikat. Jadi, ekolabel dapat diartikan sebagai kegiatan- kegiatan yang bertujuan guna pemberian sertifikat yang mengandung kepedulian akan aspek-aspek yang berkaitan dengan unsur lingkungan hidup. Kata “ekolabelling” pada saat ini sudah sedemikian populer dan jauh berkembang dan banyak dipergunakan dimana-mana, sehingga kemudian diasosiasikan dengan berbagai kegiatan baik yang sifatnya fisik (lapangan) maupun non-fisik (peraturan, tata cara, kelembagaan, dsb.)

Yang perlu diperhatikan sebenarnya adalah adanya perbedaan antara ecolabelling dengan pengelolaan hutan lestari atau sustainable forest management (SFM). Ecolabelling lebih terfokus kepada tahapan-tahapan pemberian sertifikasi, sedangkan SFM lebih menitik beratkan kepada pelaksanaan pengelolaan hutan secara berkelanjutan.

SFM dengan demikian dapat terkait baik langsung maupun tidak langsung yaitu Ecolabelling memberi sertifikasi bagi produk hasil hutan yang telah dikelola secara lestari (baik hutan alam maupun tanaman serta produk non kayu). Pada prinsipnya, pemberian sertifikat dalam kegiatan ecolabelling dilaksanakan dengan melakukan pengujian terhadap setiap tahap kegiatan pengusahaan hutan.

Terlihat jelas bahwa kegiatan sertifikasi dapat dilakukan mulai dari pemungutan bahan baku di lapangan sampai dengan dihasilkannya produk akhir dari kegiatan pengusahaan hutan. Dalam pelaksanaannya, sertifikat dapat diberikan setelah dilakukan pengujian-pengujian berdasarkan ketentuan yang berlaku. Pengujian ini meliputi kegiatan-kegiatan administratif adalah tertib penataan dan pembuatan dokumen-dokumen yang diperlukan dalam menyelenggarakan pengelolaan hutan, sedangkan kegiatan teknis dilapangan meliputi perencanaan, tata cara pemungutan, sampai dengan pengolahan. Kedua macam kegiatan tersebut harus merupakan suatu rangkaian kegiatan yang tidak terpisahkan dari prinsip-prinsip manajemen hutan lestari.

Kriteria dan indikator untuk melihat dan membuktikan apakah suatu pengelolaan hutan sedang atau telah dilaksanakan untuk mencapai tujuan-tujuan kelestarian hutan, diperlukan berbagai syarat atau kriteria dan indikator atau ciri-ciri. Kriteria dan indikator hutan lestari ini pada mulanya dikeluarkan sebagai upaya para ahli kehutanan seluruh dunia (atas sponsor ITTO) untuk menguji apakah hutan yang dikelola selama ini telah benar-benar ditujukan berdasarkan azas kelestarian? Buah pikir para ahli kehutanan tersebut kemudian dituangkan dalam suatu komunike bersama yang merupakan salah satu hasil penting dalam sidang Council ke 8 yang diselenggarakan di Bali pada tahun 1990.

Kriteria dan indikator yang diperkenalkan ITTO kemudian berkembang lebih jauh lagi karena ditemukannya hal-hal yang kurang sesuai/tepat dengan kondisi yang berbeda untuk setiap tipe hutan yang ada di seluruh bagian dunia. Selain ITTO, paling tidak terdapat empat kelompok inisiatif yang juga mencoba merumuskan kriteria dan indikator hutan lestari. Inisiatif-inisiatif tersebut dilahirkan baik melalui lembaga internasional maupun melalui konperensi internasional. Forest Stewardship Council (FSC), misalnya, merumuskan 9 prinsip kriteria dan indikator hutan lestari.

Kemudian “Helsinki process” yang diadopsi oleh Ministrial Conference on Protection of Forest di Eropa merumuskan 6 kriteria dan 27 indikator hutan lestari. Selanjutnya “Montreal process” yang dikukuhkan di Santiago mengeluarkan 7 kriteria dan 67 indikator untuk konservasi dan pengelolaan hutanhutan temperate dan boreal. Selanjutnya untuk daerah Amazon di Amerika Latin dikenal adanya “Tarapoto proposal” sebagai hasil perjanjian kerjasama Amazon (Amazon Cooperation Treaty atau ACT) yang merumuskan 12 kriteria dan 77 indikator untuk pengelolaan hutan lestari di wilayah Amazon. Untuk daerah hutan kering (dry zone) di wilayah Afrika, FAO dan UNEF memunculkan 7 usulan kriteria dan 47 indikator hutan lestari. Di Indonesia, tidak ketinggalan pihak swasta kehutanan yang tergabung dalam Asosiasi Pengusahaan Hutan Indonesia (APHI) telah secara aktif memperkenalkan konsep kriteria dan indikatornya yang merupakan buah pikir para pakar kehutanan.

Kriteria dan indikator yang diusulkan APHI tersebut sampai saat ini masih terus dibahas dan diujicobakan di lapangan. Selanjutnya, LEI juga tidak ketinggalan mengeluarkan kriteria dan indikator pengelolaan hutan lestari yang dapat dilihat dari lima dimensi, yaitu dimensi kawasan, dimensi produksi dan rentabilitas hutan, dimensi efisiensi pemanfaatan sumberdaya hutan, dimensi profesionalisme manajemen, dan dimensi rentabilitas usaha.

Berikut ini adalah kriteria dan indikator yang pertama kali diperkenalkan ITTO. Berdasarkan kacamata ITTO untuk dapat terlaksananya manajemen hutan lestari, maka terdapat lima pokok kriteria yang harus dipenuhi, yaitu :

  1. Forest Resource Base, yaitu terjaminnya sumber-sumber hutan yang dapat dikelola secara lestari.
  2. The Continuity of Flow of Forest Products, yaitu kontinuitas hasil hutan yang dapat dipungut berdasarkan azas-azas kelestarian.
  3. The level of Environmental Control, yang secara sungguh-sungguh mempertimbangkan kondisi lingkungan dan dampak-dampaknya yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan hutan lestari yang berwawasan lingkungan.
  4. Social and Economic Aspects, yaitu dengan memperhitungkan pengaruh-pengaruh kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat yang tinggal di sekitar hutan. Dalam tingakt nasional, juga memperhitungkan peningkatan pendapatan penduduk dan negara dalam arti luas.
  5. Institutional Frameworks, yaitu penyempurnaan wadah kelembagaan yang dinamis dan mendukung pelaksanaan pengelolaan hutan lestari. Institutional frameworks juga mencakup pengembangan sumber daya manusia, serta kemajuan penelitian, ilmu dan teknologi yang kesemuanya turut mendukung terciptanya manajemen hutan lestari.

Kelima kriteria yang diperkenalkan ITTO tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam bentuk ciri-ciri atau indikator yang kesemuanya mengarah kepada terlaksananya kriteria pertama (Forest Resource Base), maka indikator berikut ini merupakan tanda-tanda yang diperlukan dalam pelaksanaan manajemen hutan yang lestari.

    1. Tersedianya tata guna hutan yang komprehensif yang secara penuh mempertimbangkan tujuan-tujuan pengelolaan hutan dan kehutanan.
    2. Tercukupinya luas hutan permanen, yaitu hutan tetap yang dipertahankan fungsinya sebagai hutan. Luas hutan yang permanen akan mendukung target dan sasaran pembangunan hutan dan kehutanan.
    3. Ditetapkannya target dan sasaran pembangunan hutan tanaman, distribusi kelas umur, dan rencana tanaman tahunan.

Kriteria dan indikator yang disusun LEI pada prinsipnya merupakan hasil modifikasi kriteria dan indikator rumusan ITTO dan FSC. Menurut, LEI tujuan kelestarian hutan hanya akan dapat dicapai apabila tiga fungsi utama kelestarian hutan tetap terjaga.Pertama adalah kelestarian hasil hutan; kedua, kelestarian fungsi ekologis, dan ketiga, kelestarian fungsi sosial budaya. Walaupun kriteria dan indikator yang diperkenalkan ITTO telah berkembang begitu jauh, namun masih perlu dikaji ulang maksud dan tujuannya, karena pada hakekatnya merupakan temuan pertama para ahli kehutanan sedunia yang mencoba merumuskan kriteria dan indikator sampai kepada level unit manajemen yang terkecil.

Tulisan ini paling tidak menyingkap dua hal penting yang banyak menjadi bahan perbincangan para pemerhati hutan dan kehutanan. Yang pertama adalah tentang pengertian ecolabeling yang berbeda dengan sustainable forest management. Yang kedua adalah mengenai pentingnya kriteria dan indikator dalam pengelolaan hutan lestari. Sebagai penutup, kiranya perlu disimak bahwa kriteria dan indikator manapun yang akan dipakai sebagai acuan kiranya perlu diperhatikan paling tidak tiga aspek penting, yaitu adanya keseimbangan antara unsur-unsur ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup. Yang lebih penting lagi adalah bagaimana membuat agar ketiga aspek tadi betul-betul dapat diperhitungkan dengan seimbang. Dengan kata lain, pemanfaatan hutan perlu memberikan keuntungan yang sebesar-besarnya baik bagi negara maupun masyarakat sekitarnya (aspek sosial ekonomi) tanpa mengorbankan aspek kelestarian hutan dan fungsi ekologisnya.

Bagaimana dengan keadaan hutan Indonesia dan apa saja yang terjadi di dalamnya:

Indonesiaadalah pemilik 126,8 juta hektar hutan. Hutan seluas ini merupakan tempat tinggal dan pendukung kehidupan 46 juta penduduk lingkar hutan. Namun, saat ini, hutan kita berada dalam kondisi kritis. Laju perusakan hutan diIndonesiamencapai 2 juta hektar per tahun. Artinya, tiap tahun kita kehilangan areal hutan kurang lebih seluas Pulau Bali. Kerusakan hutan kita dipicu oleh tingginya permintaan pasar dunia terhadap kayu, meluasnya konversi hutan menjadi perkebunan sawit, korupsi dan tidak ada pengakuan terhadap hak rakyat dalam pengelolaan hutan.

Hilangnya hutan dan bencana

Sebenarnya, hutanIndonesiahanya mampu memasok 46,77 juta meter kubik kayu bulat tiap tahunnya. Sayangnya, hal ini tak dipahami secara baik oleh pelaku industri kehutanan. Mereka terus saja menambah kapasitasnya tanpa memperhatikan kemampuan alam. Kapasitas industri kayuIndonesiamencapai 96,19 juta meter kubik, dua kali lipat kemampuan hutanIndonesia. Maraknya pembalakan liar adalah akibat dari ketimpangan permintaan dan ketersediaan kayu yang semakin meluluhlantakkan hutan kita. Tercatat total kayu ilegal untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam negeri mencapai 30,18 juta meter kubik, yang telah menyebabkan kerugian negara sebesar Rp. 36,22 triliun pada tahun 2006.

Ilmuwan di berbagai belahan dunia telah membuktikan hubungan langsung antara kerusakan hutan dengan bencana banjir dan longsor, konflik dengan masyarakat, hilangnya keanekaragaman hayati, timbulnya  kebakaran hutan dan juga sebagai salah satu faktor pemicu perubahan iklim global.

Pada  tahun 2006 saja, terjadi 59 kali bencana banjir dan longsor yang memakan korban jiwa 1.250 orang, merusak 36 ribu rumah dan menggagalkan panen di 136 ribu hektar lahan pertanian. WALHI mencatat kerugian langsung dan tak langsung yang ditimbulkan dari banjir dan longsor rata-rata sebesar Rp. 20,57 triliun setiap tahunnya, atau setara dengan 2,94% dari APBN 2006!

Keuntungan jeda penebangan [moratorium logging]:

  • Menahan laju kehancuran hutan tropis diIndonesia;
  • Dapat memonitor dan penyergapan penebangan liar;
  • Kesempatan menata industri kehutanan;
  • Mengatur hak tenurial sumber daya hutan;
  • Meningkatkan hasil sumber daya hutan non-kayu;
  • Mengkoreksi distorsi pasar kayu domestik;
  • Restrukturisasi dan rasionalisasi industri olah kayu
  • Mengkoreksi over kapasitas industri
  • Memaksa industri meningkatkan efisiensi pemakaian bahanbakudan membangun hutan-hutan tanamannya.

Kerugian bila jeda penebangan [moratorium logging] tidak dilakukan:

  • Tidak dapat memonitor kegiatan penebangan haram secara efektif;
  • Distorsi pasar tidak dapat diperbaiki dan pemborosan kayu bulat akan terus terjadi;
  • Tidak ada paksaan bagi industri meningkatkan efisiensi, menunda pembangunan hutan-hutan tanaman dan terus semakin jauh menghancurkan hutan alam;
  • Defisit industri kehutanan sebesar US$ 2,5 milyar per tahun dari penebangan liar tidak bisa dihentikan;
  • Hutan di Sumatra akan habis paling lama dalam 5 tahun, dan hutan Kalimantan akan habis paling dalam waktu 10 tahun;
  • Kehilangan devisa sebesar US$ 7 milyar dan ratusan ribu pekerja kehilangan pekerjaannya.

Jeda pembalakan kayu [moratorium logging] hanyalah proses, bukan tujuan akhir.  Moratorium menawarkan kemungkinan-kemungkinan pelaksanaan seluruh rencana reformasi dan pelaksanaan komitmen pemerintah di sektor kehutanan.  Moratorium juga menjadi langkah awal bagi pelaksanaan seluruh reformasi tersebut.  Langkah-langkah moratorium dapat dilakukan selama dua hingga tiga tahun dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

Tahap I:  Penghentian pengeluaran ijin-ijin baru
Moratorium atau penghentian pemberian atau perpanjangan ijin-ijin baru HPH, IPK, perkebunan, sambil menghentikan keran ekspor kayu bulat serta mengeluarkan kebijakan impor bagi industri olah kayu. Dalam tahap ini, perlu pula dilakukan penundaan pelaksanaan wewenang untuk pemberian ijin HPH dan IPHH (seluas <1000 Ha dan 100 hektar) oleh Bupati. Ijin-ijin oleh Bupati hanya dapat dikeluarkan bila daerah tersebut telah memiliki prasyarat sebagai berikut: adanya lembaga pengendalian dampak lingkungan tingkat daerah (semacam Bapedalda), adanya sumberdaya keuangan dan sumberdaya manusia untuk menjalankan kebijakan lingkungan daerah.  Moratorium perijinan adalah syarat mutlak dan menjadi tahap pertama pelaksanaan moratorium diIndonesia.

Tahap II: Pelaksanaan uji menyeluruh kinerja industri kehutanan
Dalam waktu 2 bulan setelah moratorium dilaksanakan, penghentian ijin HPH bermasalah terutama yang memiliki kredit macet yang sedang ditangani oleh BPPN. Utang harus dibayar kembali oleh pemilik dan penegakan hukum dilakukan bagi industri-industri yang bermasalah.  Pada tahap ini penilaian asset industri-industri bermasalah harus dilaksanakan melalui due diligence secara independen oleh pihak ketiga.

Tahap III: Penyelamatan hutan-hutan yang paling terancam
Dalam waktu 6 bulan, pemerintah harus menghentikan seluruh penebangan kayu di Sumatra dan Sulawesi, kedua pulau ini hutannya sangat terancam.  Penataan kembali wilayah hutan di Sumatra danSulawesi serta penanganan masalah sosial akibat moratorium logging dengan mempekerjakan kembali para pekerja pada proyek-proyek penanaman pohon dan pengawasan hutan, seperti yang terjadi di Cina.

Tahap IV: Penghentian sementara seluruh penebangan hutan dan penyelesaian masalah-masalah potensi sosial
Dalam waktu satu tahun moratorium pembalakan kayu dilaksanakan, pemerintah dapat menghentikan seluruh kegiatan penebangan kayu diKalimantan dan penanganan masalah sosial yang muncul sejauh ini dan selama masa moratorium dilaksanakan melalui sebuah kebijakan nasional.

Tahap V: Larangan sementara penebangan hutan di seluruh Indonesia
Dalam waktu 2-3 tahun: penghentian seluruh penebangan kayu di hutan alam untuk jangka waktu yang ditentukan di seluruhIndonesia.  Pada masa ini, penebangan kayu hanya diijinkan di hutan-hutan tanaman atau hutan yang dikelola berbasiskan masyarakat lokal.

Selama moratorium dijalankan, industri-industri kayu tetap dapat jalan dengan cara mengimpor bahanbakukayu. Dengan melanjutkan penggunaan bahanbakukayu dari dalam negeri, pada dasarnya kita sama saja dengan melakukan bunuh diri. Untuk memudahkan pengawasan tersebut, maka jenis kayu yang diimpor haruslah berbeda dengan jenis kayu yang ada diIndonesia.

Bagaimana dengan kebijakan pemerintah yang di keluarkan melalui PP No 2/2008.

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) terus melanjutkan aksi kampanye agar pemerintah mencabut PP No. 2 Tahun 2008 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari Penggunaan Kawasan Hutan untuk Kepentingan Pembangunan di luar kegiatan kehutanan.

Seperti diketahui, pada 4 Februari 2008, pemerintah mengeluarkan PP tersebut guna memberikan keleluasaan izin bagi 14 perusahaan tambang untuk melakukan pembukaan hutan lindung dan hutan produksi untuk kegiatan tambangnya, infrastruktur, dan jalan tol dengan tarif sewa seharga Rp 120 untuk hutan produksi dan Rp 300 per meter persegi per tahun. Harga itu amat sangat murah dibanding dengan harga sebuah pisang goreng yang biasa dijual mengitari kampung.

Dalam skema PP tersebut, bisa diperkirakan sekitar 11,4 juta hektar hutan lindungIndonesiabakal hancur lebur. Bisa dipastikan, ke depanIndonesiaakan mengalami bencana ekologis yang lebih dahsyat dan makin menyengsarakan masyarakat akibat diberlakukannya PP itu. Merujuk pada catatan WALHI, sejumlah bencana yang terjadi di awal 2008 memiliki kaitan langsung dengan pola eksploitasi sumber daya alam yang meniadakan aspek pelestarian ekologis dan penghormatan atas hak publik.

“Di saatIndonesiadirundung ratusan bencana akibat salah urus negara yang telah berlangsung lama,  Presiden malah mengeluarkan peraturan yang akan menjadi katalisator bencana di masa mendatang. Patut ditegaskan, pemerintahan era ini akan dicatat oleh generasi berikutnya sebagai fasilitator utama yang mempercepat terjadinya perubahan iklim,” seru Chalid Muhammad, Direktur Eksekutif Nasional WALHI.

Chalid juga menambahkan, seharusnya pemerintah mengeluarkan peraturan pengganti undang-undang guna mengatur jeda tebang (moratorium logging) dan stop konversi hutan, strategi pemenuhan dalam negeri atas industri kehutanan, restorasi (pemulihan) ekosistem secara terpadu dan melibatkan masyarakat, serta sanksi tegas bagi perusahaan yang konsesinya terjadi kebakaran hutan. Bukan malah mengeluarkan kebijakan yang akan menjadi pemicu percepatan kehancuran hutan.

“Ke depan, bencana ekologis akan makin sering terjadi dengan diberlakukannya PP ini. Seharusnya PresidenIndonesiamengeluarkan peraturan pengganti undang-undang (PERPU) tentang Penyelamatan dan Pemulihan Ekosisitem Hutan karena tingkat kegentingan yang sudah sedemikian tinggi. Bencana ekologis adalah salah satu indikator utama kegentingan tersebut,” jelas Chalid.

Sementara itu, pengkampanye hutan WALHI, Rully Syumanda menyebutkan bahwa WALHI telah menggalang dukungan luas masyarakat berupa aksi menyewa hutan lindung untuk diselamatkan. Sejak akhir Februari 2008, WALHI berhasil menggalang donasi publik untuk ‘penyewaan’ hutan lindung bagi publik dengan tujuan melindungi hutan. Jumlah yang terkumpul mencapai Rp34,66 miliar atau setara tarif 11.535,8 hektar lahan kawasan hutan lindung.

Sebelum aksi di Depkeu, masyarakat telah memberikan komitmennya untuk penyelamatan hutan lebih dari 169 hektar dari 124 orang dengan total komitmen kawasan hutan yang akan diselamatkan dalam bentuk penyewaan menjadi 1.868.799 meter persegi. Donasi publik itu kini disimpan masing-masing donatur karena belum ada mekanisme untuk tarif yang terkumpul dari publik.

Donasi ini merupakan opsi kedua yang ditawarkan oleh WALHI beserta sejumlah LSM lainnya menyangkut PP No 2/2008. Opsi pertama adalah pemerintah harus mencabut PP No 2/2008 yang telah membuka peluang bagi penghancuran hutan. Sebaliknya, pada opsi kedua, pemerintah memelopori pembentukan mekanisme keterlibatan publik untuk menyelamatkan hutan dengan jalan ‘menyewa’ apabila pemerintah tak mau mencabut PP tersebut.

Menyangkut donasi, WALHI hanya membatasi kontribusi perlindungan hutan selama 2 tahun. Olehnya, WALHI akan terus menggalang dukungan penolakan dan pencabutan PP No 2/2008 hingga ada pembatalan dari presiden. Terlebih, WALHI juga yakin bahwa presiden baru yang terpilih pada pemilu 2009 akan mencabut PP No 2/2008 ini.

Umumnya, donasi publik yang diterima WALHI berasal dari kelompok perempuan, jemaat gereja, individu, dan kelompok karyawan. Sekadar informasi, WALHI mencatat 229 individu dalam dan luar negeri, serta 376 organisasi di Indonesia telah mendaftar untuk mendukung pencabutan PP No. 2/2008. Jumlah ini belum termasuk dari individu dan kelompok masyarakat yang berkomitmen ‘menyewa’ hutan, yang jumlahnya mencapai ribuan orang. “Yang menyatakan komitmen penyelamatan hutan lindungIndonesiaterus bertambah,” kata Chalid.

hutan di sumatera

Gundul dan kering kerontang. itulah kondisi hutan alam di sumatera akibat konversi hutan yang berlebihan. Ditambah lagi PP 2/2008 makin mendukung konversi hutan alam (lihat gambar di atas).

Hal yang perlu untuk di ketahui tentang hutan indonesia:

Tingkat kerusakan hutan di Indonesia dalam tiga tahun terakhir tercatat tercepat di dunia, mencapai 2,6 juta hektare/tahun. Indonesia juga dikenal kalangan dunia internasional sebagai suatu negara yang sampai sekarang belum mampu mengatasi musibah kebakaran hutan, lahan dan pembalakan liar.

”Itu berarti sekali kita mengedipkan mata, hutan kita seluas lapangan sepakbola mengalami kerusakan. Suatu kondisi yang sangat memprihatinkan,” kata Arman Malollongan, Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Departemen Kehutanan.Menurut Arman, penurunan kemampuan sumber daya hutan telah menimbulkan dampak bahaya lingkungan.
”Ini terjadi karena berhubungan dengan penetapan kebijakan, perencanaan pembangunan pada masa lalu yang barangkali tidak tepat, di mana harmoni keseimbangan antara fungsi-fungsi sosial ekonomi dan lingkungan tidak berjalan dengan baik,” ujar Arman.

Dia mengatakan, pada masa silam kita terlalu banyak bicara bagaimana cara meningkatkan devisa dari hutan, bagaimana meningkatkan nilai ekonomi dari kawasan hutan. Kita kurang memperhatikan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan sumber daya hutan itu sendiri, ataupun berkaitan dengan bagaimana meningkatkan fungsi sosial dari penggunaan hutan itu.

Kondisi ini, kita semua juga sudah tahu diperburuk lagi pada masa-masa setelah kita mengalami reformasi, di mana penegakan hukum semakin sulit dilaksanakan secara benar. Implikasi lebih jauh, tingkat pembalakan liar kesannya sudah tidak mampu lagi disentuh aparat penegak hukum. Intensitas penyelundupan kayu keSarawak, baik lewat laut maupun darat terus meningkat.

“Ini merupakan tantangan bagi kita semua. Tugas kita adalah bagaimana membangkitkan kembali kondisi ini untuk menjadi lebih baik lagi pada kemudian hari,” tambah Arman.
Berkaitan dengan hal itu, Departemen Kehutanan telah menetapkan kebijakan-kebijakan demi terwujudnya penyelenggaraan kehutanan untuk menjamin kelestarian hutan dan peningkatan kemakmuran rakyat. Jadi, kalau kita bicara masalah kelestarian hutan, ini merupakan satu mata uang dengan dua sisi dengan kemakmuran rakyat. Tidak mungkin bicara kelestarian hutan, tanpa memperhatikan kemakmuran rakyat, atau sebaliknya.

Pendapat presiden tentang ini:

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyayangkan pernyataan dan sikap beberapa lembaga swadaya internasional yang memojokkan Indonesia sebagai negara pemilik hutan terbesar dunia namun seolah tidak mengelolanya dengan benar.

Kepala Negara mengatakan, seharusnya lembaga-lembaga swadaya tersebut harus melihat secara imbang bahwa disamping memang terjadi kerusakan hutan, upaya pelestarian hutan juga giat dan terus dilakukan pemerintah Indonesia.

“Tapi saya tetap berterimakasih, karena mereka terus mengingatkan tentang pelestarian hutan,” kata Presiden Yudhoyono usai pembukaan rakernas Departemen Kehutanan di Jakarta, Kamis (27/3).

Namun begitu diingatkan Presiden bahwa upaya menjaga hutan bukan berarti tak boleh mengelola hasilnya, seperti yang didengungkan lembaga-lembaga yang mengatasnamakan atau berdalih pelestarian hutan.

“Sangat disayangkan jika tekanan-tekanan dari luar tersebut ditujukan kepada Indonesia untuk tidak menyentuh hutan karena penting bagi dunia. Kita jangan menelan mentah-mentah tekanan tersebut, karena dilain pihak hasil hutan juga punya manfaat bagi kesejahteraan masyarakat,” kata Kepala Negara.

Menurut Presiden, hal yang benar adalah pihak-pihak tersebut menyerukan Indonesia harus menjaga kelestarian hutan sambil memanfaatkan hasilnya seefektif mungkin untuk kepentingan kesejahteraan rakyat.

“Dua tujuan pembangunan hutan, menjaga kelestarian dan memanfaatkan hasilnya untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat,” kata Kepala Negara.

Untuk itu Presiden meminta dalam pengelolaan hutan, masyarakat sekitar hutan harus ikut dilibatkan secara aktif melalui berbagai program, satu diantaranya adalah hutan tanaman rakyat.

Pada kesempatan tersebut Departemen Kehutanan juga diingatkan Presiden untuk terus aktif mendukung program ketahanan pangan seperti pemanfaatan lahan sektar hutan untuk tanaman lain atau tumpang sari, disamping terus menggiatkan upaya pemberantasan kejahatan hutan.(sumber: Kominfo-Newsroom,  www.Indonesia.co.id/)

Penutup.

Ya, memang begitulah kenyataan yang kita liat dari hutan kita, sangat teragis. Sebagai penulis saya ingin memberi komentar dan pendapat saya tentang ini sebagai sebuah sajian penutup untuk tugas ini.

“Pemerintah harus menghapus HPH & ketentuan-ketentuan lainnya yang menyangkut penebangan hutan. Karena semua itu mempunyai keterkaitan sebab akibat. Karena keluarnya HPH maka orang-orang pedalaman yang tinggal disekitar hutan merasa dikibulin oleh pemerintah, mereka yang secara turun temurun menjaga dan melestarikan hutan tiba tiba dirusak begitu saja dengan orang orangkotayang membawa nama HPH. Praktis mereka yang merasa memiliki hutan itu dari dulu juga ikut ikutan menebangi hutan dan menjualinya kepada orang asing yang sengaja datang untuk mencari itu.

Karena sia-sia saja kalau di adakan program tanam seribu pohon, kalau penebangan seribu pohon terus berlangsung. Ingat hutan adalah sebuah ekosistem yang

sangat bayak mempengaruhi system kehidupan dunia. Bisa saja kemungkinan manusia mati karena tidak mendapatkan oksigen lagi disebabkan tidak ada lagi huatn hutan yang memproduksi oksigen untuk kita. Apa lagi mengingat penderita gangguan pernapasan seperti asama, sars dll, makin banyak. Banjir, kekeringan, tanah longsor, dan pemanasan global adalah contoh kecil. Untuk itu mari kita menjaga kelestarian alam ini yang di berikan allah swt. Kepada kita.

 

________________________________________________

Sumber informasi: www. WALHI.or.id./

www.departemen kehutanan.co.id/

dan www.indonesia.co.id/

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s