Pesan kaum samin untuk Indonesia modern

Kesewenang-wenangan, perampasan tanah, dan pengambilan upeti merupakan salah satu bentuk penjajahan kolonialisme belanda terhadap rakyat di Indonesia. Penderitaan muncul, kemiskinan tidak terelakan, kesenjangan menjadi saksi bisu yang hadir memisahkan antara kelas sosial yang dibuat secara terstruktur oleh pihak kolonial. Kaum samin atau yang lebih dikenal dengan sebutan saminisme kemudian hadir dan menjadi salah satu term perlawanan di tingkat lokal terhadap kesewenangan pemerintahan kolonial Belanda. Sebuah ajaran yang dikembangkan oleh Samin Surosentiko (1859-1914) tentang konsep penolakan terhadap dua budaya yaitu budaya kolonial belanda dan budaya kapitalisme pada masa penjajahan.

Perlawanan yang dilakukan oleh kaum samin tidak secara fisik tetapi berwujud dengan penentangan atau pembangkangan terhadap segala peraturan dan kewajiban yang harus dilakukan masyarakat terhadap kolonial belanda. Misalnya dengan tidak membayar pajak, mengambil kayu pohon jati di hutan semaunya, berpergian tanpa membayar karci kereta dan sebagainya.

Sebagai pemimpin gerakan, Samin Surosentiko juga melakukan ekspansi gagasan dan pengetahuan sebagai bentuk pendekatan transintelektual kaum tertindas (petani dan rakyat jelata) dengan cara ceramah di pendopo-pendopo pemerintahan desa. Isi ceramah ini yaitu keinginan membangun kerajaan Amartapura. Adapun pesan substantif yang didengung-dengungkan yaitu meliputi; jatmiko (bijaksana) dalam kehendak, ibadah, mawas diri, mengatasi bencana alam, dan jatmiko (bijaksana) selalu berpegangan pada budi pekerti. Gerakan ini kemudian membuat resah kolonial belanda dan akhirnya Samin Surosantiko dicekal oleh Belanda dan ia dibuang ke Tanah Lunto (Sumbar) pada tahun 1914, yang belum sempat mengaktualisasikan seluruh ide-idenya.

Walaupun demikian, falsafah kehidupan masyarakat samin sampai saat ini masih terus terjaga seperti menjunjung tinggi keharmonisan, keseimbangan, keadilan dan kesetaraan. Pokok-pokok ajaran yang terkandung pada saminisme adalah; Jangan mengganggu orang, jangan bertengkar, jangan suka iri hati, dan jangan suka mengambil milik orang (mencopet, merampok dan korupsi), Bila berbicara harus bisa menjaga mulut, jujur, dan saling menghormati, bersikap sabar dan jangan sombong. Bagi saminisme Agama adalah senjata atau pegangan hidup. Paham Samin tidak membeda-bedakan agama, oleh karena itu orang Samin tidak pernah mengingkari atau membenci agama yang penting adalah tabiat dalam hidupnya. Pesan-pesan tersebut banyak memiliki nilai-nilai moral yang tinggi. Khususnya bagi Indonesia modern yang sudah banyak merupakan nilai-nilai moral kemanusia.

 

Indonesia Modern

Tumbuhnya Indonesia modern ditandai dengan munculnya program Pembangunan Lima Tahun (REPELITA) pada masa orde baru. Program tersebut dijalankan dengan modal pinjaman luar negeri (dan kemudian menjadi ladang korupsi para pejabad negara). Yang berimbas pada besarnya intervensi asing dalam perkembangan dan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Industrialisasi menjadi satu fator penanda modernisasi yang berujung pada terbentuknya sistem kapitalisme. Negara kehilangan kontrol atas ekonomi rakyatnya. Tambang minyak, emas, batu-bara, gas dan lain-lain sangat banyak dikuasai oleh prusahaan asing. Masyarakat lokal di daerah tambang makin terpinggirkan oleh pembangunan industri.

Kondisi yang hampir sama dengan masa kolonialisme belanda. Indonesia hari ini masih saja sering melakukan kesewenang-wenangan terhadap rakyatnya sendiri. Ya, rakyat yang sudah dimerdekakan 66 tahun silam namun belum juga lepas dari penjajahan. Prilaku-prilaku dzolim pemerintah masih saja terus terjadi. Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dinaikan di tengah angka kemiskinan penduduk yang masih tinggi, BPS mencatat penduduk miskin pada September 2011 mencapai 29,89 juta atau 12, 36 persen. Potensi kemiskinan dapat terus meningkat, karena akan terjadi inflasi. Masyarakat akan kehilangan daya beli karena harga kebutuhan pokok yang akan naik. Walaupun ada bantuan langsung tunai (BLT) dari pemerintah namun itu belum menjadi penolong bagi masyarakat miskin karena pada pemberian BLT tahun 2006 banyak yang tidak tepat sasaran.

Pemerintah beralasan jumlah subsidi BBM sebesar 123,6 triliun sangat memberatkan APBN dalam melakukan pembangunan, padahal data menunjukkan hampir setiap tahun APBN negara bocor 30 sampai 40 persen. Total APBN tahun 2012 sebesar 1.435,4 Triliun Jika diambil persentase kebocoran sebesar 30 persen maka ada sekitar 430,5 Triliun dana yang bocor tiap tahunnya dan angka itu melebihi subsidi BBM untuk masyarakat banyak. Hal itu diakibatkan dari kegagalan pemerintah dalam mengoptimalkan pendapatan negara dan juga kegagalan dalam mempertahankan kualitas pengelolaan anggaran.

Tentu kegagalan ini juga tidak lepas dari prilaku korup yang hinggap pada elit pemerintahan dalam mengelola sumber pendapatan dan juga pengelolaan. Kabar terbaru yang hangat distasiun televisi menceritakan tentang PNS muda di direktorat perpajakan memiliki rekening gendut yang dicurigai hasil dari prilaku korupsi di direktorat perpajakan. Berapa angkanya? Tentu cukup besar. Dana pajak yang seharusnya dijadikan modal pembangunan malah dikorupsi oleh segelintir orang di sana.

Lain lagi dengan kasus wisma atlit yang santer menyeret banyak nama pejabat pada partai pemenang pemilu legislative 2009. Dana tersebut disinyalir digunakan untuk kepentingan salah satu pasang calon ketua pada kongres partai tersebut. Saling tuding, saling melindungi diri, itulah yang tampak selama proses persidangan. Itu hanya sebagaian kecil dari kasus korupsi yang terjadi, masih banyak lagi kasus korupsi yang terjadi baik di tingkatan lokal (kabupaten/kota) maupun di tingkat nasional yang belum terungkap. Di mana kejujuran? Bukannya sudah disupah di atas kitab suci untuk berbuat baik dan berprilaku jujur dalam memegang amanah?

Pemerintah banyak berbohong dan terkesan setengah hati dalam memberantas korupsi yang sudah banyak merugikan rakyat. Pemberantasan korupsi hanya sebatas retorika dan pencitraan politik biasa. jika ini terus diabaikan secara tidak langsung pemerintah sudah melanggar hukum. Bukankah orang yang tidak bisa menegakkan hukum juga dapat dikatakan sebagai pelanggar hukum? Hukum tingkah laku, hukum bicara adalah hukum-hukum yang harus dijalankan dan dilaksanakan. Jika tidak dapat dijalankan maka percayalah, orang-orang tidak akan pernah percaya lagi dengan hukum.

Gerakan-gerakan lokal sudah banyak muncul diberbagai daerah, demonstrasi dan konflik sosial antar warga yang berujung pada kekerasan menjadi bukti bahwa hukum sudah tidak bisa diandalkan sebagai panglima keamanan. Masyarakat resah dengan watak pemimpin negara yang terlanjur sudah mereka pilih. Sampai kapan keadaan bisa berubah? Pertanyaan itu yang selalu muncul dalam pikiran banyak orang di negeri ini.

 

Penutup

            Moralitas para pemimpin negara sudah merosot tanjam. Tujuh dosa sosial yang diutarakan Mahatma Gandhi seperti; Kekayaan tanpa kerja keras, kenikmatan tanpa nurani, ilmu tanpa kemanusiaan, pendidikan tanpa karakter, politik tanpa prinsip, bisnis tanpa moralitas, ibadah tanpa pengorbanan sudah menjadi sebuah kebiasan bagi banyak orang di negeri ini.

Akhirnya, menumbuhkan rasa budi pekerti, menjunjung tinggi keharmonisan, menjaga keseimbangan, menegakkan keadilan dan kesetaraan adalah “pekerjaan rumah” yang harus disegerakan bangsa ini. Dan para “saminisme” sudah menjalankan dan menjaga prinsip-prinsip itu dari zaman kolonial sampai neo-kolonial.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s