PRILAKU NEGARA DALAM MENGEMBANGKAN KEWIRAUSHAAN

Oleh :

Mujahidin

Mahasiswa Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP UMSU

Abstrak

            Issu tentang kewirausahaan mulai hangat dibicarakan sejak awal tahun 1990 di Indonesia. Pada masa itu Negara mulai konsen tentang kewirausahaan dan kemudian mengeluarkan INPRES No.4/1995 tentang gerakan nasional memasyarakatkan dan membudayakan kewirausahaan. Hingga sekarang gerakan tersebut masih terus dilaksanakan, tetapi apakah pemerintah memang benar-benar konsen terhadap hal tersebut? Mengingat banyaknya wirausahaan seperti: petani, nelayan, sektor informal (pedagang kaki lima), dan UKM yang belum terpuaskan dengan kebijakan pemerintah. Dan bagaimana contoh dari pengembangan kebijakan kewirausahaan yang baik untuk pencapaian sebuah kesejahteraan.

Kata Kunci : Kebijakan Negara, Kewiarausahaan dan Kesejahteraan

A. PENDAHULUAN

a) Latar Belakang Masalah

Menarik memang ketika kita harus berbicara tentang kewirausahaan, ada banyak hal yang harus dilihat dari sini seperti pembukaan lapangan pekerjaan dan peningkatan kesejahteraan, tetapi kali ini kita lebih fokus terhadap bagaimana kebijakan Negara dalam mengembangkan atau mendukung kewirausahaan di negeri ini untuk peningkatan sebuah kesehteraan mengingat banyak dari wirausahawan kita yang terkena imbas dari setiap kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Kebijakan tersebut merupakan prilaku Negara yang terlihat kurang baik. Di kerenakan adanya faktor yang disengaja atau yang memang dibuat untuk mengkebiri para wirausahawan kita. Memang pada dasarnya wirausahawan yang banyak di kebiri adalah mereka yang bukan usahawan besar, melainkan mereka yang memiliki modal kecil untuk berkembang. Dan dalam hal ini, kita akan coba melihat bagaimana prilaku, tindakan dan kebijakan pemeritah terhadap mereka yaitu para usahawan kecil yang ingin mengembangkan usahanya atau bisnisnya. Mengingat di negeri ini sangat banyak wirausahawan kecil dan menengah.

Kenapa dapat dikatakan pengkebiriaan terhadap usahawan, karena ada suatu ke anehan bila kita lihat bagaimana Negara disatu sisi coba untuk mendengung-dengungkan atau mensosialisasikan kemandirian untuk kewirausahaan tetapi dari sisi yang berbeda terlihat bagaimana Negara mengambil sikap yang tragis terhadap para pelaku usaha dengan melakukan penggusuran lahan. Belum lagi bagaimana Negara menyediakan pinjaman atau kredit dengan bunga yang tinggi dan prosudur yang sulit.

Dari sini dapat dilihat bahwa adanya suatu sistem yang dibuat untuk menyusahkan para pelaku usaha atau biasanya disebut dengan penyusahan secara terstruktur, Dan itu kembali lagi merugikan para pelaku usaha. Secara kausalitas kita bisa melihat munculnya kewirausahaan ini dikarenakan adanya suatu hubungan sebab-akibat. Dimana tidak adanya lapangan kerja baru, kemudian banyaknya angka pengangguran, kemudian pertumbuhan penduduk yang terus meninggkat tanpa ada peningkatan SDM yang berkualitas, ini semua adalah sebabnya. Dan yang menjadi akibat adalah munculnya kewirausahaan yang di bungkus dengan issu bahwa setiap atau seorang pelaku usaha (wirausahawan) tidak mesti berpendidikan tinggi tetapi asalkan mau berusaha maka ia akan sukses, hal ini di perkuat dengan banyaknya di munculkan tokoh tokoh sukses pelaku usaha yang rata-rata berlatar belakang bukan seorang tamatan sekolah tinggi, melainkan mereka yang hanya mampu mengenyam pendidikan rendah atau tidak pernah sekolah sama sekali.

Sehingga apa yang menjadi anggapan di masyarakat bahwa tanpa bersekolah anak juga mempunyai kemungkinan untuk sukses dan maju. Dalam hal ini issue yang di munculkan kepermukaan secara tidak langsung dapat mengurangi tanggung jawab pemerintah dari segi pendidikan yang sebenarnya pemerintah juga tidak mampu dalam menyelenggarakan pendidikan yang layak bagi anak bangsa. Lepas dari itu semua hal ini menjadi suatu hal yang nyata, yang terdapat di tengah tengah masyarakat kita. Pada hal kita tau bahwa berdasarkan UUD 1945 Pasal 27 ayat 2 : tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Jadi Negara sangat bertanggung jawab atas pemenuhan kebutuhan lapangan kerja bagi rakyatnya, bukan membuang semua beban tersebut kepada rakyat.

Walaupun sebenarnya didalam pembangunan ekonomi, Negara dan rakyat harus saling bekerja sama dan itu juga yang diajarkan oleh pencasila sebagai idiologi dasar di Negara kita. Semangat ekonomi yang mengedepankan semangat kebersamaan atau solidarity dan semangat gotong-royong. Makanya tidak salah jika Negara kita memakai sistem ekonomi campuran. Dimana Negara dan pasar saling berimbang (50:50), dan dalam pembangunanya juga Negara selalu bersama-sama dengan masyarakat dalam melaksanakan dan menjaga pembangunan.

Ini adalah pembangunan yang di hasilkan dari sebuah semangat kebersamaan yang dilakukan Negara melalui pemerintahannya dan bekerja sama dengan rakyatnya.Tetapi yang terjadi sekarang adalah sebaliknya, Negara membebankan semua tugas pembanguan ekonomi kepada rakyat sendiri dan ingin melepaskan tanggung jawab pembangunan tersebut.

Hal ini  memang terbukti ketika petani, nelayan, UKM, dan para sektor informal harus bekerja sendiri dan malah sebagian dari meraka harus berhadapan dengan Negara atau pemerintah, yang sejatinya harus melindungi dan mengayomi mereka dari hataman badai pasar kapitalisme.

B. PEMBAHASAN

            Dalam pembahasan ini kita akan coba membahas beberapa sektor kewirausahaan yang selalu terkena imbas buruk dari kebijakan yang diberlakukan oleh pemerintah. Di setiap jengkal lapangan ekonomi menawarkan kisah perih dari mulai nelayan yang pilu karena hasil tangkapannya disunat oleh pemilik kapal, petani kuli yang kuyu akibat biaya transaksi yang kian melambung, usaha kecil yang sulit bernapas karena ruang usahanya semakin di persempit, dan pelaku sektor informal yang harus main kucing-kucingan dengan aparat pemerintah karena terror penggusuran. Oleh karena itu kita akan membahas kewirausahaan tersebut antara lain adalah : sektor pertania, sektor nelayan, sektor informal dan sektor UKM.

  1. 1.      Sektor Pertanian.

Tidak ada kegiatan ekonomi di Indonesia yang sesuram sektor pertaniaan. Sepanjang tahun, jika musim kemarau tiba pasti terjadi kekeringan panjangdan apabila musim hujan menjelang pasti panen gagal Karena terendam oleh banjir. Peminggiran pembangunan sektor pertanian yang dilakukan selama 30 tahun telah menempatkan para pelaku disektor pertanian (petani) dalam kondisi yang hampir sekarat. Diluar angka-angka yang ditujukan dalam statistic pertanian selama ini, misalnya fluktuasi eksport-import, pertumbuhan Negatif, dan penurunan produktifitas. Sesunggguhnya sektor pertanian mengalami pembusukan yang akut.

Dalam sebutan yang lebih tegas Soetomo (1997:4) mensibolisasikan pertanian sebagai seorang yang selalu kalah. Pertama : kekalahan yang datang dari alam. Ini adalah suatu yang sangat ironis bila kita melihat pada fluktuasi musim di Indonesia, apalagi mengingat kondisi alam sekarang yang sudah mengalami pemanasan global sehingga tidak dapat di perediksi lagi kapan waktunya musim kemarau dan kapan waktunya musim hujan. Memang harus di akui bahwa ketergantungan petani terhadap alam membuat petani menciptakan ancaman tersendiri di dalam tubuhnya atau dirinya sendiri.

Kedua : terbentuknya masyarakat tani modern yang tergabung dalam suatu kelembagaan yang sangat dekat dengan sistem dan kekuasaan politik. Sehingga telah membuka babak baru dimana buruh tani tergantung kepada majikan. Sehingga mengenai penjualan produk pertanian dan penawaran harus tergantung oleh lembaga tersebut yang selalu menjadi ancaman bagi petani karena selalu di rekayasa oleh praktik ekonomi makro. Ketiga : ilmu pengetahuan dan tekhnologi yang diangankan bisa mengatasi tradisionalitas malah tidak tercapai, ternyata malah sebaliknya ilmu pengetahuan dan tekhnologi malah menjadi dominasi baru yang tak kalah menindas.

Harus diakui bahwa Negara ini berdiri diatas realitas yang tidak mungkin di hindari, sebagian besar rakyatnya bekerja dan mencari nafkah di sektor pertanian. Dengan deskripsi tersebut sudah barang tentu pendapatan Negara juga manyoritas dihasilkan oleh sektor pertanian. Ambil saja contoh tahun 1971, ketika pembangunan ekonomi mulai dijalankan secara sistematis, pada tahun tersebut konstribusi pertanian terhadap pembentukan pendapatan nasional (produk domestic bruto) mencapai 44,8% atau hapir separuh dari pendapatan nasional. Sumbangan tersebut lebih banyak dari pada industri manufaktur yang menyumbang Cuma sebesar 8,4% terhadap penciptaan pendapatan nasional.

Ditinjau dari aspek pemberian kesempatan kerja yang diciptakan, sektor pertanian menyaerap porsi tenaga kerja yang jauh lebih banyak lagi, yakni mencapai 64% sementara industri manufaktur hanya menyumbang 6,5%.

te�’ lg`p�’>            Sehingga apa yang menjadi anggapan di masyarakat bahwa tanpa bersekolah anak juga mempunyai kemungkinan untuk sukses dan maju. Dalam hal ini issue yang di munculkan kepermukaan secara tidak langsung dapat mengurangi tanggung jawab pemerintah dari segi pendidikan yang sebenarnya pemerintah juga tidak mampu dalam menyelenggarakan pendidikan yang layak bagi anak bangsa. Lepas dari itu semua hal ini menjadi suatu hal yang nyata, yang terdapat di tengah tengah masyarakat kita. Pada hal kita tau bahwa berdasarkan UUD 1945 Pasal 27 ayat 2 : tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.Jadi Negara sangat bertanggung jawab atas pemenuhan kebutuhan lapangan kerja bagi rakyatnya, bukan membuang semua beban tersebut kepada rakyat.

Walaupun sebenarnya didalam pembangunan ekonomi, Negara dan rakyat harus saling bekerja sama dan itu juga yang diajarkan oleh pencasila sebagai idiologi dasar di Negara kita. Semangat ekonomi yang mengedepankan semangat kebersamaan atau solidarity dan semangat gotong-royong. Makanya tidak salah jika Negara kita memakai sistem ekonomi campuran. Dimana Negara dan pasar saling berimbang (50:50), dan dalam pembangunanya juga Negara selalu bersama-sama dengan masyarakat dalam melaksanakan dan menjaga pembangunan.

Tabel 1.1

Kesempatan Kerja Menurut Sektor Ekonomi (%)

1971 – 2001

Sektor 1971 1980 1990 2001
Pertanian, kehutanan, perikanan 64,0 54,7 50,1 43,8
Pertambangan 0,2 0,8 1,0 0,0
Manufaktur 6,5 8,6 11,6 13,3
Listrik, gas dan air 0,0 0,2 0,1 0,0
Konstruksi/bangunan 1,7 3,1 4,0 4,2
Perdagangan dan restoran 10,4 12,9 15,0 19,2
Tranportasi dan komunikasi 2,4 2,9 3,8 4,9
Keuangan, asuransi, perumahan, dan jasa 0,2 0,4 0,7 1,2
Pelayanan public 9,9 15,0 13,7 12,1
Lainya 4,6 1,4 0,0 1,2
Total 100,0 100,0 100,0 100,0

Sumber: BPS, Statistik Indonesia, berapa tahun. Disadur dari UNSFIR, 2003:49

Namun gambaran tersebut berubah cukup derastis ketika pembangunan berlangsung selama 30 tahun kemudian. Pada tahun 2001, miasalnya, secara umum peta penyerapan tenaga kerja tidak mengalami perubahan secara berarti, dimana sektri pertaniaan meneyarap tenaga kerja 43,8% dan hanya menyumbang pendapatan nasional sebesar17,0%. Sebaliknya sektor industri manufaktur menyumbang PDB sebesar 25% tetapi cuman menyerap tenaga kerja 13,3%. Dengan mudah dapat disimpulkan bahwa selama 30 tahun pembangunan ekonomi dikerjakan secara besar-besaran di Indonesia, lewat strategi industrialisasi, ternyata hanya mementingkan sektor industri dan meninggalkan sektor pertanian yang nyaris karam.

Industrialisasi yang dicanangkan tidak menepatkan sektor pertanian sebagai pemainnya, sehingga pendaptan yang disumbangkan sektor ini merosot dari tahun ketahun. Celakanya jumlah tenaga kerja yang menggantungkan hidupnya dari sektor ini masih cukuo banyak. Sebaliknya sektro industri yang menyumbang terhadap PDB terus meroket tetapi tidak mampu menyerap tenaga kerja. Sehingga pendapatan nafkah petani terus berkurang sedangkan pendapatan nafkah pekerja industri cukup baik.

Setidaknya terdapat dua masalah mendasar yang masih menggantung pada sektor pertania di Indonesia (Yustika, 2002:132-133) pertama: kepemilikan lahan yang sangat kecil. Pada tahun 1980-an, Hanyami dan Kikuchi melaporkan kepemilikan lahan rata-rata di jawa kurang dari 0,5 hektar. Kini rata-rata kepemilikan lahan tinggal 0,25 hektar. Kedua; banyak hal yang menyebabkan sektor pertanian selalu kalah dan tersingkirkan, antara lain ketika mereka harus berhadapan dengan alam, teknologi, dan kelembagaan, sektor pertanian selama ini selalu berada dalam situasi subordinat, terdesak secara mengenaskan.

Rupa buruk realitas tersebut masih ditambah dengan fakta ketimpangan penguasahan lahan. Untuk tanah pertanian rakyat sensus pertanian BPS tahun 1994 menyebutkan bahwa petani tuna kisma (yang tidak memiliki lahan/sewa lahan orang lain) sudah mencapi angka 28%, golongan ini menguasai lahan hanya 10,1%. Sebalinya 29% rumah tangga tani berlahan 0,10-0,49 hektar, menguasai 15,7% lahan, sebanyak 18% rumah tangga tani berlahan 0,50-0,99 hektar menguasai 53,8 lahan, dan sebanyak 2% rumah tangga tani berlahan lebih dari 5 hektar menguasai 20,4% tahan pertanian.

Dengan atribut penguasaan lahan yang semakin timpang tersebut, rumah tangga petani kecil sudah dapat dianggap beruntung kalau hasil dari pertaniaan cukup untuk menutupi ongkos produksi. Bahkan sebenarnya menggarap lahan yang sempit itu banyak ruginya. Akhirnya petani terpaksa atau harus mencari sumber pendapatan tambahan diluar sektor pertaniaan (off-farm). Langkah ini merupakan acrobat yang dilakukan oleh petani karena kehidupan mereka yang subsisten. Perkembangan terbaru menunjukan struktur pendapatan petani tersebut sudah semakin variatif. Artinya proposi pendapatan off-farm lebih besar (dalam banyak kasus) ketimbang dari kegiatan sektor pertanian (on-fram). Studi yang dilakukan oleh Reardon et. al. menemukan proposi pendapatan dari aktifitas di luar sektor pertanian mencapai 42% pada rumah tangga pedesaan di Afrika, 40% di Amerika Latin, dan 32% di Asia.

Di Indonesia khususnya di dua kabupaten malang, ternyata hampir 80% pendapatan rumah tangga petani kecil berasal dari kegiatan diluar sektor pertanian (non-from). Pekerjaan non-from itu antara lain menjadi kuli bangunan, ojeg, membuka toko, sektor informal, dan lain sebagainya (Yustika, 2003a:59). Jadi secara formal pekerjaan mereka adalah petani, tetapi secara faktual mereka tidak lagi hidup disektor pertaniaan (on-from). Dalam katagori seperti ini sebenarnya bisa dikatakan bahwa tidak ada lagi “masyarakat petani” yakni mereka yang bekerja di sektor pertanian dan kebutuhan hidupnya dicukupi dari kegiatan tersebut.

Untuk hal tersebut di atas maka sampai sekarang pemerintah belum juga mengeluarkan kebijakan yang sebanding eskalasi masalah tersebut. Bahkan belakangan ini pemerintah malah terkesan mempercepat proses kematian pertanian dalam hal kebijakan terutama dalam aspek perdagangan internasional, pemerintah justru banyak meliberalisasi pasar dan produk pertanian padahal aturan Organisasi perdagangan dunia (WTO) masih memberi kesempatan pemerintah untuk melindungi pasar domestik. Begitulah gambar kehidupan petani kita sebagai seorang wirausahaan, dari dahulu sampai sekarang masih tetap sama bahkan sekarang cenderung mengarah kearah kehancuran.

  1. 1.      Nelayan

Diluar sebutan sebagai Negara angraris, Indonesia juga dikenal sebagai Negara maritim. Gugusan peairan yang luas dan panjangnya melebihi daratan, ooleh karena itu Indonesia lebih cocok disebut sebagai Negara bahari dan seharusnya mempusatkan segala kegiatan ekonominya berpusat pada sektor perikanan. Sebagai Negara maritime Indonesia memiliki panjang garis pantai lebih dari 81.000 km (terpanjang kedua setelah kanada). Dari 67.439 desa di Indonesia kurang lebih 9.261 desa dikatagorikan sebagai desa pesisir (Kusnadi, 2001:1). Luas laut mencakup zona eksklusif, mencakup 5,8 juta kilometer persegi, atau sekitar tiga per empat dari seluruh wilayah Indonesia (Dahuri, 2001:v).

Sayang, sumber daya perairan yang melimpah tersebut tidak di imbangi dengan dengan kebijakan pemerintah untuk mengurusi sektor perikanan (dan kehidupan nelayan) secara sungguh-sungguh. Pertama, Negara dengan telah sengaja mengabaikan sektor kelautan/perairan/perikanan sebagai basis ekonomi nasional. Walaupun sumber dayanya telah tersedia. Kedua, Negara juga membiarkan sebagian sumber daya perikanan diserobot dan dikeruk oleh nelayan (usahawan) asing, yang setiap hari menjala dan menyedot ikan di perairan Indonesia lewat kapal-kapal besar dan modern. Ketiga akibat kealpaan Negara dalam mengurusi masyarakat nelayan, sebagaian besar nelayan di Indonesia bisa  di gambarkan sebagai komunitas yang hidup subsisten dengan pendapatan yang bukan kecil tetapi juga tidak menentu.

Pada dasarnya penggolongan sosial dalam masyarakat dan nelayan dapat di tinjau dari tiga sudut pandang (Kusnadi, 2001:1-2). Pertama, dari segi penguasaan alat-alat produksi atau peralatan tangkap (perahu, jarring, dll) struktur nelayan pemilik dikatagorikan kedalam dua bagian yaitu, nelayan pemilik (alat-alat produksi) dan nelayan buruh. Nelayan buruh tidak memiliki alat-alat produksi, nelayan buruh hanya menyumbang jasa tenaganya dengan memperooleh hak-hak yang sangat terbatas. Jumlah nelayan buruh  lebih besar dibandingkan dengan nelayan pemilik. Kedua, ditinjau dari skala investasi modal maka nelayan dibagi atas nelayan besar dan nelayan kecil. Ketiga, dipandang dari segi tekhnologi peralatan maka nelayan dibagi atas nelayan tradisional dan nelayan modern.

Perbedaan perbedaan tersebut membawa implikasi pada tingkatan pendapatan dan kemampuan atau kesejahteraan sosial-ekonomi. Bila ditelusuri lebih lanjut penyebab kemiskinan dapat berpangkal dari tiga jalur berikut (Kusnadi, 2001:4-9) pertama, factor fukluasi musim penangkapan dan struktur alamiah sumber daya ekonomi desa. Kedua, ketimpangan nisbah ekonomi antara pemilik kapal dan nelayan buruh. Ketiga, walaupun nelayan memperoleh hasil tangkapan yang relative banyak seperti pada musim ikan tetapi ppenghasilan habis untuk membayarr utang dan hasil tangkapan juga dibeli dengan harga murah oleh pedagang pelantara. Tiga lapis penyebab kemiskinan dalam komunitas nelayan tersebut tentu saja lebih banyak bersifat structural sehingga menjadi semacam mata rantai ekspolitasi dalam artian dapat terjadi akibat hubungan yang tidak asimetris antar pelaku ekonomi.

Tampak bahwa proses kemiskinan dalam komunitas nelayan terjadi bukan secara alamiah, misalnya kurangannya keterampilan, tetapi akibat relasi yang tidak seimbang dengan pelaku ekonomi lainnya. Dalam keadaan ini mestinya Negara hadir menyelamatkan kehidupan komunitas nelayan dengan berbagai regulasi kebijakan yang membela kepentingan nelayan buruh, dimana jumlah mereka merupakan mayoritas diantara nelayan di Indonesia. Tetapi nyatanya Negara absen untuk menjadi advokat nelayan buruh sehingga struktur sosial-ekonomi nelayan tidak banyak berubah dari mulai dulu sampai kini. Nelayan buruh juga saat ini menempati level paling rendah dalam hal kesejahteraan ekonomi dibandingkan dengan pelaku ekonomi atau wirausahaan lainnya di Indonesia.

Walaupun pemerintah tellah mengeluarkan kebijakan dengan mengadakan koperasi unit desa (KUD) untuk mempermudah nelayan dalam melaksanakan kegiatan oprasional dan juga membantu petani dalam banyak hal seperti kredit kapal dll. Tetapi oprasi KUD masih syarat dengan kelemahan (Wahyono, et, al., 2001: 168-169) pertama, cara memberika kredit tidak sesuai dengan ritme kehidupan nelayan. Seperti KUD tidak memberika pinjaman kebutuhan hidup nelayan sehari-hari pada hal nelayan pendapatannya tidak menentu. Dengan kata lain KUD tidak menjamin kehidupan subsiten nelayan. Kedua, pemberian bantuan kredit alat tangkap tidak sesuai dengan kondisi perairan yang ada. Ketiga, ketidak jujuran pelaksana di tingkat bawah.

Factor lain yang menyebabkan KUD tidak berfungsi di komunitas nelayan adalah di karenakan adanya pedagang pelantara yang kehadirannya sudah sangat lama.pedagang pelantara tersebut bukan saja berfungsi sebagai penyedia modal bila nelayan tidak memiliki uang, tetapi dalam banyak kasus pedagang pelantara juga menjadi tulang punggung nelayan untuk membuka pasar perikanan diwilayah itu. Sebenarnya secara teoritis KUD bisa menggantikan pedagang pelantara tetapi kerana sifat KUD yang birokratis dan sebagian aparat banyak melakukan tindakan manipulative, sehingga menyebabkan kehadiran KUD tidak diterima oleh komunitas nelayan.

Komunitas Tanpa Pembela.

Setidaknya ada beberapa alasan untuk menjelaskan fenomena tersebut. Pertama, tidak seperti komunitas miskin lainnya, kelompok nelayan tinggal biasanya tinggal diwilayah yang sangat terpencil sehingga sulit untuk diakses oleh masyarakat luar. Termasuk akitivitas LSM dan pemerintah. Kedua, dinamika kehidupan nelayan jarang di ekspos oleh media masa sehingga persoalan yang mengemuka dalam komunitas itu tidak muncul ke permukaan. Ketiga, tragis baru pada tahun 1999 setelah reformasi Departement kelutan dan perikanan di pisahkan dari department pertanian. Sehingga baru pada masa itu sektor perikanan mendapatkan perhatian yang memadai oleh pemerintah.

Akhirnya kasus yang dialami dalam komunitas nelayan memperlihatkan bahwa kebijakan pablik tidak pernah sanggup menyentuh kepentingan rakyat yang bermukim jauh dari pusat kekuasaan, betapapun pentingnya kegiatan ekonomi dan usaha tersebut.

 

  1. 2.      Sektor Informal

Dalam perjalanan, proses industrialisasi ternyata menimbulkan dampak buruk yang tidak terelakkan. Yakni terjadinya urbanisasi sehingga meningkatkan jumlah pertumbuhan penduduk dii perkotaan dan sebaliknya mengurangi pertumbuhan penduduk di perdesaan. Apabila dicermati dari prefektif ekonomi urbanisasi menciptakan pola semakin besarnya tenaga kerja yang mencari penghidupan di perkotaan dan sebaliknya semakin turunnya tenaga kerja yang berkerja di sektor pertanian pedesaan.

Sehingga dapat dikatakan urbaniasasi sekarang ini dapat dianggap sebagai kekuatan yang terus-menerus memperburuk masalah penganguran diperkotaan yang disebabkan oleh ketidak seimbangan structural  dan ekonomi antara daerah pedesaan dan perkotaan. Dimana lokasi perkotaan terus diberi insentif untuk mengembangkan kegiatan ekonominya sementara lokasi perdesaan justru semakin lama semakin dijauhkan dari kemungkinan-kemungkinan untuk mengakselarasikan tingkat-tingkat kemajuannya.

Akibat pemaknaan industrialisasi yang cenderung hanya melihat pergeseran dinamika kehidupan ekonomi dari sektor primer ke sektor sekunder melalui impelementasi strategi pembangunan ortodoks. Sehingga tidak dapat di hindari fenomena urbanisasi cukup tinggi di Indonesia. Tetapi justru persoalan yang muncul, khusus di Indonesia adalah terjadinya urbanisasi yang bukan disebabkan oleh adanya permintaan tenaga kerja sekttor industri di wilayah perkotaan terhadap tenaga kerja sektor pertanian diwilayah pedesaan. Melaikan urbanisasi yang diakibatkan oleh tekanan hidup yang berat diwilayah pedesaan sehingga memaksa mereka berimigrasi ke perkotaan.

Pelampung Gejolak Sosial

Setidaknya terdapat dua ciri yang membedakan antara urbanisasi di Indonesia dengan Negara lain. pertama, urbanisasi di Indonesia terjadi bukan karena tarikan sektor industri perkotaan tetapi akibat kemandekan sektor pertanian di desa. Kedua, urbanisasi terjadi dalam kondisi dimana tenaga kerja sangat miskin keterampillan, sehingga mereka tidak memiliki daya saing untuk berkompetisi mendapatkan pekerjaan di perkotaan.

Sehingga untuk kembali kedesa mereka tidak sanggup lagi karena kebutuhan hidup yang tidak bisa mereka penuhi dengan mereka bekerja di sektor pertanian. Sementara jika mereka bertahan diperkotaan tingkat keterampilan dan peluang kerja yang tersedia tidak memungkinkan mereka untuk masuk ke sektor formal (industri). Dengan latar belakang seperti itulah muncul sektor informal diperkotaan. Jadi mereka yang tidak tertampung disektor formal terpaksa menciptakan lapangan kerja sendiri yang kemudian disebut sektor informal.

Dengan begitu dapat dikatakan sektor informal sebagai “holding tank” bagi migrant yang belum tertampung disektor formal atau bagi mereka yang pada saat itu menganggur. Dalam pengertian semacam itu kehdairan sektor informal lebih merupakan “subsidi tugas” kepada pemerintah karena persoalan pembukaan lapangan kerja maupun jaminan sosial bagi pengangguran sesungguhnya merupakan bagian tanggung jawab dari pemerintah. Sebenarnya sektor informal dapat berperan sebagai kegiatan ekonomi yang dapat memberikan penghasilan hidup bagi sebagian besar golongan kelas menegah bawah yang tidak mendapatkan pekerjaan disektor modern sehingga dapat memenuhi jaminan sosialnya sendiri. Memang sampai saat ini effesiensi ekonomi sektro informal masih dipersoalkann, tetapi perlu diakui sektro informal dapat memberikan sumbangan pada kesejahteraan sosial. Karena memang secara realitas dapat terlihat bahwa sektor informal dapat berfungsi sebagai sosial security dan merendam gejolak sosial ketika ekonomi lesu (krisis).

Bahkan dibanyak Negara miskin konstribusi yang bisa diberikan sektor informal mencapai 30% – 60% dari seluruh penduduk perkotaan. Jadi sebenarnya semakin metropolis kota tersebut semakin terbuka ruang-ruang bagi pelaku sektor informal memasuki dan memenuhi setiap sudut kota tersebut. Apa yang kemudian terjadi adalah semacam kegiatan ekonomi yang menempel, dimana kegiatan ekonomi formal berada maka pelaku sektor informal akan berada disekitarnya. Jadi pada prepektif seperti ini sebenarnya eksetensi sektro informal sangat terpengaruh terhadap sektor lainnya.

Walaupun secara definisi sektor informal selama ini cenderung tidak baku. Tetapi setidaknya dua sumber berikut bisa menggambarkan dinamika sektor ini: pertama, studi yang dilakukan oleh ILO (international labor organization) yang mendeskripsiikan sektor informal tidak terbatas pada pekerjaan-pekerjaan di pinggiran-pinggiran kota besar, tetapi bahkan juga meliputi berbagai aktifitas ekonomi antara lain ditandai dengan mudah untuk dimasuki, bersandar pada sumber daya local, usaha milik sendiri, oprasinya dalam bentuk skala kecil, padat karya dan tekhnologinya bersifat akdaptif, keterampilan dapat diperoleh dari luar sektor formal dan tidak terkena langsung regulasi pasar yang sifatnya kompetitif.

Penggusuran.

Sektor informal sebagai relitas kehidupan sosial-politik-ekonomi masyarakat yang perlu dikelola yang tentunya juga tidak terlepas dari banyak kepentingan. Seperti: jika dengan mengembangkan sektor informal targer starategi dapat tercapai maka jelas keberadaannya akan didukung, tetapi jika menghabat bagi tujuan pertumbuhan ekonomi maka sikap pemerintah adalah sebaliknya yaitu melakukan penggusuran. Karena secara sederhana pemerintah melihat sektor informal itu tanpa semangat, pemerintah penganggapnya terbelakang, dan tidak efesien. Sehingga untuk mencapi pertumbuhan ekonomi pemerintah lebih censerung memilih yang kompetitif dan efisien yakni para pemilik modal. Sehingga secara ekplisit terlihat bahwa sektor informal sengaja digeser kepinggiran kota, pada hal sektor ini adalah sektor yang paling banyak digeluti oleh masyarakat bawah.

Dalam hal lain misalnya upaya pemerintah dalam melakukan formulasi usaha bagi para pedagang kaki lima dan sektor informal lainnya tidak lebih merupakan batu loncatan untuk “menghapuskan” sektor informal yakni dengan merubah status mereka menjadi formal tanpa sungguh-sungguh membantu usahanya secara subtantif. Sehingga bisa disaksikan bahwa setiap upaya formalisasi usaha hamper pasti sebangun dengan pengertian perpindahan usaha yang secara ekonomis kurang strategis bagi pengembangan sektor informal, dan bisa di pastikan dalam jangka waktu tertentu keberadaannya akan mati dengan sendirinya.

Sebenarnya apa yang terjadi dilapangan adalah sektor informal merasa kegiatan dagang yang dilakukannya sudahlah legal, terbukti setiap hari mereka membayar restrebusi yang ditarik oleh pemerintah daerah dan membayar sewa tempat usaha, Sehingga ketiak tempat usahanya hendak di relokasi atau di gusur perlawanan merupakan hal yang terakhir dilakukan demi mempertahankan hak hidup.

Terlihat bahwa pemerintah kurang cenderung bersahabat dan kurang simpati dengan sektro informal, karena baik secara ekonomis, politik, maupun sosial sektor informal dianggap kurang menguntungkan untuk dikembangkan. Alhasil kebijakan pengusuran dan pengusiranlah yang banyak dilakukan oleh pemerintah daerah terhadap kehidupan sektor informal. Peminggiran sektor informal seakan merupakan harga mati yang tak bisa ditawar lagi. Sehingga sulit sekali keputusan tersebut dikatakan sebagai kebijakan pablik. Pengertian pablik menjadi kabur, karena pablik yang dimaksud pemerintah merupakan pemilik modal. Mudahnya kasus penggusuran sektor informal sekali lagi menampilkan kebijakan publik yang paling hitam dalam sejarah pembangunan ekonomi di Indonesia.

Kasus penggusuran sektor informal tersebut sesungguhnya melawan akal sehat dari dua sisi sekaligus. Pertama, kegagalan pemerintah dalam menyediakan lapangan pekerjaan bagi kaum penganggur mestinya dipandang sebagai kelalaian pemerintah yang absolute. Kedua, pada saat pemerintah tidak mampu menciptakan kebijakan yang kuaratif dalam hujud jaminan sosial bagi kaum penganggur, misalnya tunjangan pendapatan minimal, maka sebenarnya pemerintah kehilangan keabsahan untuk menolak setiap insentif kegiatan ekonomi masyarakat (kaum pengangguran).

4.  Usaha Kecil

Struktur masyarakat Indonesia yang di dominasi oleh komunitas berpendidikan rendah dan bermodalkan sedikit, membuat pilihan untuk melakukan kegiatan ekonomi tidaklah banyak. Bagi mereka yang memasuki dunia kerja tanpa adanya dua bekal tersebut, salah satu jalan yang paling mudah dilakukan adalah dengan membuka lapangan kerja sendiri disektor usaha kecil dan menegah (UKM). Sektor ini disamping tidak memerlukan modal banyak (karena intensitas teknologi yang digunakan relatif rendah) juga kurang mensyaratkan keterampilan tenaga kerja yang tinggi.

Fakta inilah yang kemudian menyulut pernyataan, bahwa UKM merupakan salah satu penyangga penting dari konsep ekonomi kerakyatan. Diluar itu perkembangan UKM yang begitu pesat tidak diimbangi dengan percepatan yang sama dalam hal perhatian pemerintah terhadap sektor usaha ini. Tidak bisa disangkal hambatan terbesar dari pengembangan UKM adalah masih tingginya biaya transaksi yang harus dipikul oleh pelaku ekonomi di sektor tersebut. Dari sisi kaitannya dengan kebijakan pemerintah, pelaku UKM masih dibebani dengan biaya izin usaha dan kredit bunga yang relative mahal sehingga meningkatkan biaya transaksi. Sedangkan dalam kaitannya dengan para pelaku ekonomi lainnya, UKM juga harus menanggung setiap resiko dari setiap kerusakan barang jika terjadi relasi dagang dari prusahaan besar yang hendak membeli input dari UKM. Tentu saja hal itu merupakan biaya transaksi pula yang harus di pikul oleh pengusaha kecil.

UKM dan Jebakan Struktural

Seperti yang terlihat di Indonesia jumlah UKM yang sangat besar tidak identik dengan sumbangannya yang besar terhadap pendapatan nasional (PDB) maupun bagi kesejahteraan pelaku ekonominya. Hal ini menandakan nilai tambah yang berhasil diakumulasikan oleh UKM masih sangat terbatas dibandingkan dengan usaha besar, sehingga konstribusinya kepada pendapatan nasional masih rendah.

Tabel 1.2

Konstribusi Penyerapan Tenaga Kerja Oleh Usaha Kecil, Menegah dan Besar.

Variable 1997 1998 1999 2000 2001 Laju Pertumbuhan
Usaha kecil 87,62 88,66 88,75 88,79 88,59 0,28%
Usaha menengah 11,78 10,78 10,71 10,67 10,58 -2,02%
Usaha besar 0,60 0,56 0,54 0,54 0,55 -2,02%
Total 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00%

Sumber: kompas, 6 maret 2002

Menyimak dari data itu terdapat dua hal yang bisa disimpulkan. Pertama, sektor usaha kecil lebih mampu bertahan dalam menghadapi badai krisis ekonomi sehingga relative tidak terpengaruh, bahkan tetap bisa tumbuh. Kedua, terdapat kemungkinan sektor usaha menengah atau besar yang tenggelam akibat banjir krisis ekonomi melakukan pengeseran usaha ekonomi kekegiatan usaha kecil.

Dalam hal penyerapan tenaga kerja pertumbuhan tinggi juga dialami pada usaha kecil, yakni tumbuh 3,22% dari tahun 1997 ke tahun 2001. Pada tahun 1997, usaha kecil menyerap tenaga kerja mencapai 57 juta orang. Jumlah ini meningkat menjadi 65 juta orang pada tahun 2001. Ada sebuah kemungkinan bahwa lambatnya sektor usaha menegah dan besar dalam menyerap tenaga kerja di karenakan oleh intensitas pemakaian teknologi yang lebih tinggi.

Para ekonomi biasanya menyebutkan lima keadaan yang memungkinkan industri kecil bertahan dari gempuran persaingan yang datang dari industri bersekala besar (Supratikno, et. al, 1994:26-27). Pertama, usaha kecil bergerak pada pasar yang terpecah-pecah. Kedua, usaha industri kecil menghasilkan produk-produk dengan karakteristik elastisitas pendapatan yang tinggi. Maksudnya jika terjadi kenaikan pendapatan masyarakat, maka permintaan akan produk tersebut juga akan naik, bukan sebaliknya. Ketiga, usaha kecil memiliki tingkat hetrogenitas yang tinggi, khususnya heterogenitas teknologi yang bisa digunakan. Keempat, usaha industri kecil tergabung dalam suatu cluster (sentera indistri). Kelima, indutri usaha kecil di untungkan oleh kondisi geografis, yang membuat produk-produk usaha kecil memperoleh proteksi alami karena pasar yang dilayani tidak terjangkau oleh invansi-invansi produk industri bersekala besar.

Walupun begitu harus diakui bahwa industri kecil atau usaha kecil masih memiliki beberpa keterbelakangan, adapun beberapa ciri-ciri keterbelakangan usaha kecil secara umum berdasarkan studi yang dilakukan oleh Mitzerg, serta Musselman dan Hughes (Baswir, 1995:86), sebagai berikut:

  1. kegiatannya cenderung tidak formal dan jarang memiliki rencana
  2. struktur organisasi bersifat sederhana
  3. jumlah tenaga kerja yang terbatas dengan pembagian kerja yang longgar
  4. kebayakan tidak melakukan pemisahan antara kekayaan pribadi dengan kekayaan prusahaan.
  5. Sistem akuntansi kurang baik bahkan kadang-kadang tidak memilikinya
  6. Skala ekonominya kecil sehingga sukar menentukan biaya.
  7. Kemampuan pemasaran serta disversifikasi pasar cenderung terbatas.
  8. Marjin keuntungan sangat tipis

Tentu saja, sebab keterbelakangan yang di tampilkan diatas hanya mengacu pada aspek internal usaha kecil dan belum menyentuh aspek eksternal yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah maupun penestrasi usaha besar yang menyumbat pasar.

Hal-hal diatas merupakan gambaran bagaimana para usahawan kita baik itu petani, nelayan, sektor informal, dan UKM dalam menghadapi kebijakan pemerintah yang mereka rasakan sehari-hari disetiap aktivitas kehidupan usaha mereka. Ironis memang kebijakan pemerintah yang dianggap dapat menolong ternyata justru dapat menghancurkan dan menenggelamkan usaha mereka. Pada hal jelas dikatakan dalam UUD 1945 Pasal 28D ayat 2 yang berbunyi: Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Berikut adalah contoh dua kasus dalam pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) untuk pengembangan kewirausahaan, dari dua contoh kasus pengembangan UMKM dapat dilihat mana yang lebih dekat dan berpihak kepada masyarakat miskin yang dapat membuat mereka untuk mandiri. Dua contoh kasus tersebut adalah: Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Indonesia dan The Gremeen Bank Of Bangladesh di Bangladesh.

C. STUDY KASUS

 

1. Kredit Usaha Rakyat (KUR)

 

Latar Belakang KUR

Sampai dengan akhir tahun 2006, jumlah unit UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) di Indonesia mencapai angka 48,8 juta unit usaha. Namun demikian, dari jumlah tersebut, yang telah memperoleh kredit dari perbankan hanya sekitar 39,06% atau 19,1 juta, sehingga sisanya sejumlah 29,7 juta sama sekali belum tersentuh perbankan. Dari sejumlah 48,8 juta UMKM tersebut ternyata 90 persennya adalah Usaha Mikro yang berbentuk usaha rumah tangga, pedagang kaki lima, dan berbagai jenis usaha mikro lain yang bersifat informal, di mana pada skala inilah paling banyak menyerap tenaga kerja (pro job) dan mampu menopang peningkatan taraf hidup masyarakat (pro poor).

Apabila tidak ada upaya khusus dari pemerintah, dikhawatirkan perbankan masih akan menghadapi kesulitan untuk dapat memberikan kredit kepada UMKM karena pada umumnya walaupun UMKM telah feasible namun belum bankable. Perbankan dituntut menerapkan manajemen risiko secara international best practices (Basel 2) yang tidak cocok dengan kondisi UMKM khususnya dan kondisi makro ekonomi Indonesia. Meskipun sebelum tahun 2007, cukup banyak program pemerintah yang ditujukan untuk mempercepat perkembangan UMKM melalui berbagai jenis kredit perbankan.

Sebagaimana tabel 1, namun perkembangan berbagai program tersebut tampaknya belum menarik minat perbankan sehingga dampaknya belum dirasakan secara signifikan oleh para pelaku UMKM di tingkat akar rumput (grass root).

Tabel 1: Berbagai Skim Kredit untuk Mengembangkan Sektor Riil

Tabel 1: Berbagai Skim Kredit untuk Mengembangkan Sektor Riil NO.

SKIM KREDIT

KETERANGAN

1

KKP-E Pengembangan Tanaman Pangan

Mulai tahun 2000, semula KKP

2

KKP-E Pengadaan Pangan

Mulai tahun 2000, semula KKP

3

KKP-E Peternakan

Mulai tahun 2000, semula KKP

4

KKP-E Tebu

Mulai tahun 2000, semula KKP

5

KKPA Kelapa Sawit

Mulai tahun 1995

6

Kredit PEMP & Budidaya Ikan/ Rumput Laut

Mulai tahun 2005

7

KPEN-RP Kemitraan (Kelapa Sawit)

Mulai Desember tahun 2006

8

KPEN-RP Non Kemitraan (Karet & Kakao)

Mulai Desember tahun 2006

9

KUMK-SUP

Mulai tahun 2004

Mempertimbangkan kondisi tersebut, akhirnya Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Inpres No.6 tanggal 8 Juni 2007 tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan UMKM yang diikuti dengan adanya Nota Kesepahaman Bersama antara Departemen Teknis, Perbankan, dan Perusahaan Penjaminan yang ditandatangani pada tanggal 9 Oktober 2007 dengan ditandai peluncuran Penjaminan Kredit/Pembiayaan kepada UMKM. Akhirnya pada tanggal 5 November 2007, Presiden R.I Susilo Bambang Yudhoyono meresmikan kredit bagi UMKM dengan pola penjaminan tersebut dengan nama Kredit Usaha Rakyat (KUR). Kebijakan penjaminan kredit ini diharapkan akan dapat memberikan kemudahan akses yang lebih besar bagi para pelaku UMKM dan Koperasi yang telah feasible namun belum bankable.

Landasan Operasional & Tujuan Kebijakan

Landasan operasional KUR adalah Inpres No.6 tanggal 8 Juni 2007 tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan UMKM dan Nota Kesepahaman Bersama antara Departemen Teknis, Perbankan, dan Perusahaan Penjaminan yang ditandatangani pada tanggal 9 Oktober 2007 sebagai berikut:

Para Pihak Fungsi
Pemerintah (6 Menteri)
Departemen Keuangan

a. Membantu dan mendukung pelaksanaan pemberian kredit/pembiayaan berikut penjaminan kredit/pembiayaannya kepada UMKM dan Koperasi.

b. Mempersiapkan UMKM dan Koperasi yang melakukan usaha produktif yang bersifat individu, kelompok, kemitraan dan/atau cluster untuk dapat dibiayai dengan kredit/pembiayaan.

c. Menetapkan kebijakan dan prioritas bidang usaha yang akan menerima penjaminan kredit/pembiayaan.

d. Melakukan pembinaan dan pendampingn selama masa kredit/pembiayaan.

e. Memfasilitasi hubungan antara UMKM dan Koperasi dengan pihak lainnya seperti perusahaan inti/off taker yang memberikan kontribusi dan dukungan kelancaran usaha.

Departemen Pertanian
Departemen Kehutanan
Departemen Kelautan dan Perikanan
Departemen Perindustrian
Kementerian Negara KUKM
Perbankan (6 bank)
Bank BRI, Bank Mandiri, BNI, Bank BTN, Bukopin, Bank Syariah Mandiri Melakukan penilaian kelayakan usaha dan memutuskan pemberian kredit/pembiayaan sesuai ketentuan yang berlaku
Perusahaan Penjaminan Kredit
PT Askrindo dan Perum Sarana Pengembangan Usaha Memberikan persetujuan penjaminan atas kredit/pembiayaan yang diberikan perbankan sesuai ketentuan asuransi.

Selain itu, di dalam implementasi KUR, perbankan dan pihak perusahaan penjaminan mendasarkan pada Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang mereka sepakati.

 

Skim Kredit Usaha Rakyat

KUR adalah Kredit Modal Kerja (KMK) dan atau Kredit Investasi (KI) dengan plafon kredit sampai dengan Rp500 juta yang diberikan kepada usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi (UMKM-K) yang memiliki usaha produktif yang akan mendapat penjaminan dari Perusahaan Penjamin. UMK & K harus merupakan usaha produktif yang layak[1] (feasible), namun belum bankable. KUR mensyaratkan bahwa agunan pokok kredit adalah proyek yang dibiayai. Namun karena agunan tambahan yang dimiliki oleh UMKM-K pada umumnya kurang, maka sebagian di-cover dengan program penjaminan. Besarnya coverage penjaminan maksimal 70 % dari plafond kredit. Sumber dana KUR sepenuhnya berasal dari dana komersial Bank.

Pada saat awal diluncurkan pada tanggal 5 November 2007, skim KUR hanya satu jenis yaitu kredit untuk UMKM dengan plafon kredit sampai dengan Rp.500 juta. Namun setelah berjalan beberapa waktu, Presiden R.I mengarahkan agar penyaluran KUR lebih banyak untuk nasabah mikro dengan plafon kredit maksimal Rp. 5 juta. Akhirnya pada tanggal 7 Mei 2008, dalam acara Rapat Koordinasi Terbatas yang dipimpin oleh Menko Perekonomian berhasil dikeluarkan Addendum I Nota Kesepahaman Bersama tentang pelaksanaan KUR Mikro dan KUR Linkage Program. Ketiga jenis KUR tersebut diterjemahkan oleh salah satu bank pemberi KUR sebagaimana tabel 2, tabel 3, dan tabel 4.

Tabel 2: Persyaratan KUR s/d Rp.500 juta

Keterangan

Persyaratan

Calon Debitur Individu (Perorangan/ badan hukum), kelompok, koperasi yang melakukan usaha produktif yang layak
Lama Usaha Minimal 6 bulan
Besar Kredit Maksimal Rp. 500 juta
Bentuk Kredit KMK Menurun – maksimal 3 tahun

KI – maksimal 5 tahun

Suku Bunga Efektif maksimal 16% pa
Perijinan s/d Rp 100 juta : SIUP, TDP & SITU atau Surat Keterangan dari Lurah/ Kepala Desa

> Rp. 100 juta : minimal SIUP atau sesuai ketentuan yang berlaku

Legalitas Individu : KTP & KK

Kelompok : Surat pengukuhan dari instansi terkait atau surat keterangan dari Kepala Desa/ Kelurahan

Koperasi/ Badan Usaha lain : sesuai ketentuan yang berlaku

Agunan Pokok : baik untuk KUR Modal Kerja maupun KUR Investasi adalah usaha atau tempat usaha yang dibiayai

Proyek yang dibiayai cashflownya mampu memenuhi seluruh kewajiban kepada bank (layak)

Tambahan : tidak wajib dipenuhi

Tabel 3: Persyaratan KUR Mikro s/d Rp.5 juta

Keterangan

Persyaratan

Calon Debitur Individu yang melakukan usaha produktif yang layak
Lama Usaha Minimal 6 bulan
Besar Kredit Maksimal Rp. 5 juta
Bentuk Kredit KMK atau KI menurun maksimal 3 tahun
Suku Bunga Efektif maksimal 1,125% flate rate per bulan
Prov & adm Tidak dipungut
Legalitas KTP & KK
Agunan Pokok : baik untuk KUR Modal Kerja maupun KUR Investasi adalah usaha atau tempat usaha yang dibiayai

Proyek yang dibiayai cashflownya mampu memenuhi seluruh kewajiban kepada bank (layak)

Tambahan : tidak wajib dipenuhi

Tabel 4: KUR Linkage Program

Keterangan

Persyaratan

Calon Debitur BKD, KSP/USP, BMT & LKM Lainnya & tidak mempunyai tunggakan
Lama Usaha Minimal 6 bulan
Besar Kredit – maksimal Rp 500 juta

– Pinjaman BKD, KSP/USP, BMT, LKM ke end user maksimal Rp 5 juta

Jenis Kredit KMK menurun maksimal 3 tahun
Suku Bunga Efektif maksimal 16% pa
Prov & adm Tidak dipungut
Legalitas  

– AD/ART

– Memiliki ijin usaha dari yang berwenang

– Pengurus aktif

 

Agunan Pokok : baik untuk KUR Modal Kerja maupun KUR Investasi adalah usaha atau tempat usaha yang dibiayai

Proyek yang dibiayai cashflownya mampu memenuhi seluruh kewajiban kepada bank (layak)

Tambahan : tidak wajib dipenuhi

Kemajuan Yang Dicapai KUR

Sejak diluncurkan pada tanggal 5 November 2007, posisi jumlah KUR maupun jumlah debitor KUR terus menunjukkan perkembangan yang sangat signifikan.

 

Tabel 5. Realisasi Penyaluran KUR Nasional per Mei 2008

 

Bank Total Kredit

(Rp Juta)

Total Debitor Rata-rata Kredit

Per Debitor Rp juta

BNI

911.871

7.413

123.01

BRI KUR

1.744.547

14.502

120,30

BRI KUR Mikro

2.431.078

610.581

3.98

Mandiri

1.021.640

33.232

30.74

BTN

81.051

470

172,45

Bukopin

430.740

1.686

255,48

BSM

258.485

4.400

58,75

Total

6.879.412

672.284

10,23

Bahkan jumlah debitur KUR yang menikmati fasilitas di bawah Rp.5 Juta mencapai kurang lebih 90% dari total penyaluran KUR, sehingga komitmen penyerapan tenaga kerja (pro job) dan penanggulangan kemiskinan (pro poor) lebih terarah. Jika dilihat dari sektor ekonomi, maka sektor perdagangan adalah yang paling tinggi menyerap KUR, disusul sektor pertanian dan jasa sosial. Di luar ketiga sektor tersebut penyerapan KUR sekitar 3% kebawah (tabel 6).

Tabel 6. Penyerapan KUR per sektor ekonomi

No Sektor Platfon Kredit Jumlah Debitur
Rp Miliar Persen Debitur Persen

1

Pertanian

1,664

24.181

156,558

23.29

2

Pertambangan

56

0.808

13,139

1.95

3

Industri Pengolahan

171

2.487

1,304

0.19

4

Listrik Gas dan Air

4

0.055

683

0.10

5

Konstruksi

165

2.393

708

0.11

6

Perdagangan, Restoran dan Hotel

4,046

58.807

452,259

67.27

7

Perumahan

0

0.001

2

0.00

8

Pengangkutan, Pergudangan, Komunikasi

68

0.984

3,368

0.50

9

Jasa-jasa Dunia Usaha

200

2.900

3,441

0.51

10

Jasa-Jasa Sosial/ Masyarakat

468

6.809

40,625

6.04

11

Lain-lain

40

0.574

229

0.03

Total

6,879

100.000

672,316

100.00

Kendala di Lapangan

Walaupun KUR telah berhasil memberikan akses pembiayaan yang lebih baik kepada UMKM-K, namun di masa mendatang akselerasinya masih perlu ditingkatkan. Untuk mencapai tujuan tersebut perlu dievaluasi kendala penyaluran KUR selama ini. Dari inventarisasi di lapangan, beberapa kendala penyaluran KUR antara lain:

  • Belum adanya pemahaman yang seragam terhadap skim KUR, baik oleh para petugas bank di lapangan maupun masyarakat, sehingga mungkin saja masih ada beberapa penyimpangan dan persepsi yang keliru tentang KUR, misalnya: tentang ketentuan agunan, persyaratan administrasi, sumber dana KUR, beroperasinya para calo KUR Mikro dsb.
  • Pemenuhan tenaga pemasaran KUR tidak bisa dilakukan seketika oleh perbankan namun harus dilakukan secara bertahap. Hal ini terjadi karena pemberian KUR harus dilaksanakan sesuai prinsip kehati-hatian dalam perbankan sehingga diperlukan kompetensi tenaga kerja yang sesuai.
  • Adanya perubahan kondisi makro-ekonomi, misalnya: kenaikan inflasi, kenaikan suku bunga, dll yang menyebabkan permintaan kredit menurun.

Polemik di Masyarakat soal KUR

Secara berurutan, harian Kompas (6 dan 7 Juni) memuat polemik tentang Kredit Usaha Rakyat (KUR), di mana para calon nasabah KUR mengeluh karena masih diminta agunan tambahan senilai 30% dari nilai kredit. Padahal sesuai kesepakatan antara pemerintah, perusahaan penjaminan kredit, dan perbankan dijelaskan bahwa nasabah KUR tidak perlu memberikan agunan tambahan. KUR adalah kredit sampai dengan Rp.500 juta yang diberikan oleh beberapa bank yang didukung dengan penjaminan kredit dari PT. Asuransi Kedit Indonesia (Askrindo) dan PT. Sarana Pengembangan Usaha (SPU) sebesar 70% dari nilai kredit, khusus untuk UMKM-K (Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi) yang feasible namun belum bankable.

Jika ditelaah lebih lanjut, timbulnya polemik penyediaan nilai agunan sebesar 30 persen dari nilai kredit sebenarnya disebabkan adanya benturan kepentingan yang berbeda antara pemerintah, perusahaan penjaminan kredit, perbankan, dan debitor. Dari sisi pemerintah, tentu saja penyaluran KUR sebanyak mungkin adalah indikator kunci keberhasilan pemerintah. Dari sisi perusahan penjaminan kredit, penyaluran KUR yang maksimum akan dapat memberikan penerimaan premi penjaminan semakin besar, juga jumlah Non Perfroming Loan (NPL) yang kecil (baca: klaim kredit macet kecil) merupakan indikator kesuksesan program penjaminan. Bagi perbankan, penyaluran KUR yang besar dengan NPL rendah merupakan bisnis yang menguntungkan. Sedangkan dari sisi debitor, memperoleh kredit dengan mudah dan (kalau perlu) tanpa agunan adalah impian para UMKM-K.

Pertanyaannya, apakah program KUR ini telah dapat mempertemukan kepentingan yang berbeda tersebut. Pemerintah telah memberikan jaminan melalui perusahaan penjaminan 70% dengan harapan perbankan akan lebih berani menyalurkan pinjaman. Namun demikian, jika tujuan pemerintah hanya pada besarnya nilai penyaluran kredit, maka seharusnya nilai penjaminan tidak hanya 70% namun 100%, sehingga tidak ada alasan lagi bagi perbankan untuk menolak permintaan kredit yang diajukan oleh UMKM-K walaupun tanpa adanya agunan tambahan. Jika ini yang dilakukan pemerintah maka UMKM-K dan perbankan akan sangat diuntungkan, namun hal ini akan menimbulkan moral hazard bagi mereka. Bagi perbankan, karena tidak ada risiko maka mereka akan dengan mudah untuk memberikan kredit tanpa adanya pertimbangan yang matang. Sedangkan bagi debitor, karena tidak ada agunan yang diserahkan kepada bank, maka tidak ada risiko jika mereka tidak membayar kewajiban kepada bank. Kalau ini terjadi maka yang akan menderita kerugian adalah perusahan penjaminan karena mereka akan menanggung risiko klaim yang tinggi. Kondisi semacam ini pernah terjadi di era tahun 90-an yang akhirnya menimbulkan kredit macet yang sangat besar di perbankan.

Rasio penjaminan kredit sebesar 70% adalah jalan tengah untuk menyatukan kepentingan semua pihak. Namun demikian, dengan risiko yang ditanggung perbankan masih sebesar 30%, bank wajib untuk memitigasinya. Salah satu cara mitigasi risiko adalah dengan meminta agunan tambahan sebesar 30% dari nilai kredit, khususnya untuk KUR yang mendekati nilai Rp.500 juta. Agunan tambahan ini bukan dimaksudkan untuk mempersulit proses kredit, namun semata-mata untuk menemukan jalan keluar bagi bank agar tetap dapat membiayai UMKM-K. Apabila menurut analisis, ternyata bank belum yakin dengan kemampuan dan keseriusan debitor untuk mengembalikan kredit, khususnya terkait dengan karakter debitor, maka bank memerlukan semacam “komitmen” dari calon debitor dalam bentuk agunan tambahan. Sebaliknya, apabila bank telah yakin bahwa debitor akan mampu dan serius dalam mengembalikan kreditnya, maka pada umumnya bank tidak ada akan meminta agunan tambahan. Perlu menjadi pemahaman kita bersama bahwa apabila pemberian sebuah kredit menjadi macet, maka tanggung jawab sepenuhnya kembali kepada petugas bank, tentunya setelah mempertimbangan berbagai prosedur dan ketentuan yang berlaku.

Dari uraian tersebut adalah hal yang logis apabila perbankan terpaksa meminta agunan tambahan senilai 30% dari nilai kredit kepada calon nasabah KUR dengan jumlah mendekati Rp.500 juta, karena tindakan bank ini sebenarnya untuk menyelamatkan kepentingan semua pihak. Dengan kebijakan tersebut, akhirnya perbankan masih dapat menyalurkan KUR. Kondisi seperti ini jauh lebih baik daripada perbankan tidak jadi menyalurkan KUR kepada UMKM-K karena adanya ketidakyakinan bank terhadap UMKM-K. Dengan melihat jumlah KUR per akhir Mei 2008 yang telah mencapai Rp.6,8 triliun dengan 673 ribu orang, atau rata-rata pinjaman per nasabah sebesar Rp.10,2 juta, maka ini adalah prestasi yang sangat baik di tengah masih terjadinya polemik soal agunan tambahan.

Sebagai catatan akhir, kasus yang terjadi di lapangan di mana petugas bank terpaksa meminta agunan senilai 30% dari kredit yang diminta calon debitor KUR menurut hemat saya masih dapat ditolerir daripada bank tersebut tidak jadi menyalurkan KUR karena tidak yakin dengan kondisi dan keseriusan debitor. Kalau KUR tidak tersalur, pihak yang akan kehilangan kesempatan adalah UMKM-K juga, karena akhirnya mereka harus bersaing dengan calon debitor lain yang mungkin lebih menarik bagi perbankan untuk membiayai. Sambil melihat perkembangan, lebih bijaksana apabila kita berikan kesempatan kepada perbankan untuk melakukan interaksi dengan UMKM-K calon penerima KUR dengan jumlah mendekati Rp.500 juta, khususnya di area 30 persen risiko dalam rangka mencari solusi terbaik untuk semua pihak.

Harapan ke Depan untuk KUR

Dengan mengetahui berbagai kendala penyaluran KUR, maka perlu disusun strategi ke depan agar penyaluran KUR lebih meningkat. Beberapa strategi yang akan dilakukan perbankan untuk mempercepat penyaluran KUR antara lain:

  • Melanjutkan sosialisasi bersama, dengan koordinasi oleh Sekretaris Wakil Presiden (Setwapres) dan Menko Perekonomian,
  • Melakukan evaluasi dan monitoring bersama Komite Kebijakan dan Departemen terkait setiap bulan,
  • Meningkatkan linkage program dalam rangka percepatan penyaluran KUR, khususnya untuk KUR dibawah Rp5 juta,
  • Pengembangan produk KUR, dengan fitur asuransi jiwa dan kesehatan,
  • Dilakukan keseragaman dalam penyaluran program kredit baik yang melalui PKBL maupun kredit program lainnya
  • Menindaklanjuti program-program dari Departemen terkait anggota Komite Kebijakan,
  • Lebih fokus mengarah pada sektor pertanian dalam arti luas.

Demikianlah tadi gambaran singkat dari Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang ada di Indonesia. Semoga kekurangan dari situ dapat di perbaiki agar dapat membantu masyarakat dalam mengembangkan usahanya supaya dapat melaksanakan kehidupannya secara mandiri.

2. The Grameen Bank of Bangladesh

Grameen Bank of Bangladesh adalah salah satu contoh yang baik mengenai bagaimana kredit dapat diberikan kepada kaum miskin sambil meminimalisasi risiko bahwa sumber daya tersebut akan sia-sia. Institusi pendanaan mikro (mickrofinance intitusion  = MFIs) yang ditujukan untuk rakyat miskin seperti grameen telah berkembang dengan sangat pesat keseluruh dunia ketiga sejak tahun 1980-an. Adalah Muhammad Yunus yang menyusun konsep Grameen Bank pada tahun 1970-an ketika ia menjabat sebagai professor ekonomi di Chittagong University. Berdasarkan riset yang dilakukannya, yunus sangat yakin bahwa lemah akses untuk mendapatkan kredit bagi masyarakat miskin adalah salah satu penghambat utama kemajuan ekonomi mereka.

Kesimpulan itu juga didukung oleh penelitian terkini yang dilakukannya terhadap Negara-negara dunia ketiga. Yunus ingin menunjukan bahwa memberikan pinjaman kepada kaum miskin tanpa jaminan bukanlah hal yang tidak mungkin. Untuk menentukan sistem yang baik dia menciptakan Grameen sebagai sebuah “proyek aksi dan riset” sekarang Grameen telah menjadi sebuah intitusi keuangan yang professional dengan lebih 3 juta peminjam dari kalangan miskin dan yang tadinya miskin. Yunus mengatakan dalam sebuah wawancara bahwa “semua manusia dilahirkan sebagai sebuah pengusaha, sementara sebagian yang lainya tidak pernah mendapatkan peluang tersebut. Pinjaman yang diberikan walaupun kecil, dapat menjadi tiket untuk mengeksporasi kemampuan pribadi manusia itu”. Semua manusia pasti mempunyai keterampilan-keterampilan untuk bertahan hidup.

      Yunus mulai mengoprasikan Grameen pada tahun1976 setelah menyakini bank pembanguan pertanian Bangladesh untuk menyediakan uang pinjaman awal, dimana pinjaman awal ini dijamin oleh yunus sendiri. Sejumlah perkembangan telah menyakinkan pemerinah akan nilai dari Grameen itu sendiri, dan Grameen Bank mulai diakui secara formal sebagai institusi keuangan pada tahun 1983. Bank yang koorporatif dengan publik ini terus bertambah pesat, dan sekarang telah memiliki 2.000 cabang kantor diseluruh negeri. Cabang yang terkecil melayani 15 hingga 20 desa, adalah unit organisasi dasar yang bertanggung jawab atas keuntungan dan kerugian cabang itu sendiri. Setiap cabang melayani sejumlah desa atau neighborhood center yang terdiri dari delapan kelompok solidaritas. Setiap kelompok solidaritas itu memiliki lima anggota, sehingga terdapat sekitar 40 peminjam di setiap pusat.

Sekitar 95% peminjam adalah kaum wanita. Para peminjam ini umumnya dibatasi bagi mereka yang memiliki lahan kurang dari satu setengah hektar, dan ini sepertinya sesuai dengan 96% peminjam. Perwakilan bank sering kali mendatangi dari pintu ke pintu penduduk desa untuk menginformasikan orang yang buta huruf dan sangat segan untuk berhubungan dengan bank, mengenai layanan-layanan yang ditawarkan oleh Grameen. Dan yang perlu diingat adalah dimana 75% kepemilikan saham bank tersebut dimiliki oleh peminjam sisanya dimiliki oleh pemerintah. Setelah peminjam mencapai tingkat pinjaman yang telah di tentukan peminjam berhak membeli selembar saham Grameen.

Bank menetapakan kebijakannya berdasarkan input yang kuat dari peminjamnya, bebas dari campur tangan pemerintah. Tingkat bunga rata-rata tahunan untuk pinjaman modal kerja dasar ditetapkan sebesar 16%, tingkat bunga untuk pinjaman rumah tangga sebesar 8%, rata-rata tingakt inflasi di Bangladesh terus turun sepanjang waktu: tingakt itu pada tahun 1980-an 10% dan menjadi 4% pada tahun 1990-an dan sekarang menjadi 3%.

Untuk mendapatkan pinjaman tanpa agunan peminjam harus membentuk kelompok yang beranggotakan lima orang. Setiap anggota harus menjalani sesi pelatihan selama 2 minggu sebelum mereka dapat menerima pinjaman tersebut, dan sesi latihan tersebut harus ditindak lanjuti dengan pertemuan kelompok yang diadakan tiap mingguan dengan para pejabat Bank. Grameen bergantung pada apa yang disebut “collateral of peer pressure.” Berbeda dengan laporan yang digunakan secara lua, sekarang ini pinjaman yang berada dalam kelompok solidaritas tidak pelu menjamin secara bersama-sama pinjaman yang diterima setiap anggota. Meskipun demikian tekanan sosial yang kuat untuk segera mengembalikan uang pinjaman tersebut berada dipundak masing-masing anggota. Pengawasan seperti ini mempunyai adil yang besar dalam mendongkrak tingkat pengembalian bahkan hingga mencapai 90%.

Selain itu terdapat pula insentif keuangan tambahan untuk membayar kembali pinjaman pada waktu yang ditentukan. Setiap individu peminjam dapat meningkatkan hingga 10% jumlah yang dapat ia pinjam tiap tahunnya bila ia membayar kembali hutangnya secara tepat waktu. Bagi peminjam dalam kelompok apabila kehadiran meraka dalam rapat mencapai 100% dan seluruh pinjaman telah dibayar, maka setiap individu peminjam dapat meningkatkan lagi pinjamannya sebesar 5%, sehingga meningkat pinjamannya pada batas peminjaman tiap tahun sebesar 15% pertahun.

Apabila seorang anggota kelompok tidak mampu membayar kembali pinjamannya diizinkan untuk merestrukturisasikan pinjamannya, yaitu dengan membayar pinjamannya pada tingkat bunga yang lebih rendah, sesuai dengan batas kemampuannya. Kebijakan ini telah berhasil menekan jumlah pinjaman yang gagal bayar hingga nyaris nol, menurut laporan Grameen Bank, selain karena tekanan kelompok, kebanyakan peminjam ingin memperpanjang kredit mereka dan kalau bisa mandapatkan pinjaman yang lebih tinggi, sehingga mereka akan bekerja keras untuk memperoleh dan memperluas pinjaman mereka.

 

Itulah yang bisa digambarkan dari sebuah kegiatan kredit mikro buat masyaraka miskin di Bangladesh yang di gerakan melalui Grameen Bank.

 

Kesimpulan

  • Hendaklah pemerintah benar-benar konsen terhadap masyarakat miskin yang ingin mengembangkan usahanya dengan memberika kemudahan dalam pinjaman kredit dan keringanan bunga.
  • Hendaklah pemerintah melakukan pendampingan bagi setiap peminjam modal usaha sehingga peminjam tidak terkesan dibiarkan saja setelah melakukan pinjaman ke Bank. Karena dibanyak kejadian, banyak masyarakat yang akhirnya tidak menggunakan pinjaman tersebut untuk modal usaha melaikan untuk kebutuhan hidup sehari-hari.
  • Hendaklah pemerintah melakukan sosialisasi bila ada program untuk melakukan pinjaman sehingga apa yang terjadi informasi tidak akan tumpang tindih lagi seperti KUR saat ini.
  • Jika pemerintah ingin benar-benar konsen terhadap dunia usaha, handaklah pemerintah lebih memperhatikan sektor mikro, dimana banyak rakayat yang melakukan kegiatan usaha ekonomi didalamnya, lebih khusus lagi hendaklah lebih memperhatikan para petani, nelayan, sektor informal, dan UKM sebagai pelaku utama bagi pengembangan pendapatan masyarakat bawah.
  • Apa yang dituliskan diatas adalah benar adanya dan hendaklah kedepan siapapun orang yang akan menjadi pengambil kebijakan, memang lebih benar-benar memperhatikan pablik secara umum bukan pemilik modal saja, sehingga tidak ada lagi penodaan terhadap pengambilan kebijakan pablik.
  • Apa yang tergambar melalui contoh kasus antara KUR dan Grameen Bank Of Bangladesh hendaklah dapat diambil manfaat yang mana lebih baik di terapkan untuk pembangunan kewiarausahaan untuk pencapaian sebuah kesejahteraan sosial masyarakat seutuhnya.

Bahan bacaan :

Wirarno, budi, 2009. Pertarungan Negara VS Pasar, yogyakarta: MedPress.

Basri, faisal, 2002. Perekonomian Indonesia: tantangan dan harapan bagi kebangkitan Indonesia, Jakarta: penerbit Erlangga.

P.Taodaro, Michael and Stephen C. Smith, 2006. Pembangunan ekonomi; jilid sembilan edisi I dan II, Jakarta: penerbit Erlangga.

Pergaulan, redaksi pustaka, 2007. UUD 1945, Naskah Asli dan Prubahannya, Jakarta: Tim pustaka pergaulan.

Soetomo, 2008, Masalah Sosial dan Upaya Pemecahannya, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Sulastomo, 2008, Kapita Selekta The Indonesia Dream, PT Kompas Media Nusantara, Jakarta.

Tesoriero Frank, Jim Iif, 2008, Community Development Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Soeharto Edi, Ph.d, 2005, Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerja Sosial, PT Refika Aditama, Bandung.

Soetomo, Greg. 1997. Kekalahan manusia petani: dimensi manusia dalam pembangunan pertanian. Kanisius. Yogyakarta

Yutika, Ahmad Erani. 2002. Pembangunan dan Krisis: memetakan perekonomian Indonesia. PT. Grasindo. Jakarta

_ _. 2003. Negara Vs Kaum Miskin. Pustaka Pelajar. Yogyakarta

Kusnadi. 2001. Konflik Sosial Nelayan: Kemiskinan dan Perebutan Sumberdaya Perikanan. Lkis. Yogyakarta

WWW. Ekonomi Rifview.com

 


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s