Demokrasi “Offside”

“Demokrasi sendiri mensyaratkan pentingnya rasionalitas seorang pemilih yang biasanya ditandai dengan tingkat pendidikan yang tinggi, dan juga tingkat pendapatan yang cukup.

Setiap kali berkunjung ke Yogyakarta saya selalu menyempatkan diri untuk singgah ke keranton, melihat arsip-arsip, foto dan barang-barang berharga peninggalan Sri Sultan H.B IX. Namun, disela-sela kumpulan barang-barang berharga peninggalan keraton besarta foto-foto sang Sri Sultan H.B IX saya melihat satu pamplet besar di atas sebuah lemari bertuliskan “Tahta Untuk Raykat”, sebuah slogan yang memang benar-benar dijalankan oleh pemerintahan Yogyakarta. Selogan yang mengisyaratkan tentang demokrasi dan arti pentingnya posisi rakyat dalam setiap pengambilan keputusan. Walaupun kota ini sempat dihatam isu “demokratisasi” oleh Jakarta, tetapi Yogyakarta tetap menjadi kota yang amat demokratis, aman dan nyaman untuk dikunjungi serta dijadikan tempat tinggal.

Demokrasi sejatinya memiliki arti rakyat berkuasa atau dalam bahasa lain disebut dengan government or the rule by the people yang kemudian diistilahkan menjadi pemerintahan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Sejak kemerdakaannya, Indonesia sudah menjalani berbagai macam demokrasi, mulai dari; demokrasi liberal (1945-1959), demokrasi terpimpin (1959-1966), demokrasi pancasila (1966-1998) sampai munculnya era reformasi (1998). Era ini ditandai dengan munculnya daerah-daerah otonomi baru dan juga pemilihan kepala daerah tingkat I dan II yang dilaksanakan dan dipilih secara langsung oleh rakyat. Akan tetapi, sampai hari ini rakyat belum juga merasa memiliki kekuasaan atas pemerintahannya. Bahkan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah banyak yang tidak memihak kepada kepentingan rakyat.

 PILGUBSU: Masa lalu, kini dan Nanti

Pasca reformasi dan sejak dikeluarkannya UU No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, pemilihan kepala daerah kemudian dipilih secara langsung oleh rakyat yang dianggap sebagai proses penguatan pembangunan demokrasi di Indonesia pasca orde baru. Sumatera Utara sendiri melaksanakan pemilihan kepala daerah setingkat gubernur dan wakil gubernur secara langsung untuk pertama kalinya pada 16 April 2008. Syamsul Arifin dan Gatot Pujonugroho kemudian keluar sebagai pemenangnya dan menjadikan mereka pasangan gubernur dan wakil gubernur Sumatera Utara pertama yang dipilih secara langsung oleh rakyat.

Pasangan Syamsul dan Gatot dipilih oleh 1.396.892 orang atau 28,31% dari suara sah yang berjumlah 4.933.687, dari 8.475.026 pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap. Itu berarti Syamsul dan Gatot hanya memperoleh suara 16,48% dari total keseluruhan pemilih. Dengan mengabaikan jumlah suara yang tidak sah sebanyak 77.690 suara, dengan demikian ada sebanyak 83,52% atau 7.078.341 pemilih yang tidak memilih Syamsul dan Gatot, termasuk di dalamnya Golput. Kalau diperhitungkan dengan jumlah penduduk Sumatera Utara yang dibulatkan menjadi 12.000.000 jiwa maka jumlah yang memilih Syamsul dan Gatot hanya 11,64% persen. Atau ada sebanyak 88.36% persen penduduk Sumut yang tidak memilih pasangan itu.

Dari data tersebut tampak bahwa integritas kedua pasangan ini masih jauh di mata masyarakat Sumatera Utara. Memang fenomena golput masih menjadi dilema tersendiri hampir di setiap pemilihan kepala daerah di Indonesia. Ada semacam keyakinan bahwa, rakyat sudah jemu dengan berbagai janji para elit politik yang entah kapan dapat terealisasi, ditambah lagi “budaya lupa” yang sudah menjadi syendrome tersendiri pada diri elit politik negeri ini. Budaya lupa itu bisa dilihat dari pilgusu yang akan berlangsung pada 2013 di Sumatera Utara.

Di mana sudah ada lima pasang nama calon gubernur dan wakil gubernur Sumatera Utara yang bakal bertarung pada pilgubsu 7 Maret 2013 mendatang. Dari kelima pasang nama tersebut terdapat empat kepala daerah dan tiga anggota legislatif yang masih aktif menjabat. Tentu selama mengikuti proses kampaye mereka pasti akan meninggalkan segala bentuk kesibukan mereka sebagai kepala daerah dan anggota legislatif yang masih mereka emban.

Kemana tanggung jawab mereka? Bukankah dulu mereka telah disumpah untuk menjalani masa jabatan sampai selesai? Bagaimana dengan rakyat yang telah memilih mereka? Yang telah percaya dengan segala bentuk slogan serta visi dan misi meraka. Lalu, bagaimana dengan jumlah uang APBD yang telah dihabiskan untuk sebuah tahapan pilkada/pilleg? Serta masih banyak lagi setumpuk pertanyaan yang bisa diajukan untuk menguji integritas mereka, atau jangan-jangan setelah menang pada pilgubsu ini, mereka akan maju pada pilpers 2014 mendatang.

Mungkin ada benarnya apa yang dikatakan oleh Olle Tornquist (seorang pakar ilmu politik), bahwa; demokrasi hanya menghasilkan kaum penjahat yang lebih menonjolkan kepentingan pribadi dan golongan ketimbang kepentingan rakyat sebagai pemilik kedaulatan”. Ini-lah yang menjadi masalah utama dalam konteks demokarasi indonesia kini. Para elit politik dan rakyatnya telah banyak terkena sindrom “lust for the ruling” (yaitu; nafsu ingin berkuasa) secara terus menerus tanpa ingin dibatasi, yang biasanya dilakukan dengan cara begini; setelah menjabat dua priode sebagai bupati/walikota di satu daerah, mereka akan maju pada tingkat yang lebih tinggi yaitu menjadi gubernur atau kembali menjadi bupati/walikota di daerah yang berbeda.

Sindrom (lust for the rulling) itu muncul dan menyebar dikarenakan kekuasaan atau jabatan yang dimiliki dapat menghasilkan banyak akses. Akses itu konon katanya dapat membuka pintu-pintu rezeki baru yang dapat menambah kekayaan. Sumber kekayaan adalah proyek-proyek pembangunan. Proyek-proyek pembangunan itu kemudian menghasilkan uang. Begitulah celah korupsi muncul dan bermain. Tidak heran jika kemudian kita bisa menyaksikan banyak kepala daerah atau elit politik yang kaya mendadak, lalu menjadi terpidana kasus korupsi, setelah atau ketika masih menjabat.

Pergeseran pembentukan kekuasaan menjadi penyebab utamanya. Jika dahulu kepercayaan yang membentuk kekuasaan, kemudian kekuasaan itu membentuk kembali kepercayaan. Tetapi kini terbalik menjadi; uang membentuk kekuasaan dan kemudian kekuasaan membentuk uang. Karenanya, demokrasi sendiri mensyaratkan pentingnya rasionalitas seorang pemilih yang biasanya ditandai dengan tingkat pendidikan yang tinggi, dan juga tingkat pendapatan yang cukup. Jika indikator ini tidak dapat terpenuhi maka demokrasi sangat mudah tergadai oleh beberapa lembar uang dan beberapa kilogram beras.

Hilangnya rasionalitas dalam demokrasi dapat dilihat dibeberapa pilkada di Indonesia. Di mana banyak menghasilkan sejumlah pemenang yang tidak terbanyangkan sebelumnya. Mulai dari  munculnya mantan preman, mantan terdakwa, mantan pejabat yang otoriter, para pensiunan yang tak tau mau ke mana, manantan pengusaha besar sampai kepada artis film dan pelawak. Hanya karena mereka punya popularitas, uang dan jaringan birokrasi. Pada kondisi seperti ini, demokrasi kurang lebih sama artinya dengan pemerintahan yang dipimpin oleh gerombolan masa dalam jumlah besar.

Rakyat tentu memiliki pilihan-pilihan tersendiri tentang pemimpin Sumatera Utara kedepan. Di benak mereka tentu tersirat sebuah harapan besar tentang Sumatera Utara yang jauh lebih baik, lebih sejahtera, lebih adil dan lebih bermartabat. Oleh karenanya, rakyat memegang kendali atas pilihan-pilihan mereka tersebut. Sehingga Sumatera Utara kedepan tidak lagi menjadi provinsi yang “yatim” karena ditinggal pergi oleh pemimpinnya.

Penutup

Offsidenya demokrasi akan terjadi ketika para elit politik tidak pernah mengerti dan tidak ingin mengerti bahwa kekuasaan dan tahta yang mereka miliki seharusnya menjadikan mereka sebagai pelayan bagi rakyat yang mereka pimpin. Ditambah lagi kondisi rakyat yang tidak pernah mengerti bahwa mereka mempunyai kendali penuh atas munculnya kepemimpinan baru. Bukankah mereka (elit politik) dipilih agar tidak adanya lagi “homo homini lupus” di antara kita?

 Mujahiddin, S.Sos 

Penulis adalah Alumni IKS FISIP UMSU

yang sedang menjalani program Pascasarjana MSP USU

dan sehari-hari bergiat sebagai account eksekutif di U-Matic Studio

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s