Autisme Dan Kebijakan Yang Terabaikan

Sejak dikeluarkannya resolusi PBB No 62/139 tertanggal 18 Desember 2008 yang isinya menetapkan tanggal 2 April sebagai hari autisme se-dunia. Namun sampai saat ini, permasalahan anak autis masih menjadi permasalahan serius. Hal ini tampak dari meningkatnya angka anak penyandang autis dari tahun ke tahun. Sebelum akhir abad lalu, angka kejadiaannya 4 kasus dari 10.000 kelahiran. Artinya lebih kurang 1 kasus dari 2.500 kelahiran. Tetapi saat ini angka itu telah berubah menjadi 1 kasus dari 165 kelahiran (Kresno 2011: xxxv). Angka penyandang autisme ini akan terus meningkat jika penangananya terus diabaikan.

Secara sederhana autis dapat diartikan sebagai gangguan perkembangan yang mempengaruhi proses akuisisi keterampilan individu manusia dalam area; interaksi sosial, komunikasi dan imaginasi. Bila anak-anak ‘tipikal’ mempelajari keterampilan tersebut secara natural, individu dengan autis memerlukan pengajaran yang eksplisit pada area-area tersebut.
Gejala autis dapat sangat ringan (mild), sedang (moderate) hingga parah (severe) sehingga masyarakat mungkin tidak menyadari seluruh keberadaannya. Parah atau ringannya ganguan autis kemudian diparalelkan dengan keberfungsiannya sehingga sering dikatakan bahwa: anak dengan autis yang menunjukkan tingkat intelegensi dan kognitif rendah; tidak berbicara (nonverbal), menunjukkan perilaku menyakiti diri sendiri, serta sangat terbatasnya minat dan rutinitas yang dilakukan maka para penyandang dikategorikan sebagai low functioning. 
 
Sementara anak autis yang menunjukkan fungsi kognitif dan intelegensi yang baik; dapat menggunakan bahasa dan bicaranya serta menunjukkan kemampuan mengikuti rutinitas yang umum, dikatakan sebagai high functioning.
Perdebatan Panjang Soal Penyebab Autisme
Pandangan tentang terjadinya autisme sampai sekarang masih menjadi perdebatan yang panjang di antara para pakar autisme. Meskipun secara umum ada kesepakatan di dalam lapangan yang membuktikan adanya keragaman tingkat penyebabnya. Pertama; termasuk bersifat genetik metabolik, dan gangguan syaraf pusat, infeksi pada masa hamil (rumbella), gangguan pencernaan hingga keracunan logam berat. Struktur otak yang tidak normal seperti hydrocephalus juga dapat menyebabkan anak autisme.
Kedua; Selain faktor-faktor di atas, ada juga dugaan bahwa anak dengan autisme disebabkan oleh faktor dari lingkungan, misalnya pada saat vaccinations. Hal ini terjadi berdasarkan laporan yang diberikan oleh pihak orang tua yang mengatakan anaknya mengalami perubahan yang kurang menguntungkan setelah diberikan vacctinations. Mereka mengaku bahwa ciri-ciri anak dengan autisme muncul setelah anak mereka diberikan vacctinations,  tetapi ada juga beberapa orang tua yang mengatakan anaknya tetap nampak “normal” perkembangannya walaupun sudah diberikan vacctinations(Sumber data: Yuwono 2009:32).
Ketiga; Dugaan lain yang muncul dari penyebab autisme adalah prilaku ibu pada masa hamil yang sering mengkonsumsi seefood yang diduga banyak mengandung mercury yang sangat tinggi karena adanya pencemaran air laut akibat dari kegiatan industri yang membuang limbahnya ke laut. Selain itu pada masa hamil ibu juga mengalami kekurangan mineral yang penting seperti zinc, magnesium, iodine, lithium, and potassium. Pasticides dan racun yang berasal dari lingkungan lainnya dan masih banyak faktor-faktor dari lingkungan yang belum diketahui dengan pasti (Sumber data Yuwono, 2009:33).
Hal ini diperparah lagi ketika anak dengan autisme terus dibiarakan dengan keasikan terhadap dirinya sendiri, seperti beby sister/orang tua yang tidak memberikan perhatian kepada anak, dengan mengajaknya bermain ataupun berbicara. Maka sindrom autisme yang sudah ada akan dapat berkembang dengan cepat pada perilaku anak. Sehingga orang tua kembali lagi diharapkan mampu menditeksi masalah yang dialami anak sejak usia dini  agar dapat mempermudahkan dalam mengatasi masalah yang akan muncul kedepan
Apa Yang Harus Dilakukan ?
 
Ini menjadi pertanyaan penting yang perlu dijawab mengingat kini masalah autisme sudah menjadi isu sosial dengan angka perkembangan yang autisme yang semakin meningkat dari tahun ketahun. Namun, kebijkan yang menyangkut pelayanan terhadap mereka yang menderita autisme masih sangat jauh dari harapan.
Seperti belum adanya upaya pemerintah dalam melakukan rehabilitasi sosial bagi mereka penyandang autisme. Sangat sulit ditemukan tempat rehabilitasi atau terapi bagi anak dengan autisme yang benar-benar milik pemerintah atau dikelola oleh pemerintah. Kebanyakan dari tempat rehabilitasi atau terapi bagi anak dengan autisme dikelola oleh pihak swasta (masyarakat) yang notabene berdampak pada mahalnya biaya untuk terapi (rata-rata tempat terapi memberikan biaya terapi dalam satu bulan lebih kurang mencapai Rp. 1000.000,-).
Hal ini dikarenakan tidak adanya subsidi yang diberikan pemerintah kepada lembaga-lembaga terapi tempat anak dengan autisme. Bagi mereka yang berpendapatan sedang atau rendah tentu akan memberatkan jika harus melakukan terapi yang begitu mahal bagi anak mereka? Akhirnya anak akan dibiarkan hidup begitu saja tanpa kejelasan dan akan terus menjadi beban kehidupan keluarga.
Sekolah-sekolah luar biasa (SLB) dengan penerapan sistem inklusi belum-lah dianggap sepenuhnya mampu dalam mengatasi masalah penanganan anak dengan autisme. anak-anak dengan kebutuhan autisme harus-lah diterapi lebih dulu agar ia dapat lebih mudah mendengar intruksi para guru di sekolahnya kelak. Mengingat anak dengan autisme memiliki permasalahan  pada perkembangan bidang interaksi sosial, bahasa/komunikasi dan prilaku.
Ketiga hal tersebut harus terlebih dahulu diterapi agar anak dapat dengan mudah belajar pada sekolah formal baik itu yang menerapkan setting inklusi maupun yang tidak menerapkan setting inkulisi. Oleh karenanya tidak ada jalan lain, pemerintah harus menyediakan tempat terapi bagi anak dengan autisme agar mereka lebih siap ketika masuk ke dalam dunia pendidikan formal.
Sehingga apa yang diharapkan dari pembangunan yang berorientasi untuk mencerdaskan kehidupan manusia dengan jalan pendidikan untuk semua dapat terlaksana sesuai dengan pasal 31 UUD 1945 amandement ke IV ayat 1 dan 2 yang menyatakan: (1) setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. (2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.
Penutup
Perencanaan dan pengambilan kebijakan pendidikan harus tetap dijalankan sesuai dengan rasa keadilan dan kesetaraan. Siapapun orangnya, apapun masalahnya, harus tetap dapat diterima dalam sistem pendidikan secara formal dan sistem pendidikan yang ada juga harus dapat menampung segala kebutuhan anak didik.
Bukankah tiap-tiap warga negara berhak untuk mendapatkan pengajaran? Dan bukankah tiap-tiap warga negara juga berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan? Pertanyaan ini tak perlu dijawab, namun perlu diwujudkan sehingga tidak lagi menjadi hiasan belaka dalam UUD 1945.
Dan para pengambil keputusan harus dapat mewujudkan itu untuk generasi Indonesia yang lebih baik. Sehingga anak-anak Indonesia mampu mencapai titik pemenuhan kebutuhan self actualization needs yaitu kebutuhan untuk mengaktualisasikan diri.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s