Puasa Subsidi BBM, Cukup-kah?

Anggaran subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) pada tahun 2014 yang mencapai angka sebesar 210,7 triliun dengan kuota 48 juta kiloliter dapat dipastikan jobol atau melewati batas yang telah ditetapkan. Begitu kira-kira isi dari berita yang diterbitkan Medan Bisnis pada senin 21 April 2014. Dalam pemberita tersebut, pemerintah kemudian mewacanakan akan melakukan puasa BBM dua hari sepakan untuk mengatasi persoalan ini.

Buruknya sistem sistem pelayanan pada angkutan publik dan bertambahnya jumlah kendaraan dari tahun ketahun menjadi alasan utama penyebab bobolnya anggaran subsidi BBM. Memang jika dilihat, persoalan subsidi BBM seolah tidak pernah selesai. Ratusan triliun rupiah dari anggaran belanja negara tiap tahunnya harus dikucurkan untuk mengatasi persoalan kenaikan harga BBM yang justru sangat menguntungkan bagi kalangan the have (berpunya).

Dalam mengambil kebijakan untuk mengatasi persoalan subsidi BBM ini pemerintah seolah minim obsi. Jika tidak tetap melakukan subsidi, pasti mencabut subsidi. Dan setiap pencabutan subsidi selalu saja memunculkan respons negatif dari berbagai kalang yang berdampak pada munculnya aksi demonstrasi di berbagai daerah. Tidak hanya itu, kenaikan BBM pasca pencabutan subsidi juga selalu diikuti oleh inflasi di pasar.

Belakangan, untuk mengatasi dampak-dampak yang muncul, pemerintah mencoba mencari jalan alternatif yang terkadang juga tidak masuk diakal. Misalnya, pemerintah sempat ingin mengeluarkan kebijakan perihal penggunaan kartu kendali untuk BBM bersubsidi di setiap SPBU. Namun kebijakan ini kembali gagal dijalankan dan dinilai terlalu rumit untuk dilakasanakan serta diterapkan pada tiap SPBU.

Tidak berhenti sampai di situ, pemerintah juga masih terus mencoba untuk melakukan konversi dari BBM ke BBG (Bahan Bakar Gas), baik untuk kendaraan pribadi dan atau untuk angkutan umum. Namun, apa hendak dikata, upaya itu terhalang oleh minimnya infrastruktur yang ada, di mana minimnya jumlah SPBG menjadi kendala utama.

Kini pemerintah coba mencari jalan alternatif lainnya dengan mewacanakan puasa BBM bersubsidi 2 hari/minggu. Langkah ini diharapkan mampu menghemat anggaran subsidi BBM sebesar 1 triliun/minggu, atau sekitar 4 triliun/perbulan. Namun apakah nantinya kebijakan ini akan berjalan efektif? Dan apakah hanya dengan obsi puasa BBM bersubsidi 2 hari/pekan persoalan kemudian akan selesai?

Pertanyaan itu, memang sulit untuk dijawab. Tetapi, harusnya pemerintah sudah mulai tegas dalam beberapa peraturan, khususnya dalam mekanisme kepemilikan kendaraan-kendaraan pribadi. Setidaknya, pertumbuhan kendaraan pribadi dari tahun ke tahun haruslah dibatasi sembari memperbaiki sistem transportasi yang terintegrasi dengan baik.

Jika untuk menekan jumlah pertumbuhan kendaraan bermotor dan memperbaiki sistem tranportasi yang terintegrasi pemerintah belum sanggup mengatasinya, maka jangan harap puasa subsidi BBM akan berhasil mengatasi persoalan bobolnya anggaran. Diizinkannya  produksi mobil mewah di pasar Indonesia setidaknya juga harus dipertanyakan kembali ke  pemerintah.

Begitupun, persoalan utamanya dari meningkatnya konsumsi BBM dari tahun ke tahun tidak hanya terletak pada pertumbuhan jumlah kendaraan pribadi. Namun ada dua hal lain yang harus dilihat yaitu tidak terintegrasinya sistem tranportasi yang ada dan infrastruktur jalan raya yang pertumbuhannya sangat minim. Ini kemudian menjadikan persoalan ini sangat sistemik.

Jika mau uraikan kira-kira begini; buruknya sistem pelayanan tranportasi darat mulai dari bus, metromini, angkutan kota, dan lain sebagainya membuat banyak orang beralih ke kendaraan pribadi. Betapa tidak, jika dilihat, adakah tranportasi publik di negeri ini yang sesuai dengan standart yang ada? Tidak jarang kita temukan banyak angkutan umum yang tidak diremajakan, rangka mobil yang berkarat, kenalpot yang mengeluarkan asap hitam, dan plus supir yang ugal-ugalan di jalan raya. Pernah kita protes itu, dan kepada siapa kita harus mengadu tentang itu? Maka tidak jarang kita mendengarkan selentingan yang menyebutkan kalau mau cepat ke “surga” maka naiklah angkutan umum di Indonesia.

Selain persoalan tersebut di atas, kita juga sering saksikan – tidak usah jauh-jauh, di Kota Medan saja – adanya beberapa angkutan kota yang memiliki line trayek yang sama. Terkadang yang hanya membedakan cuman pada satu jalan, misalnya yang satu lewat dari jalan halat dan yang satu lewat dari jalan HM Joni, sisanya secara keseluruahn line jalannya tetap sama.

Banyaknya jumlah angkutan kota yang tidak tertata dan terintegrasi dengan baik tidak bisa dianggap enteng. Bagaimana-pun mereka tetap menjadi bagian dari penikmat BBM bersudsidi. Harusnya, ada satu pola angkutan kota yang dibangun secara terintegarasi antara satu wilayah ke wilayah lain, antar satu kota pinggiran ke pusat-pusat kota dan itu dikontrol melalui terminal yang berada di perbatasan antara pusat kota dan kota-kota pinggiran.

Bukan hanya angkutan kota, bus atau metromini, kini kita juga menemui satu fenomena tentang becak bermotor (betor). Pertumbuhan betor juga tidak bisa direm dengan cukup baik. Alasannya, mereka –para pengemudi betor– adalah orang-orang yang juga sedang bekarja dan mencari nafkah di jalan. Mereka, seolah menjadi opsi lain di antara banyak pilihan transportasi umum. Begitupun, kita masih bingung untuk menyatakan apakah betor layak untuk dikatakan sebagai satu tranportasi umum yang sudah memenuhi standart?

Kini, yang tampak adalah, seluruh tranportasi yang ada, baik kendaraan pribadi – sepeda motor, mobil – angkutan umum – betor, bus, metromini – dan lainnya sebagainya tumpah ruah menjadi satu di satu jalan raya yang tidak pernah bertambah lebar dan berakibat pada kemacetan di jalan raya. Dalam banyak kajian, kemacetan selalu saja memicu konsumsi BBM yang lebih banyak dari pada kebutuhan biasanya.

Tidak heran jika, konsumsi BBM di beberapa kota besar di Indonesia melebihi konsumsi BBM di beberapa kota lainnya. Hal ini akibat dari pertumbuhan kendaraan pribadi, sistem angkutan umum yang tidak tertata secara terintegrasi dan pertumbuhan jalan raya yang melambat. Akhirnya dari berapa persoalan yang ada, sudah cukupkah puasa subsidi BBM dapat dipakai untuk mengatasi persoalan jebolnya anggaran subsidi BBM? Kenapa tidak dilakukan perbaikan yang lebih intensif dan mendalam berkaitan dengan sistem tranportasi yang ada?

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s