Risalah Pertanian Di Tengah Pertumbuhan Ekonomi

Sejak dua tahun belakang ini, indeks gini belum juga mengalami perubahan yang signifikan, setidaknya masih berada pada 0,413 poin dan masih bertahan hingga sekarang. Tentunya ini menjadi keanehan tersendiri, mengingat pertumbuhan ekonomi Indonesia setiap tahunnya mencapai 5,0 hingga 6,0 persen.

Angka di atas dapat menjadi satu kenyataan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak selalu berkorelasi (berhubungan) positif terhadap tingkat kesenjangan ekonomi. Pada kasus ini lah, apa yang diharapkan dari trickle down effect (pertumbuhan yang menetes ke bawah) tidak berlangsung secara sempurna.

Mekanisme pasar yang bergerak bebas dengan tanpa atau kontrol yang lemah, membuat beberapa pelaku pasar harus terpinggirkan. Di mana tampak sesungguhnya kebijakan ekonomi telah didikte pasar. Ini yang kemudian membuat pertumbuhan ekonomi yang tinggi menjadi kaku dan belum mampu menciptakan kesejahteraan. Kenyataan ini dapat dilihat dari pembangunan industri manufaktur dan pertanian yang stagnan dan berdampak pada tingginya angka kesenjangan pendapatan.

Pertumbuhan ekonomi yang mencapai 6,0 persen sesungguhnya lebih banyak digerakan oleh sektor jasa yang notabene banyak diisi oleh masyarakat kelas menengah dan atas. Sedangkan untuk kelas bawah yang lebih banyak bekerja pada sektor rill tidak merasakan manfaat yang berarti. Hasilnya, rasio gini mencapai anggka 0,413, yang bermakna kesenjangan semakin melebar karena penciptaan lapangan pekerjaan yang berbasis industri ekspor seperti manufaktur dan pertaniaan mengalami stagnanisasi.

Khusus untuk sektor pertanian yang menjadi tumpukan hidup bagi 40 persen angkatan kerja dan sekitar 60 persen rumah tangga miskin harus terjebak dalam pertumbuhan yang cukup rendah dalam beberapa tahun belakangan ini. Menurut Guru Besar Fakultas Pertanian IPB Prof. Dwi Andreas Santosa, sejak tahun 2003 hingga 2013, sebanyak 5,1 juta rumah tangga petani kehilangan lahan pertaniaan. Sebelumnya mereka mempunyai 1.000 meter persegi (Kompas, 3/4/14).

Kini, hampir di semua tempat dan lokasi di mana bermukimnya kaum-kaum tani selalu saja menjadi kantong-kantong kemiskinan. Bagi mereka –kaum tani– yang tidak sangup lagi mengelola lahan pertaniannya dengan berbagai alasan, lebih memilih untuk menjual lahan pertaniaanya kepada pengembangan. Setelah itu, mereka –kaum tani – ini mencoba mencari peruntungan dengan hijrah ke kota-kota. Namun, celakanya, banyak di antara mereka pada akhirnya hanya menjadi kaum miskin kota dan bekerja pada sektor-sektor informal.

Hal ini kemudian menjadi bukti bahwa kesenjangan ekonomi yang terjadi dalam beberapa tahun belakangan ini tentunya sangat dipengaruhi oleh sikap pemerintah yang sangat abai terhadap sektor pertaniaan. Apa yang menjadi bukti dari abainya pemerintah terhadap sektor pertanian adalah penyusutan lahan pertanian dari tahun ke tahun. Sensus Pertanian tahun 2013 mencatat sebanyak 5,1 juta keluarga tani tercerabut dari sektor pertanian sejak 2003.

Selain itu, bukti abainya pemerintah terhadap sektor pertanian tampak dari meningkatnya jumlah pangan dalam beberapa tahun terakhir. Gula misalnya, pada tahun 2004 diimpor sebesar 1.200,0 (ribu ton) dan pada tahun 2013 impor gula mencapai 2.500,0 (ribu ton). Tampak kenaikan impor gula sekitar 108,33 persen sepanjang tahun 2004-2013. Sedangkan beras, pada tahun 2004 mengalami impor sebesar 236,9 (ribu ton) dan pada tahun 2013 naik menjadi 302,3 (ribu ton). Di mana kenaikan impor sepanjang tahun 2004-2013 mencapai 27,61 persen (Sumber: Kompas 18/3/14).

Memang dalam banyak kasus, opsi import pangan selalu menjadi obsi yang relative paling gampang digunakan untuk mengendalikan stabilitas harga pangan di tingkat konsumen. Pilihan kebijakan ini dianggap paling tepat untuk menutupi kegagalan pemerintah dalam meningkatkan kapasitas produksi disektor pangan.

Selain itu, impor pangan juga menjadi lahan baru bagi pihak ketiga yang memang sengaja mencari keuntungan di tengah ketidakpastian pasar untuk memenuhi tingginya permintaan konsumen akan pangan. Harga pangan impor yang jauh lebih murah, menjanjikan untungan yang cukup besar untuk dijual kembali di pasar Indonesia. Tidak salah jika kemudian dalam beberapa kasus impor pangan yang memakai sistem rente itu ternyata juga melibatkan oknum-oknum partai politik, pejabat pemerintah dan juga pengusaha.

Meski demikian, alasn apapun itu, kalau sudah menyangkut impor pangan pastinya akan berdampak negatif terhadap kehidupan para petani. Oleh karenanya, kini, kita selaku konsumen pangan dan juga para petani yang bekerja disektor pertanian sangat membutuhkan satu model kebijakan baru yang lebih mengutamakan sektor pertanian untuk mencukupi kebutuhan pangan dan perluasan lapangan pekerjaan. Mengingat, seperti yang diutarakan sebelumnya sektor pertanian menjadi tumpuan hidup bagi 40 persen angkatan kerja.

Sehingga, tidak salah jika kita mengatakan bahwa jantung persoalan ketimpangan ekonomi yang terjadi saat ini adalah persoalan tenang bagaimana pemerintah mempu untuk menerapkan satu model kebijakan yang lebih mengutamakan sektor pertaniaan. Sebab, setinggi apapun pertumbuhan ekonomi itu, jika sektor yang menyerap banyak tenaga kerja –seperti sektor pertanian- tidak dibangun, maka ketimpangan dan kesenjangan akan terus terjadi.

Akhirnya, di tengah eforia pemilu legislative yang telah usai dan eksekutif yang akan berlangsung, adakah kita menemukan sosok wakil rakyat dan atau presiden yang lebih peduli dan fokus pada persoalaan ini? Atau adakah satu solusi baru yang dapat mereka tawarkan untuk dapat mengatasi permasalahan ini?

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s