Tata Ruang Kota dan (Kekalahan) Umat Islam

Pernahkah anda melihat tata ruang Kota Medan dari atas gedung pencakar langit? Jika pernah, berapa banyak menara-menara masjid yang bisa anda lihat dari atas gedung itu? Terlihat jelas atau samar-samarkah? Atau jangan-jangan sudah tidak terlihat sama sekali? Pertanyaan ini penting untuk kita ajukan di tengah arus pembangun yang tidak lagi melihat rumah ibadah –khususnya masjid – sebagai satu hal yang penting.

Pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi tidaklah sepenuhnya salah. Namun pembangunan juga harus memberikan tempat yang cukup pada budaya-agama (religious-culture). Sebab masjid sebagai simbol keagamaan dan tempat penyaluran (sosialisasi) nilai dan moral agama terhadap warga-masyarakat kini telah tergerus dengan pertumbuhan mall, plaza, pusat bisnis, dan perumahan yang kian pesat.

Fakta ini yang kemudian membuat kita sulit menemui masjid di pusat Kota Medan. Jikapun ada kita harus masuk ke gang-gang dan lorong-lorong pemukiman warga. Beberapa di antaranya masjid bahkan harus berdampingan dengan plaza, mall dan hotel. Kita bisa lihat pada Masjid Agung Medan yang berdampingan dengan Sun Plaza. Masjid Raya Al Maksum Medan yang berdampingan dengan Yuki Simpang Raya dan Madani Hotel. Salahkah? Tentu tidak. Tetapi, adakah konsep tata ruang yang lebih baik yang “tidak memaksa” menara-menara masjid untuk berdampingan dengan  gedung-gedung tinggi lainya?

Mitos Mayoritas

Benarkah kaum muslim menjadi mayoritas penduduk di Kota Medan hari ini? Jika benar, mengapa kita sulit menemukan nuansa keislaman pada setiap bentuk tata ruang hari ini? Apa yang mempengaruhinya? Bukankah hampir setiap walikota terpilih adalah mereka yang memeluk agama islam? Saya mungkin terlalu banyak bertanya. Tetapi jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini akan membuktikan bahwa posisi agama yang dipeluk oleh mayoritas atau seorang pemimpin seperti walikota, bupati, gebernur dan presiden tidak serta-merta mempengaruhi sikap mereka untuk membela dan melindungi kepentingan agamanya.

Kasus robohnya beberapa masjid di Kota Medan dengan dalih pembangunan menjadi bukti kuat bahwa kondisi sosial dan ekonomi satu umat beragama tidak berguna bila kekuatan ekonomi secara fundamental tidak dapat dikuasai. Tidak mengherankan jika penguasaan modal ekonomi menjadi begitu penting untuk mempertahankan eksistensi satu umat. Apalagi ditengah kehidupan yang cenderung pragmatis dan selalu menomer satukan materi. Moral keagamaan hilang, suap-menyuap menjadi satu hal yang biasa dalam proses pengambilan kebijakan. Di sinilah pemilik modal memainkan peran yang besar untuk mempengaruhi seorang pemimpin daerah dalam mengambil kebijakan tata ruang kota yang sekarang cenderung tidak menunjukkan satu identitas budaya-agama (religious-culture) lokal.

Massifnya pembangunan kawasan ekonomi yang didesain serius oleh sekelompok pemodal kuat tidak hanya membawa dampak yang begitu besar bagi keberdaan masjid di tengah perkotaan, tetapi juga berdampak pada kawasan pemukiman warga yang berada di perkotaan. Arus perpindahan warga kota yang kebanyakan beragama Islam ke daerah pinggiran –mendekati wilayah Deli Serdang –membuat kota ini diisi dan dikuasai oleh sekelompok pemodal yang entah dari mana asalnya kita tidak pernah tau. Hal ini bukanlah sepenuhnya salah dari kelompok pendatang yang memiliki modal kuat itu. Namun ada faktor lain yang mendukung usaha perubahan tata ruang kota menjadi lebih cepat dan “mengasingkan” umat islam di dalamnya.

Dua Faktor Dominan

Dua faktor pendukung yang sangat berpengaruh dan menyebabkan umat islam semakin terpinggirkan dari tata ruang kota adalah; melemahnya peran umat islam di bidang ekonomi dan melemahnya kekuatan politik islam. Padahal kedua aspek ini sangatlah vital dan tidak bisa ditinggalkan dalam satu perjuangan.

Kondisi ekonomi umat hari ini bisa digambarkan dengan banyaknya umat islam yang masih berada di bawah garis kemiskinan. Mungkin hal ini wajar, sebab mayoritas penduduk di Indonesia adalah umat Islam. Namun, mengapa mayoritas penduduk itu tidak bisa menikmati kue pembangunan? Ini tentu bisa dijelaskan dengan asumsi 88 persen orang terkaya di Indonesia adalah mereka yang bukan beragama Islam. Sehingga serpihan-serpihan kue pembangunan tidak dirasakan dengan maksimal oleh umat islam. Ketimpangan ekonomi antar umat beragama menjadi semakin jelas.

Ketimpangan tersebut membuat penduduk muslim hari ini harus terus tergerus kepinggiran kota sebab kepemilikan capital yang rendah dan tingkat kebutuhan hidup yang semakin hari semakin besar membuat banyak penduduk muslim menjual asset-asetnya (rumah dan tanah). Ironis ini bertambah pelik dengan kekuatan politik umat islam yang semakin melemah. Lemahnya kekuatan politik umat dapat dilihat dari kebijakan tata ruang kota yang tidak berpihak pada umat islam.

Meski para pemimpin pemerintahan hari ini adalah mereka yang memeluk agama islam tetapi mereka tidak mempunyai kekuatan apapun. Sebab dalam proses pemilihan kepada daerah mereka telah banyak berhutang pada para pemilik modal yang hampir rata-rata bukanlah seorang muslim. Tidak salah jika hutang modal tersebut dibalas dengan pembangunan proyek-proyek skala besar yang menembus batas-batas tata ruang kota dan terus berkelanjutan. Di sinilah religious-culture Islam hilang. Masjid dan umat islam menjadi korban dari keberingasan pembangunan.

Realitas Empiris Vs Realitas Normatif  

Kondisi umat islam hari ini telah dijelaskan dengan sangat gamblang oleh Kuntowijoyo dalam bukunya Paradigma Umat Islam; Interprestasi Untuk Aksi. Dalam buku ini Kuntowijoyo menjelaskan tentang konsep realitas ganda yang sedang diderita oleh umat islam. Realitas pertama adalah realitas dunia (empiris) yang membentuk struktur objektif. Realitas ini dapat dijelaskan dengan terbaginya masyarakat ke dalam kelas-kelas sosial, jenjang pendidikan, usia, dan jenis kelamin.

Pemisahan manusia ke dalam kelompok kelas atau golongan oleh realitas empiris ini dapat diimbangi oleh realitas kedua yaitu realitas normatif yang membentuk struktur subjektif dengan konsep keumatan. Konsep ini selanjutnya menimbulkan kesatuan yang bersifat normatif. Sebagai unit yang normatif umat merupakan konsep yang mempersatukan kepentingan-kepentingan individu dalam jama’ah, hal itu kemudian yang menimbulkan struktur yang bersifat subjektif. Namun, sebagai suatu kenyataan yang empiris, bagaimanapun juga umat terbagi dan terpecah-pecah dalam pengelompokan golongan-golongan maupun kelas, baik secara vertikal maupun secara horizontal.

Kenyataan itulah yang membuat umat Islam amat sulit menyatu selain dari pada faktor kepentingan untuk beribadah kepada sang khalik (seperti solat jam’ah dan berhaji). Sisanya umat Islam lebih sering tidak perduli terhadap sesamanya, kurangnya perhatian kepada golongan dhu’afa, mustadh’afin, fakir dan masakin membuat jumlah mereka semakin banyak dan ironisnya mereka harus bertempur sendiri dalam pusaran pembangunan yang kapitalistik.

Penutup  

Lepas dari itu, tentulah “umat” harus diberdayakan secara kualitas. Kegiatan-kegiatan filantropi seperti zakat, infak dan sedekah harusnya dapat dikelola dengan pendekatan community development. Ini menjadi satu hal yang penting, sebab dana filantropi yang berputar setiap harinya cukuplah besar. Ini menjadi pekerjaan rumah untuk kita semua, terkhusus untuk mereka yang menjadi pengurus, penggiat dan penggerak di ormas-ormas Islam agar dapat membangun umat islam yang berdaya, berkemajuan dan sejahtera dengan semua potensi yang ada.

Diterbitkan di Harian Waspada Medan

Tenggal 5 Mei 2015

Pada Kolom Opini.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s