Dilema Usaha Kecil dan Menengah

Menarik memang ketika kita harus berbicara tentang kewirausahaan, ada banyak aspek yang dapat dilihat dari sini di antaranya adalah pembukaan lapangan pekerjaan dan peningkatan pendapatan. Namun untuk mewujudkan itu semua dibutuhkan peran serta pemerintah khususnya dalam hal kebijakan untuk mendukung atau mengembangkan kewirausahaan. Sebab dalam banyak kasus terkadang kebijakan pemerintah kurang baik terhadap para pelaku kewirausahaan. Di kerenakan adanya faktor yang disengaja atau yang memang dibuat untuk mengkebiri wirausahawan kita.

Kenapa dapat dikatakan pengkebiriaan terhadap usahawan? karena ada suatu keanehan bila kita lihat bagaimana pemerintah di satu sisi coba untuk mendengung-dengungkan atau mensosialisasikan kemandirian untuk kewirausahaan tetapi dari sisi yang berbeda terlihat bagaimana pemerintah mengambil sikap yang tragis terhadap para pelaku usaha dengan melakukan penggusuran lahan. Belum lagi bagaimana Negara menyediakan pinjaman atau kredit dengan bunga yang tinggi dan prosudur yang sulit.

Memang pada dasarnya wirausahawan yang banyak dikebiri adalah mereka yang bukan usahawan besar, melainkan mereka yang memiliki modal kecil untuk berkembang. Oleh karenanya dalam hal ini, kita akan coba melihat bagaimana prilaku, tindakan dan kebijakan pemeritah terhadap para usahawan kecil yang ingin mengembangkan usahanya atau bisnisnya.

Secara kausalitas kita bisa melihat munculnya kewirausahaan di karenakan adanya suatu hubungan sebab-akibat. Di mana terbatasnya lapangan kerja, tingginya angka pengangguran, dan pertumbuhan penduduk yang terus meninggkat tanpa ada peningkatan SDM yang berkualitas. Menariknya munculnya wirausahawan selalau saja dikemas dengan issu bahwa setiap pelaku usaha tidak mesti berpendidikan tinggi tetapi asalkan mau berusaha maka ia akan sukses. Hal ini diperkuat dengan dimunculkannya banyak tokoh wirausahawan yang sukses dengan latar belakang pendidikan rata-rata tidak tamat sekolah tinggi.

Dampaknya, pendidikan seolah dianggap tidak begitu penting bagi seorang (calon) wirausahawan. Padahal pendidikan mampu membantu seorang calon wirausahawan untuk melakukan analisis perencanaan dalam setiap tindakan usaha yang akan ia lakukan sehingga dapat mengurangi tindakan tray and error yang banyak dilakukan oleh setiap pelaku usaha. Untuk itu, pada titik ini dibutuhkan peran pemerintah yang besar dalam melahirkan calon-calon wirausahawan yang handal di bidangnya.

Peran tersebut memang sudah dilakukan dengan memasukkan mata pelajaran atau mata kuliah kewirausahawan pada institusi-institusi pendidikan. Begitu juga program-program bantuan dana untuk pengembangan wirausaha bagi kalangan pelajar dan mahasiswa. Namun itu saja tidak cukup, sebab secara teknis, mereka yang akan menjadi calon wirausawan harus berhadapan dengan pasar yang penuh dengan gempuran pemodal besar. Belum lagi kebijakan pemerintah terkadang lebih menguntungkan para pemodal besar. Akhirnya wirausawan kita hanya tumbuh menjadi pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) yang tidak dapat berkembang dengan maksimal.

UKM dan Jebakan Struktural

Struktur masyarakat Indonesia yang didominasi oleh komunitas berpendidikan rendah dan bermodalkan sedikit, membuat pilihan untuk melakukan kegiatan ekonomi tidaklah banyak. Salah satu jalan yang paling mudah dilakukan adalah dengan membuka lapangan kerja sendiri disektor usaha kecil dan menegah (UKM). Sektor ini disamping tidak memerlukan modal banyak (karena intensitas teknologi yang digunakan relatif rendah) juga kurang mensyaratkan keterampilan tenaga kerja yang tinggi.

Fakta inilah yang kemudian menyulut pernyataan, bahwa UKM merupakan salah satu penyangga penting dari konsep ekonomi kerakyatan. Di luar itu perkembangan UKM yang begitu pesat tidak diimbangi dengan percepatan yang sama dalam hal perhatian pemerintah terhadap sektor usaha ini. Tidak bisa disangkal hambatan terbesar dari pengembangan UKM adalah masih tingginya biaya transaksi yang harus dipikul oleh pelaku ekonomi di sektor tersebut.

Satu diantaranya adalah kebijakan pemerintah yang masih membebani UKM dengan biaya izin usaha dan bantuan kredit dengan bunga yang relative besar. Sehingga meningkatkan biaya transaksi. Sedangkan dalam kaitannya dengan para pelaku ekonomi lainnya, UKM juga harus menanggung setiap resiko dari setiap kerusakan barang jika terjadi relasi dagang dari prusahaan besar yang hendak membeli input dari UKM. Tentu saja hal itu merupakan biaya transaksi pula yang harus dipikul oleh pengusaha kecil.

Seperti yang terlihat di Indonesia jumlah UKM yang sangat besar tidak identik dengan sumbangannya yang besar terhadap pendapatan nasional (PDB) maupun bagi kesejahteraan pelaku ekonominya. Hal ini menandakan nilai tambah yang berhasil diakumulasikan oleh UKM masih sangat terbatas dibandingkan dengan usaha besar, sehingga konstribusinya kepada pendapatan nasional masih rendah.

Meski konstribusinya kepada pendapatan nasional masih rendah, namun bentuk usaha ini relatif lebih tahan dalam menghadapi krisis ekonomi. Ini terbukti pada tahun 1997-1998 bentuk usaha ini  lebih banyak dalam menyerap tenaga kerja. Pada tahun 1997, usaha kecil menyerap tenaga kerja mencapai 57 juta orang. Jumlah ini meningkat menjadi 65 juta orang pada tahun 2001. Padahal pada priode tersebut adalah priode krisis ekonomi terbesar yang pernah dialami oleh bangsa ini.

Para ekonomi biasanya menyebutkan lima keadaan yang memungkinkan industri kecil bertahan dari gempuran persaingan yang datang dari industri bersekala besar (Supratikno, et. al, 1994:26-27). Pertama, usaha kecil bergerak pada pasar yang terpecah-pecah. Kedua, usaha industri kecil menghasilkan produk-produk dengan karakteristik elastisitas pendapatan yang tinggi. Maksudnya jika terjadi kenaikan pendapatan masyarakat, maka permintaan akan produk tersebut juga akan naik, bukan sebaliknya. Ketiga, usaha kecil memiliki tingkat hetrogenitas yang tinggi, khususnya heterogenitas teknologi yang bisa digunakan. Keempat, usaha industri kecil tergabung dalam suatu cluster (sentera indistri). Kelima, indutri usaha kecil diuntungkan oleh kondisi geografis, yang membuat produk-produk usaha kecil memperoleh proteksi alami karena pasar yang dilayani tidak terjangkau oleh invansi-invansi produk industri bersekala besar.

Walupun begitu harus diakui bahwa industri kecil atau usaha kecil masih memiliki beberpa keterbelakangan, adapun beberapa ciri-ciri keterbelakangan usaha kecil secara umum berdasarkan studi yang dilakukan oleh Mitzerg, serta Musselman dan Hughes (Baswir, 1995:86), sebagai berikut; pertama, kegiatannya cenderung tidak formal dan jarang memiliki rencana. Kedua, struktur organisasi bersifat sederhana. Ketiga, jumlah tenaga kerja yang terbatas dengan pembagian kerja yang longgar. Keempat, kebayakan tidak melakukan pemisahan antara kekayaan pribadi dengan kekayaan prusahaan. Kelima, sistem akuntansi kurang baik bahkan kadang-kadang tidak memilikinya. Keenam skala ekonominya kecil sehingga sukar menentukan biaya. Ketujuh, kemampuan pemasaran serta disversifikasi pasar cenderung terbatas. Kedelapan, marjin keuntungan sangat tipis.

Tentu saja, sebab keterbelakangan yang di tampilkan di atas hanya mengacu pada aspek internal usaha kecil dan belum menyentuh aspek eksternal yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah maupun penestrasi usaha besar yang menyumbat pasar.

 Pertamakali diterbitkan di Harian Mimbar Umum

Kamis, 9 Juli 2015

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s