Tata (R)uang

20150711_153421Jatuhnya pesawat Hercules tipe C-130 milik TNI AU beberapa waktu lalu di Jalan Jamin Ginting Medan ternyata merembet pada isu tata ruang di Kota Medan. Beberapa pihak bahkan menyatakan jika Bandara Polonia atau yang sekarang menjadi Pangkalan Udara Suwondo tidak layak lagi beroprasi sebagai landasan udara militer atau VVIP. Sebab jarak antara Lanud Suwondo dan pemukiman penduduk tidak sesuai dengan aturan. Idealnya, pangkalan TNI AU ring paling luar 5 kilometer tidak ada obstacle. Begitu kira-kira keterangan pers yang disampaikan oleh Kepala Dinas Penerangan TNI AU Mareskal Pertama Dwi Badarmanto di Jakarta belum lama ini.

Jika kodisi tersebut benar adanya, maka kita patut bertanya, mengapa banyak pemukiman yang dibiarkan tumbuh di seputaran Lanud Suwondo? Bukankah bandara ini –ketika masih bernama Polonia –jauh lebih dahulu dibangun dibandingkan dengan pemukiman-pemukiman yang ada sekarang? Bahkan jika dilihat dengan kondisi kekinian, tidak hanya pemukiman yang tumbuh di seputaran Lanud Suwondo, tetapi pusat bisnis, pertokoan dan perumahan-perumahan mewah telah banyak berdiri di sana. Mengapa ini terjadi? Siapa yang harus bertanggung jawab atas izin mendirikan bangunan di sana? Atau jangan-jangan, pemberian izin mendirikan bangunan di sana selama ini sama sekali tidak memperhatikan kepentingan tata ruang?

Pertanyaan-pertanyaan inilah yang kemudian penting untuk dijawab oleh pihak-pihak terkait, mulai dari lembaga eksekutif –Pemko Medan, Pemrov-SU, Kementerian Perhubungan –dan lembaga Legislatif lokal –DPRD Medan dan DPRD-SU –serta pihak Angkasa Pura atau TNI AU. Sebab, kita tentu tidak menginginkan adanya kata-kata bahwa keberadaan Lanud Suwondo di tengah Kota Medan menghalangi pembangunan di kota ini. Harusnya pembangunan –yang berorientasi pada pendirian gedung-gedung pencakar langit –lebih dapat menyesuaikan posisi dengan hal-hal yang sifatnya lebih penting seperti ketahan dan keamanan wilayah. Tentu kita bisa belajar banyak dari Lanud Halim Perdana Kusuma yang masih dapat beroperasi di tengah pembangunan gedung-gedung pencakar langit di Jakarta.

Persoalan Lain

Lepas dari persoalan keberadaan Lanud Suwondo yang kini sedang mengalami kontroversi, sesungguhnya kita dalam kehidupan sehari-hari telah disajikan dengan permasalahan tata ruang yang semakin tidak tertib. Di Kota Medan khususnya, kita bisa lihat bagaimana kondisi ketidak tertiban pada tata ruang yang ada. Perda Kota Medan Nomer 13 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Medan Tahun 2011-2031 belumlah diterapkan secara maksimal.

Untuk memenuhi standar ruang terbuka hijau (sekitar 30 persen dari luas wilayah perkotaan) saja Kota Medan masih mengalami kesulitan. Apalagi jika harus memenuhi kriteria lainnya. Fakta ini ternyata berbanding terbalik jika dibandingkan dengan perkembangan pusat-pusat bisnis yang semakin tidak teratur. Ini bisa kita lihat secara kasat mata. Hampir di semua wilayah Kota Medan kita melihat perkomplekan bisnis yang dibangun dengan begitu megah di tengah pemukiman penduduk yang terkadang terkesan kumuh, dan ironisnya lanju pertumbuhan tersebut seolah tidak bisa dihentikan. Itu masih pada pusat bisnis. Jika dirujuk pada pertumbuhan hotel, plaza, rumah sakit, perkompelakan penduduk dan lain sebagainya, maka muncul pertanyaan; apakah peruntukan keseluruhan bangunan tersebut telah memenuhi prosuder tata ruangan yang ada?

Pertanyaan ini juga harus dijawab dengan serius oleh semua pihak yang memangku kepentingan umum. Sebab tidak jarang kita mendengar isu dan fakta-fakta bagaiman peruntukan tata ruang kota bisa dirubah melalui transaksi ekonomi antar pihak yang terkait kepentingan.

Pada aspek inilah tanah pada sebuah ruang menjadi bahan bisni yang menguntungkan bagi pemangku kepentingan (sebut saja pemerintah). Atas dasar inilah tataruang selalu berkaitan erat dengan konsep tata uang. Di mana uang dapat mempengaruhi bentuk tata ruang yang ada dan ironisnya itu sudah menjadi satu rahasia publik.

Rakyat sangat mudah untuk dikelabuhi pada persoalan ini. Mitos-mitos pembangunan selalu saja dijadikan tameng untuk mengatasi protes keras rakyat. Bagi pemerintah, pendirian dan pembangunan gedung-gedung pencakar langit diharapkan mampu menambah pendapatan dan pemasukan pemerintah serta membuka lapangan pekerjaan yang berefek pada peningkatan pendapatan penduduk.

Kosep inilah yang selalu saja diiming-imingi di dalam benak rakyat. Padahal pembangunan perkotaan buka saja soal pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pendapatan tetapi lebih dari itu. Kota harus dirancang secara berkelanjutan dengan tetap mengedepankan aspek lingkungan dan sosial budaya masyarakat setempat.

Perhatikan saja bagaimana kondisi kota ini sekarang. Setiap hujan turun, beberapa lokasi di pusat kota langsung mengalami banjir. Pembanguna rumah toko (Ruko) yang selalu saja menutup saluran drainase menjadi salah satu pemicu banjir diperkoataan selain dari tanah resapan yang semakin berkurang.

Pertumbuhan pemukiman penduduk dengan tidak memperhatikan kapasitas drainase juga menjadi faktor pemicu hadirnya banjir diperkotaan. Beban perawatan kota menjadi meningkat sebab kehadiran banjir selalu saja membuat aspal jalan semakin cepat mengeropos, belum lagi dampak kesehatan lingkungan yang ditimbulkan dari banjir tersebut yang kesemuannya membutuhkan biaya dari APBD daerah yang relatif besar.

Selain itu, persoalan peruntukan tata ruang kota yang selalu berbasis transaksional itu juga berbias pada aspek sosial-budaya masyarakat. Berapa banyak tempat ibadah dan bangunan-bangunan bersejarah lainnya yang harus menjadi korban keganasan pembangunan pusat-pusat bisnis. Itu dari segi makro.

Sedangkan dari segi mikro kita bisa melihat hadirnya pedagang kaki lima selalu saja mengorbankan kepentingan pengguna jalan. Trotoar yang harusnya menjadi hak bagi pejalan kaki dijajah dengan semena-mena oleh pedagang kaki lima dan tiang-tiang reklame toko-toko yang ada. Di tambah lagi tidak tertata parkir lokasi perparkiran yang ada. Dampaknya tata ruang tampak menjadi sempit dan tidak teratur. Dan potensi kemacetan menjadi jauh lebih besar.

Penutup

Perilaku transaksional yang dimainkan oleh berbagai pihak yang terkait dengan tata ruang tentu saja merugikan bagi rencana pembangunan kota yang berkelanjutan. Ironisnya pemerintah selaku pihak yang mengkontrol tata ruang kota juga terlibat dalam lingkaran transaksional tersebut. Kehadiran pusat-pusat bisnis yang melanggar ketentuan tata ruang kota tentu saja selalu melibatkan oknum-oknum pemerintah dan juga jejaringan politik serta jejaringan pembisnis besar lainnya.

Ironisnya hal ini juga berlaku pada level yang lebih mikro seperti pedagang kaki lima. Mereka juga selalu menggunakan jasa preman, kelompok pemuda setempat dan bahkan terkadang juga melibatkan oknum OKP untuk mendapatkan lapak jualan yang strategis plus pengaman dari pihak-pihak yang menggangu.

Fakta inilah yang membuat penataan tata ruang kota tidak akan pernah berhasil. Kekuatan pemerintah tumpul untuk melakukan control. Bahkan untuk sekelas pengaman pedagang kali lima sekalipun. Penertiban pedang kaki lima hanya berlangsung selama satu atau dua minggu saja. Setelah itu mereka kembali berjualan. Sedangkan untuk kelompok-kelompok pengusaha yang lebih makro yang menggunakan lahan dengan sembarangan, pemerintah tidak mempunyai gigi sama sekali untuk mengatasinya. Kini tata ruang kota akan selalu berhadapan dengan konsep tata uang yang dimainkan oleh pihak-pihak pebisnis baik secara makro atau mikro.

Pertamakali di Terbitkan di Harian Medan Bisnis

Jum’at 10 Juli 2015

Link: http://www.medanbisnisdaily.com/news/read/2015/07/10/174653/tata-ruang/#.VaDaTkeUc-A

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s