Nasib Nelayan di Negara Maritim

Di luar sebutan sebagai negara agraris, Indonesia juga dikenal sebagai negara maritim. Gugusan perairan yang luas dan panjangnya melebihi daratan, oleh karena itu Indonesia lebih cocok disebut sebagai Negara bahari dan seharusnya memusatkan segala kegiatan ekonominya pada sektor perikanan.

Sebagai negara maritim Indonesia memiliki panjang garis pantai lebih dari 81.000 km (terpanjang kedua setelah kanada). Dari 67.439 desa di Indonesia kurang lebih 9.261 desa dikatagorikan sebagai desa pesisir. Luas laut mencakup zona eksklusif, mencapai 5,8 juta kilometer persegi, atau sekitar tiga per empat dari seluruh wilayah Indonesia.

Sayang, sumber daya perairan yang melimpah tersebut tidak diimbangi dengan dengan kebijakan pemerintah untuk mengurusi sektor perikanan (dan kehidupan nelayan) secara sungguh-sungguh. Hal ini bisa dilihat dari beberapa aspek; pertama, Negara dengan telah sengaja mengabaikan sektor kelautan/perairan/perikanan sebagai basis ekonomi nasional. Walaupun sumber dayanya telah tersedia.

Kedua, Negara juga membiarkan sebagian sumber daya perikanan diserobot dan dikeruk oleh nelayan (usahawan) asing, yang setiap hari menjala dan menyedot ikan di perairan Indonesia lewat kapal-kapal besar dan modern. Ketiga akibat kealpaan Negara dalam mengurusi masyarakat nelayan, sebagaian besar nelayan di Indonesia bisa  digambarkan sebagai komunitas yang hidup subsisten dengan pendapatan yang bukan kecil tetapi juga tidak menentu.

Kelas Sosial Nelayan

Pada dasarnya penggolongan sosial dalam masyarakat dan nelayan dapat di tinjau dari tiga sudut pandang. Pertama, dari segi penguasaan alat-alat produksi atau peralatan tangkap (perahu, jarring, dll) struktur nelayan pemilik dikatagorikan ke dalam dua bagian yaitu, nelayan pemilik (alat-alat produksi) dan nelayan buruh. Nelayan buruh tidak memiliki alat-alat produksi, nelayan buruh hanya menyumbang jasa tenaganya dengan memperooleh hak-hak yang sangat terbatas. Jumlah nelayan buruh  lebih besar dibandingkan dengan nelayan pemilik.

Kedua, ditinjau dari skala investasi modal maka nelayan dibagi atas nelayan besar dan nelayan kecil. Ketiga, dipandang dari segi tekhnologi peralatan maka nelayan dibagi atas nelayan tradisional dan nelayan modern. Perbedaan perbedaan tersebut membawa implikasi pada tingkatan pendapatan dan kemampuan atau kesejahteraan sosial-ekonomi.

Selain dipengaruhi oleh relasi kekuasaan antar kelas di kalangan nelayan, faktor penyebab rendahnya tingkat kesejahteraan nelayan juga dapat dilihat dari tiga faktor lainnya yaitu; pertama, faktor fluktuasi musim penangkapan dan struktur alamiah sumber daya ekonomi desa. Kedua, ketimpangan nisbah ekonomi antara pemilik kapal dan nelayan buruh. Ketiga, walaupun nelayan memperoleh hasil tangkapan yang relative banyak seperti pada musim ikan tetapi penghasilan habis untuk membayar utang dan hasil tangkapan juga dibeli dengan harga murah oleh pedagang pelantara. Tiga lapis penyebab kemiskinan dalam komunitas nelayan tersebut tentu saja lebih banyak bersifat structural sehingga menjadi semacam mata rantai ekspolitasi, dalam artian dapat terjadi akibat hubungan yang tidak asimetris antar pelaku ekonomi (nelayan pemilik modal, nelayan buruh dan pedagang pelantara).

Hal tersebut menjadi bukti ketika data yang dihimpun oleh Perhimpunan Pembangunan Nusantara (PPN) mengungkapkan seperempat dari seluruh total penduduk miskin yang berada di Indonesia adalah dari kelompok dan keluarga nelayan tradisional di pesisir, yaitu sebanyak 7,87 juta orang, atau 25,14 persen dari total penduduk miskin nasional yang sebanyak 31,02 juta orang.

Ironisnya, Indonesia yang kaya akan potensi lautnya yang besar tetapi nasib para nelayan yang mendiami pesisir lebih dari 22 persen dari seluruh penduduk Indonesia, justru hidup miskin dan terpinggirkan dalam pembangunan yang selama ini lebih mengarah kepada daratan. Hal ini menunjukkan bahwa proses kemiskinan dalam komunitas nelayan terjadi bukan secara alamiah, misalnya kurangannya keterampilan, tetapi lebih disebabkan oleh masalah structural yang memperlihatkan kebijkan-kebijkan pemerintah secara politik dan ekonomi belum berpihak pada kepentingan nelayan.

Dalam keadaan ini mestinya negara hadir menyelamatkan kehidupan komunitas nelayan dengan berbagai regulasi kebijakan yang membela kepentingan nelayan buruh sebab jumlah mereka merupakan mayoritas di antara nelayan di Indonesia. Tetapi nyatanya negara absen untuk menjadi pembela nelayan buruh sehingga struktur sosial-ekonomi nelayan tidak banyak berubah dari mulai dulu sampai kini. Nelayan buruh juga saat ini menempati level paling rendah dalam hal kesejahteraan ekonomi dibandingkan dengan pelaku ekonomi lainnya di Indonesia.

Kebijakan Yang Kurang Tepat

Walaupun pemerintah telah mengeluarkan kebijakan dengan mengadakan koperasi unit desa (KUD) untuk mempermudah nelayan dalam melaksanakan kegiatan oprasional dan juga membantu petani dalam banyak hal seperti kredit kapal dll. Tetapi oprasi KUD masih memiliki banyak kelemahan. Beberapa kelemahan yang bisa dilihat adalah; pertama, cara memberika kredit tidak sesuai dengan ritme kehidupan nelayan. Seperti KUD tidak memberika pinjaman kebutuhan hidup nelayan sehari-hari pada hal nelayan pendapatannya tidak menentu. Dengan kata lain KUD tidak menjamin kehidupan subsiten nelayan. Kedua, pemberian bantuan kredit alat tangkap tidak sesuai dengan kondisi perairan yang ada. Ketiga, ketidak jujuran pelaksana di tingkat bawah.

Faktor lain yang menyebabkan KUD tidak berfungsi di komunitas nelayan adalah dikarenakan adanya pedagang pelantara yang kehadirannya sudah sangat lama. Pedagang pelantara tersebut bukan saja berfungsi sebagai penyedia modal bila nelayan tidak memiliki uang, tetapi dalam banyak kasus pedagang pelantara juga menjadi tulang punggung nelayan untuk membuka pasar perikanan diwilayah itu. Sebenarnya secara teoritis KUD bisa menggantikan pedagang pelantara tetapi kerana sifat KUD yang birokratis dan sebagian oknum aparat banyak melakukan tindakan manipulative, sehingga menyebabkan kehadiran KUD tidak diterima oleh komunitas nelayan.

Ada beberapa alasan untuk menjelaskan fenomena tersebut. Pertama, tidak seperti komunitas miskin lainnya, kelompok nelayan tinggal biasanya tinggal diwilayah yang sangat terpencil sehingga sulit untuk diakses oleh masyarakat luar termasuk akitivitas LSM dan pemerintah. Kedua, dinamika kehidupan nelayan jarang di ekspos oleh media masa sehingga persoalan yang mengemuka dalam komunitas itu tidak muncul ke permukaan. Ketiga, tragis baru pada tahun 1999 setelah reformasi Departement Kelutan dan Perikanan dipisahkan dari Department Pertanian. Sehingga baru pada masa itu sektor perikanan mendapatkan perhatian yang memadai oleh pemerintah.

Penutup

Meski pemerintahan Jokowi-JK telah memiliki visi pembangunan berbasiskan kelautan dengan kebijakan poros maritime dan tol lautnya. Namun kita harus tetap jeli melihat apakah kebijakan ini nantinya dapat meningkatkan kesejahteraan nelayan dan mengatasi permasalahan-permasalahan kelautan yang selalu hadir secara terstruktur. Apalagi sampai saat ini kinerja pemerintahan di bawah naungan Jokowi-JK dinilai masih belum maksimal dan belum mampu mewujudkan harapan-harapan rakyat khususnya mereka yang berada jauh dari pusat kekuasaan seperti nelayan tradisional.

Tulisan ini Pertamakali di Terbitkan di Harian Mimbar Umum

Rabu, 29 Juli 2015

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s