Dilema Ekonomi Petani di Negara Agraris

005 - Dilema Ekonomi Petani di Negara Agraris
Harian Medan Bisnis, Selasa, 4 Agustus 2015

Tidak ada kegiatan ekonomi di Indonesia yang sesuram sektor pertanian. Sepanjang tahun, jika musim kemarau tiba pasti terjadi kekeringan panjang dan apabila musim hujan menjelang pasti panen gagalkarena terendam oleh banjir. Peminggiran pembangunan sektor pertanian yang dilakukan selama 30 tahun telah menempatkan para pelaku disektor pertanian (petani) dalam kondisi yang hampir sekarat.

Di luar angka-angka yang ditujukan dalam statistik pertanian selama ini, misalnya fluktuasi eksport-import, pertumbuhan negatif, dan penurunan produktifitas. Sesunggguhnya sektor pertanian mengalami pembusukan yang akut. Istilah yang lebih tegas untuk ini dapat dikatakan petani sebagai seorang yang selalu kalah.

Bentuk kekalahan tersebut dapat dilihat dari beberapa aspek. Pertama; kekalahan yang selalu datang dari alam. Kekalahan ini disebabkan oleh ketidak mampuan petani dalam memprediksi cuaca. Apalagi mengingat kondisi alam sekarang yang sudah mengalami pemanasan global sehingga tidak dapat diperediksi lagi kapan waktunya musim kemarau dan kapan waktunya musim hujan. Harus diakui bahwa ketergantungan petani terhadap alam membuat petani menciptakan ancaman tersendiri di dalam tubuhnya atau dirinya sendiri.

Kedua; terbentuknya masyarakat tani modern yang tergabung dalam suatu kelembagaan yang sangat dekat dengan sistem dan kekuasaan politik. Sehingga telah membuka babak baru dimana buruh tani tergantung kepada majikan. Sehingga mengenai penjualan produk pertanian dan penawaran harus tergantung oleh lembaga tersebut yang selalu menjadi ancaman bagi petani karena selalu di rekayasa oleh praktik ekonomi makro.

Ketiga; ilmu pengetahuan dan tekhnologi yang diangankan bisa mengatasi tradisionalitas malah tidak tercapai, ternyata malah sebaliknya ilmu pengetahuan dan tekhnologi malah menjadi dominasi baru yang tak kalah menindas.

Efek Pembangunan Setelah 30 Tahun

Harus diakui bahwa negara ini berdiri diatas realitas yang tidak mungkin dihindari, sebagian besar rakyatnya bekerja dan mencari nafkah di sektor pertanian. Dengan deskripsi tersebut sudah barang tentu pendapatan negara juga manyoritas dihasilkan oleh sektor pertanian. Ambil saja contoh tahun 1971, ketika pembangunan ekonomi mulai dijalankan secara sistematis, pada tahun tersebut konstribusi pertanian terhadap pembentukan pendapatan nasional (produk domestic bruto) mencapai 44,8% atau hapir separuh dari pendapatan nasional. Sumbangan tersebut lebih banyak dari pada industri manufaktur yang menyumbang cuma sebesar 8,4% terhadap penciptaan pendapatan nasional.

Ditinjau dari aspek pemberian kesempatan kerja yang diciptakan, sektor pertanian menyaerap porsi tenaga kerja yang jauh lebih banyak lagi, yakni mencapai 64% sementara industri manufaktur hanya menyumbang 6,5%.

Namun gambaran tersebut berubah cukup derastis ketika pembangunan berlangsung selama 30 tahun kemudian. Pada tahun 2001, miasalnya, secara umum peta penyerapan tenaga kerja tidak mengalami perubahan secara berarti, dimana sektri pertaniaan meneyarap tenaga kerja 43,8% dan hanya menyumbang pendapatan nasional sebesar17,0%. Sebaliknya sektor industri manufaktur menyumbang PDB sebesar 25% tetapi cuman menyerap tenaga kerja 13,3%. Dengan mudah dapat disimpulkan bahwa selama 30 tahun pembangunan ekonomi dikerjakan secara besar-besaran di Indonesia, lewat strategi industrialisasi, ternyata hanya mementingkan sektor industri dan meninggalkan sektor pertanian yang nyaris karam.

Industrialisasi yang dicanangkan tidak menepatkan sektor pertanian sebagai pemainnya, sehingga pendaptan yang disumbangkan sektor ini merosot dari tahun ketahun. Celakanya jumlah tenaga kerja yang menggantungkan hidupnya dari sektor ini masih cukup banyak. Sebaliknya sektro industri yang menyumbang terhadap PDB terus meroket tetapi tidak mampu menyerap tenaga kerja. Sehingga pendapatan nafkah petani terus berkurang sedangkan pendapatan nafkah pekerja industri cukup baik.

Penurunan Jumlah

Pada tahun 2013 lalu, BPS melalui Sensu Pertanian mencatat terjadi penurunan jumlah rumah tangga pertanian dari 31,17 juta pada tahun 2003 menjadi 26,13 juta (atau 11% dari penduduk Indonesia) pada tahun 2013.  Ironisnya, pada priode tahun yang sama (2003-2013) terjadi peningkatan jumlah perusahaan yang bergerak di bidang pertanian. di mana pada tahun 2003 ada 4.011 perusahaan dan pada tahun 2013 naik menjadi 5.486 perusahaan.

Fakta lain yang bisa dilihat dari Sensus Pertanian BPS adalah semakin besarnya jumlah petani yang tidak memiliki tanah. Dari 26,13 juta jumlah petani tersebut, 16 juta (61,5) di antaranya tidak memiliki tanah. Artinya, ada 61,5% petani yang lebih tepat disebut buruh tani di tanah-tanah petani lain, maupun menjadi buruh di perusahaan-perusahaan pertanian yang mengelola perkebunan skala besar.

Hal ini yang kemudian menjadikan lokasi bermukimnya petani selalu menjadi kantong-kantong kemiskinan. Bagi mereka –kaum tani– yang tidak sangup lagi mengelola lahan pertaniannya dengan berbagai alasan, lebih memilih untuk menjual lahan pertanianya kepada pengembangan. Penyusutan lahan pertanian dari tahun ke tahun inilah yang menjadi bukti abainya pemerintah dalam menyikapi persoalan petani selama ini.

Penutup

Persoalan penguasaan lahan yang semakin timpang tersebut, menjadikan rumah tangga petani kecil sudah dapat dianggap beruntung kalau hasil dari pertaniaan cukup untuk menutupi ongkos produksi. Bahkan pada beberapa kasus sebenarnya menggarap lahan yang sempit itu banyak ruginya. Akhirnya petani terpaksa atau harus mencari sumber pendapatan tambahan di luar sektor pertaniaan (off-farm). Langkah ini merupakan acrobat yang dilakukan oleh petani karena kehidupan mereka yang subsisten.

Bahkan perkembangan terbaru menunjukan struktur pendapatan petani tersebut sudah semakin variatif. Artinya proposi pendapatan off-farm lebih besar (dalam banyak kasus) ketimbang dari kegiatan sektor pertanian (on-fram). Studi yang dilakukan oleh Reardon et. al. menemukan proposi pendapatan dari aktifitas di luar sektor pertanian mencapai 42% pada rumah tangga pedesaan di Afrika, 40% di Amerika Latin, dan 32% di Asia.

Di Indonesia khususnya di dua Kabupaten Malang, ternyata hampir 80% pendapatan rumah tangga petani kecil berasal dari kegiatan diluar sektor pertanian (non-from). Pekerjaan non-from itu antara lain menjadi kuli bangunan, ojeg, membuka toko, sektor informal, dan lain sebagainya (Yustika, 2003). Jadi secara formal pekerjaan mereka adalah petani, tetapi secara faktual mereka tidak lagi hidup disektor pertaniaan (on-from). Dalam katagori seperti ini sebenarnya bisa dikatakan bahwa tidak ada lagi “masyarakat petani” yakni mereka yang bekerja di sektor pertanian dan kebutuhan hidupnya dicukupi dari kegiatan tersebut.

Tulisan ini Pertamakali Diterbitkan Harian Medan Bisnis

Selasa, 4 Agustus 2015.

Link; http://www.medanbisnisdaily.com/news/read/2015/08/04/178678/dilema-ekonomi-petani-di-negara-agraris/

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s