Mencari Figur Walikota (M)edan

Harian Waspada. Sabtu 12 September 2015
Harian Waspada. Sabtu 12 September 2015

Genderang kampaye telah ditabu oleh KPU Medan. Dua pasang calon Walikota Medan –Eldin-Akhyar dan Ramadhan Pohan-Eddie Kusuma –siap bersaing untuk menduduki kursi orang nomer satu di medan. Keduanya tentu mempunyai peluang yang sama meski beberapa lembaga survei lokal dan nasional telah mempunyai data siapa yang memiliki peluang paling besar untuk menang. Tetapi sekali lagi, ini persoalan politik, kondisinya bisa berubah bahkan dalam hitungan menit.

Namun sesungguhnya pada perhelatan pilkada kali ini, kita harusnya tidak lagi sekedar mencari sosok pemimpin yang hanya berani pencitraan dengan ribuan program bagus tetapi pada akhirnya sangat sulit untuk diimplementasikan sebab harus tersandera dengan politik balas budi yang dimainkan oleh para pemodal. Kita juga tidak butuh dengan model kepemimpinan walikota yang bersifat birokratif, yang hanya bisa bicara soal keterbatasan angaran, ketiadaan perda dan perwal atau hanya bisa bicara soal kenakalan oknum-oknum PNS yang menghambat pelayanan terhadap rakyat. Kita tidak butuh itu sekarang.

Kita juga tidak lagi butuh dengan program-program pembangunan yang sifatnya kuratif. Yang  kita butuh sekarang adalah program pembangunan yang dapat mengatasi persoalan secara subtantif yang berpokok pada persoalan-persoalan di hulu. Program-program pembangunan juga harus bisa dilaksanakan secara berkelanjutan dengan tetap memperhatikan persoalan human-ekologi (lingkungan dan manusia). Inilah yang menjadi pekerjaan rumah bagi kita dan calon Walikota Medan nantinya.

Untuk itu kita butuh sosok calon walikota yang tidak hanya visioner dan bernas dalam berpikir tetapi lebih dari itu, kita butuh walikota yang “edan (gila)”. Edan dalam bekerja dan mengatasi persoalan yang melanda Kota Medan hari ini. Edan dengan tidak lagi bekerja dengan siklus pada umumnya tetapi harus berani bekerja di luar meanstream. Sebab persaolan yang melanda Kota Medan sudah bisa dikatagorikan rumit. Jika tidak diatasi segera mungkin, maka Medan akan seperti Jakarta yang sumpek dan tidak nyaman lagi bagi penduduknya, sebab semua persaolan perkotaan sudah ada di sana. Mulai dari degradasi lingkungan, banjir, macet, urbanisasi dan ketimpangan pendapatan penduduk yang sangat signifikan. Belum lagi etnik lokal (betawi) yang semakin terpinggirkan oleh pembangunan.

Nah, kita juga mempunyai persoalan yang sama. Mulai dari tata ruang kota yang semakin berantakan, degradasi lingkungan yang ditandai dengan banjir, macet yang selalu hadir setiap pagi-siang dan sore. Belum lagi ketimpangan pembangunan antara medan utara dan medan selatan serta ketimpangan pendapatan antar etnis yang semakin besar –dan ini dapat memicu kecemburuan sosial diakar rumput –ditambah lagi etnik lokal (melayu) yang semakin terpinggirkan. Padahal medan merupakan kota melayu yang identik dengan nilai-nilai ke islaman di dalamnya.

Masalah Penting

Di antara itu semua, tata ruang menjadi permasalahan yang penting untuk diatasi. Persoalan tata ruang ini yang kemudian membuat kota medan tampak semakin tidak teratur. Bangunan-banguan ruko, pusat-pusat bisnis, apartement dan perumahan komplek lainnya tampak sangat mudah berdiri di Kota Medan. Kita tidak pernah tau, apakah keseluruhan bangunan yang ada tersebut memiliki IMB dan atau sesuai dengan peruntukan lahan yang ada? Hal ini bertambah pelik dengan semakin banyaknya papan-papan reklame yang berdiri tanpa izin dari Pemko Medan.

Tidaknya hanya pada skla makro, tetapi pada skla mikro saja, kita masih sulit untuk mengerem laju pertumbuhan pedagang kaki lima di pinggiran jalan. Lihat saja di beberapa titik jalan kota medan yang selalu dipenuhi oleh pedagang kaki lima. Hak pejalan kaki terbaikan sebab trotoar sudah kehilangan fungsinya. Belum lagi persoalan penantaan parkir yang belum berjalan secara maksimal, lihat saja dibeberapa sekolah-sekolah di perkotaan yang selalu memakai badan jalan untuk keperluan parkir mobil-mobil jemputan keluarga.

Fakta-fakta ini secara tidak langsung menyatakan bahwa Perda Kota Medan Nomer 13 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Medan Tahun 2011-2031 belumlah diterapkan secara maksimal. Untuk memenuhi standar ruang terbuka hijau (sekitar 30 persen dari luas wilayah perkotaan) saja, Kota Medan masih mengalami kesulitan. Apalagi jika harus memenuhi kriteria lainnya. Penguasaan tanah yang dilakukan oleh pemilik modal untuk pengembangan apartement, plaza dan komplek-komplek perumahan selalu saja berdampak pada semakin banyaknya warga (asli) Kota Medan harus berpindah ke wilayah-wilayah pinggiran dan luar Kota Medan.

Ini yang kemudian membuat banyak penduduk medan tidak lagi merasakan bahwa medan merupakan rumah mereka. Sebab banyaknya orang asing (bukan pribumi) yang telah menjadi penghuni Kota Medan membuat kota ini kehilang identitas budayanya (culture indentity). Inilah yang menjadi pekerjaan rumah terpenting bagi calon Walikota Medan. Jika tidak dilakukan, maka jangan pernah berharap medan akan menjadi kota yang ramah bagi penduduknya.

Tapak Umbara

Visi pembangunan Kota Medan dibawah naungan Rahudman-Eldi pada priode lalu tentang medan lebih baik hari ini dari hari kemarin dan hari esok harus lebih cerah dari hari ini, tentu bukan sesuatu yang mudah untuk diwujudkan. Sebab sampai hari ini tidak ada satu-pun perbaikan yang terasa dan tidak ada kecerahan yang terjadi.

Jalan-jalan masih saja terus berlubang, mengurus KTP, KK dan bentuk administrasi lainnya seperti kartu medan sehat, masih saja sulit untuk diurus. Ada saja oknum-oknum yang melakukan pungli. Di sini letak pentingnya calon walikota atau walikota nantinya yang telah terpilih untuk melakukan tapak umbara.

Tapak umbara tidak seperti konsep belusukannya Jokowi yang selalu diikuti media. Tapak umbara lebih kepada perjalanan pemimpin untuk dekat dengan rakyatnya dengan kembali menjadi rakyat biasa untuk dapat mendengar dan memahami kebutuhan hidup rakyat yang terkadang selama ini tidak terwakilkan oleh siapa-pun. Perjalanan ini pernah dilakukan oleh Prabu Siliwangi saat ingin tau dengan kondisi rakyatnya. Ia menyamar sebagai rakyat biasa untuk bisa mengetahui kebutuhan rakyat dan bagaimana pelayanan adipati kerajaan terhadap rakyat.

Namun pertanyaan yang muncul sekarang adalah apakah ada pemimpin yang mau untuk menyamar menjadi rakyat biasa dan hidup seperti rakyat pada umumnya? Pertanyaan inilah yang penting untuk dijawab oleh kedua pasangan calon Walikota Medan saat ini. Sebab dengan jalan seperti ini mereka akan mengetahui bagaimana kehidupan rakyat yang susungguhnya dan dari hal ini pula mereka akan mengetahui bagaimana buruknya pelayanan pemerintah terhadap rakyat yang selama ini sering terjadi di kantor-kantor pemerintahan.

Penutup

Di sinilah konsep tapak umbara berbeda dengan blusukan dan sidak yang selalu dilakukan oleh pemimpin rakyat dengan membawa media masa agar mereka tampak “sedang bekerja”. Dan konsep tapak umbara ini hanya bisa dilakukan oleh mereka calon walikota yang bener-benar edan. Calon walikota yang rela melepas simbol kepemimpinannya dan menghapus sekat pembatas antara pemerintah dan rakyat yang selama ini begitu jauh.

Ridwan Kamil dan Tri Rismaharini memang selalu menjadi contoh dan patokan walikota ideal yang didambakan oleh rakyat. Mereka memiliki “ke-edanan” masing-masing dalam menjalankan roda pemerintahan. Dan kita sedang mencari sosok-sosok seperti mereka bahkan melebihi mereka berdua dalam bekerja untuk rakyat. Namun apakah sikap dan perilaku “ke-edanan” dalam bekerja untuk rakyat ada pada kedua pasang calon Walikota Medan hari ini?

Pertamakali Diterbitkan di Harian Waspada Medan, 

Sabtu 12 September 2015

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s