Nawacita “Tak Berasap”

Pembangunan berkelanjutan atau dengan istilah lain sering disebut dengan sustainable development memang tidak pernah mendapatkan tempat dikalangan pengambil kebijakan. Komitment politik pemerintah untuk isu pembangunan berkelanjutan dianggap masih sangat kurang. Fokus pembangunan ekonomi dan sosial masih menjadi prioritas utamanya dan selalu mengesampingkan kepentingan pembangunan ekologi (lingkungan).

Padahal jika kita pahami secara maksimal, pembangunan berkelanjutan tidak hanya berkonsentrasi pada isu-isu lingkungan saja namun lebih luas dari itu. Pembangunan berkelanajutaan –berdasarkan dokument PBB terutama dokument hasil World Summit 2005–memfokus diri pada tiga aspek pembangunan yang dilakukan secara bersamaan yaitu; pembangunan ekonomi, pembangunan sosial dan perlindungan lingkungan.

Prinsip perlindungan lingkungan di tengah usaha pertumbuhan ekonomi dan pembangunan sosial inilah yang tidak tampak sama sekali pada program pembangunan yang dicanangkan oleh pemerintah. Kasus asap yang menyelimbuti hampir seluruh wilayah indonesia –kecuali Pulau Jawa dan Bali –menjadi bukti nyata. Padahal persoalan asap menjadi persoalan tahunan yang dihadapi Indonesia setiap kali memamasuki musim panas. Meski sudah menjadi masalah tahunan namun tetap saja antisipasi pemerintah terhadap masalah ini dinilai sangat minim. Sehingga tidak salah jika pertumbuhan dan penyebaran asap sampai hari ini semakin menjadi dan begitu menakutkan.

Ucapan ini bukan tanpa sebab, hampir seluruh aktivitas sosial-ekonomi di tengah masyarakat lumpuh. Mobilitas sosial manusia terganggung dikarenakan banyak jadwal penerbangan yang ditunda bahkan dibatalkan. Dampaknya, kerugian ekonomi maskapai penerbangan menjadi tak terelakkan. Tidak hanya itu, kabut asap juga berhasil mengggangu aktifitas pendidikan. Sekolah-sekolah diliburkan oleh Kementrian Pendidikan, akibatnya jadwal pembelajaran terganggu dan pedagang yang selalu menggantungkan kepentingan dagangnya kepada siswa-siswa sekolah juga mengalami penurunan tingkat pendapatan dalam beberapa hari.

Itu adalah contoh rill dari dampak yang dihasilkan oleh kabut asap terhadap kehidupan sosial-ekonomi masyarakat. Belum lagi jika kita bicara tentang berapa banyak uang negara yang harus dikeluarkan akibat membiayai perawatan kesehatan masyarakat yang menjadi korban dari kabut asap dan berapa banyak juga uang negara yang harus dikeluarkan untuk membiayai operasi penanganan asap di daerah-daerah yang memiliki titik api dalam jumlah besar.

Pada konteks inilah kita harusnya mulai sadar, bahwa perencanaan pembangunan yang hanya berbasis pada pertumbuhan ekonomi dengan mengesampingkan perlindungan lingkungan ternyata berakibat fatal bagi pondasi ekonomi dan sosial di tengah masyarkat.

Nawacita

Usai terpilih sebagai presiden dan wakil presiden, Jokowi-JK langsung menetapkan sembilan agenda prioritas untuk jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri secara ekonomi dan berkepribadian dalam budaya. Sembilan agenda prioritas tersebut kemudian disebut dengan istilah nawacita.

Namun sayangnya, sembilan prioritas untuk perubahan Indonesia yang terangkum dalam nawacita  tersebut tidak satupun memuat isu perlindungan lingkungan. Anda tidak percaya? Silahkan cek diberbagai web atau media masa yang pernah mempublis visi dan misi presiden Jokowi pada masa kampaye.

Jika diringkas nawacita hanya memuat persoalan yang diantaranya adalah pertama; penguatan perlindungan keamanan nasional dengan membangun pertahanan negara dengan konsep Tri Matra. Kedua; membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya. Ketiga; membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah atau desa. Keempat; melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermatabat dan terpercaya.

Kelima; meningkatkan kualitas hidup manusia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan serta kesejahteraan masyarakat dengan program “Indonesia Kerja” dan “Indonesia Sejahtera” dengan mendorong land reform dan program kepemilikan tanah seluas 9 hektar, program rumah kampung deret atau rumah susun murah yang disubsidi serta jaminan sosial untuk rakyat di tahun 2019.

Keenam; meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional. Ketujuh; mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor strategis ekonomi domestik. Kedelapan; Melakukan revolusi karakter bangsa melalui kebijakan penataan kembali kurikulum pendidikan nasional dengan mengedepankan aspek pendidikan kewarganegaraan, yang menempatkan secara proporsional aspek pendidikan. Dan terakhir kesembilan; Memperteguh kebhinnekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia melalui kebijakan memperkuat pendidikan kebhinnekaan dan menciptakan ruang-ruang dialog antar warga.

Kesembilan poin yang terangkum dalam nawacita tersebut hanya merangkum pola pembangunan ekonomi, sosial dan politik yang sama sekali tidak mencantumkan kepentingan perlindungan lingkungan. Padahal bencana yang selalu hadir disebabkan kerusakan lingkungan sangat mempengaruhi kinerja sosial dan ekonomi masyarakat.

Kita tau bagaimana dampak sosial ekonomi yang dihasilkan dari bencana banjir Jakarta pada tahun 2013 lalu. Belum lagi banjir bandang dan longsor yang menerjang sejumlah Kota di Manado dan Tomohon pada 15 Januari 2014 lalu. Pada kasus Banjir Kota Manado ini diperkirakan kerugian yang ditimbulkan mencapai 1,87 triliun, besar bukan?

Persoalan bencana inilah yang harusnya bisa dengan lebih jeli dilihat oleh pemerintah. Apalagi untuk kasus asap dan banjir yang selalu hadir setiap tahun. Hanya saja, persoalan asap tahun ini terasa lebih berat dan melelahkan dengan sebaran asap yang cukup luas. Pada titik inilah kita butuh kerja nyata pemerintah, jangan sampai kata kerja yang tertera pada kabinet kerja hanya menjadi simbol semata tanpa ada dampak aplikatifnya di tengah masyarakat.

Penutup

Kebutuhan paling dasar pada setiap orang adalah kebutuhan fisiologis yakni kebutuhan untuk mempertahankan hidup secara fisik. Kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan makanan, minuman, tempat berteduh (rumah), seks dan oksigen. Teori ini kemudian dikenal dengan istilah Hierarki Kebutuhan Maslow yang di dalamnya terdapat lima tingkat kebutuhan dasar yaitu; kebutuhan fisiologis, kebutuhan akan rasa aman, kebutuhan akan rasa memiliki dan kasih sayang, kebutuhan akan penghargaan, dan kebutuhan akan aktualisasi diri.

Kini, sekitar 22.535 orang menderita ISPA yang disebabkan oleh kabut asap. Oksigen yang harusnya menjadi kebutuhan paling dasar bagi manusia sudah tidak mudah lagi didapatkan. Nyawa ribuan manusia terancam. Bagaimana mau bicara tentang peningkatan kesejehteraan jika kebutuhan dasar tidak bisa dipenuhi? Bagaimana mau bicara tentang pertumbuhan ekonomi jika ribuan manusia penggerak roda ekonomi mengalami sesak nafas? Bagaimana mau bicara tentang peningkatan kualitas sumber daya manusia jika anak-anak sekolah harus libur dan berlindung dari terpaan kabut asap?

Pertanyaan-pertanyaan inilah yang penting untuk kita jawab. Sebab Indonesia hebat mustahil bisa terwujud jika persoalan asap tidak bisa diselesaikan secara cermat. Nawacita boleh saja tak mencantumkan persoalan asap sebagai agenda prioritas yang harus diselesaikan, tetapi jangan hanya karena itu persoalan asap menjadi tidak dianggap serius. Untuk itu kedepan kita butuh langkah antisipasi yang jelas terkait masalah asap tahunan ini. Jangan sampai kegelamoran nawacita akhirnya harus tertutupi kabut asap yang semakin pekat.

Diterbitkan di Harian Waspada 

Pada Tanggal 31 Oktober 2015

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s