APBN 2016 dan Tahun (Pengampunan) Pajak

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun anggaran 2016 pada akhir oktober lalu akhirnya disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Setelah sebelumnya rapat paripurna ini sempat diskors selama 2,5 jam untuk pelaksanaan lobi antar pimpinan fraksi. Begitupun, meski penetapan APBN tahun 2016  ini terbilang alot tetap saja tidak menampung kepentingan rakyat banyak.

Hal ini bisa dilihat dari postur anggaran APBN tahun 2016 di mana anggaran subsidi yang diberikan kepada rakyat dikurangi oleh pemerintah. Satu diantaranya adalah pengurangan subsidi BBM, BBN dan LPG sebesar 17,1 triliun rupiah yang menjadi 64,7 triliun dari sebelumnya berjumlah 81,8 triliun. Selain itu, subsidi listrik juga dikurangi oleh pemerintah dari 76,6 triliun dikecilkan menjadi 73,1 triliun rupiah.

Pencabutan subsidi oleh pemerintah selama ini selalu dialaskan untuk kepentingan pembangunan agar tepat sasaran. Tetapi apakah selama ini pencabutan subsidi dari rakyat untuk pembangunan infrastruktur sudah dianggap tetap sasaran? Jawabannya tentu saja tidak sebab pada tahun anggaran yang sama pemerintah malah menyetujui proyek pembangunan gedung DPR yang memakan dana sekitar 740 milliar rupiah untuk pembangunan tujuh mega proyek komplek DPR. Proyek ini akan dianggarkan secara  multiyear dan akan dikerjakan secara bertahap. Di mana pada tahun 2016 ini anggaran yang disetujui baru 740 milliar.

Belum lagi pada APBN ini juga DPR mendapatkan dana sebesar 2,239 milliar untuk program pelaksanaan fungsi legislasi DPR RI dan program peningkatan sarana dan prasarana DPR RI. Parahnya lagi, jika diruntut dalam lima tahun kebelakang, anggaran DPR mengalami peningkatan hampir tiga kali lipat dalam kurun waktu 2010 hingga 2015 meski besaran anggaran ini tidak diikuti dengan kinerja yang maksimal oleh anggota DPR.

Defisit

Selain fakta banyaknya subsidi untuk rakyat yang dicabut oleh pemerintah pada APBN anggaran 2016, pada APBN tahun 2016 ini juga terjadi defisit yang cukup besar yaitu; 273,2 triliun. Besarnya defisit ini membuktikan bahwa pejabat negara sama sekali tidak pernah menghitung efesiensi  anggaran yang harusnya dikelola oleh pemerintah dengan baik.

Defisit anggaran ini juga semakin mengkwatirkan dengan serapan pajak pada tahun 2015 yang belum terlaksana secara maksimal. Tercatat, Sisa saldo APBN 2015 kini semakin tipis. Per September, sisa anggaran arus kas (cash flow) hanya Rp 4,6triliun. Pemasukan dari sektor pajak ternyata sangat lamban, yaitu baru 60 persen per 4 November 2015. Sementara, hingga akhir tahun diprediksi hanya mampu menarik 85 persen dari target Rp 1.295triliun dalam APBNP 2015.

Idealnya pemerintah harus dapat belajar dari serapan pajak pada tahun ini yang tidak bisa terlaksana secara maksimal. Namun begitupun pemerintah masih menaikan target penerimaan pajak pada tahun 2016 yang diwacanakan sebesar Rp. 1.565,8 triliun atau naik sekitar lima persen dari target penerimaan perpajakan dalam APBN-P sebesar 1.489,3 triliun.

Namun Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menilai target penerimaan perpajakan dalam RAPBN 2016 sebesar Rp1.565,8 triliun masih wajar dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian terkini dan prospek tahun depan. Kewajaran itu dinilai dari perlambatan perekonomian tahun 2015 dan prospek tahun 2016 serta langkah ekstensifikasi dan intensifikasi yang dilakukan pemerintah, katanya dalam Rapat Paripurna DPR RI di Jakarta, Selasa (25/8).

Menkeu menjelaskan upaya pencapaian target penerimaan perpajakan tersebut harus dilakukan karena potensi pajak nasional masih cukup besar, kepatuhan pembayaran pajak perlu ditingkatkan dan kebocoran pajak harus diminimalkan dengan upaya perbaikan distribusi pendapatan.

Pengampunan Vs Penghukuman

Walau mengusung tahun penegakan hukum bagi wajib pajak pada 2016, pemerintah tidak menutup kemungkinan akan memberlakukan kebijakan pengampunan pajak. Meski pengampunan pajak awalnya akan diterapkan pada 2017. Namun, karena pada 2017 akan berlaku Automatic Exchange of Information (AEoI) atau pertukaran otomatis informasi data wajib pajak di tingkat internasional, maka pengampunan pajak dipercepat pada tahun depan. Diharapkan pengampunan pajak ini akan sangat efektif untuk menggenjot penerimaan pajak. Sebab katanya, amnesti pajak akan memberikan ruang fiscal lebih besar dalam APBN.

Namun itu-pun menurut beberapa pakar perpajakan, pemerintah harusnya tidak terburu-buru memberlakukan pengampunan pajak karena secara administrative pemerintah dianggap belum siap untuk memberlakukan kebijakan tersebut. Sistem administrasi menjadi satu hal yang penting untuk mekanisme pengampunan pajak khususnya mekanisme administrasi pasca pengampunan.

Setidaknya pemerintah harus bisa melakukan pengawasan terhadap seseorang yang sudah diberikan pengampunan pajak. Jangan sampai pemerintah tidak bisa membedakan mana seseorang sudah diampuni dan mana seorang yang belum diampuni. Jadi persoalan pendataan di sini menjadi penting untuk dilakukan. Apalagi selama ini administrasi pemerintahan kita dinilai sangat amburadul terkait persoalan data.

Begitupun, meski pemberian pengampuan kepada pihak penunggak  pajak belum siap dilakukan, namun dengan adanya kebijakan ini diharapkan dapat membuat orang-orang yang selama ini melakukan penghindaran pajak untuk membayarkan kewajibannya. Kerena dengan membayar pajak tersebut akan  ada diskon pajak cukup besar bagi seseorang yang mau melaporkan hartanya yang sebelumnya tidak dilaporkan.

Untuk itu, dalam hal ini pemerintah perlu menyiapkan regulasi yang jelas jangan sampai muncul rasa kecemburuan antara pihak yang taat pajak dengan pihak yang menunggak pajak.

Penutup

Pajak memang selalu berkaitan erat dengan pembangunan. Tanpa pajak mustahil pembangunan akan terlaksana dengan baik. Jika pembangunan terhambat maka akan berdampak langsung pada usaha peningkatan kesejahteraan rakyat. Pada titik inilah fungsi pajak sangat dibutuhkan sebagai penunjang perbaikan perekonomian negara khususnya dalam penggunaan belanja negara.

Oleh karenanya kinerja pemerintah dalam upaya penyerapan pajak harus didukung dengan semangat partisipasi rakyat dalam membayar pajak. Jangan sampai, kita mendesak pembangunan tetapi untuk membayar pajak saja kita sangat malas.

Selain itu kita juga perlu melakukan pengawasan yang ekstra ketat terkait penggunaan dana pajak yang digunakan pemerintah untuk pembangunan. Jangan sampai, pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah dari penyerapan dana pajak tidak tetap sasaran. Atau hanya diperuntukkan bagi kepentingan dan kemakmuran elit politik semata. Bukankah tujuan pembangunan itu untuk peningkatan kesejahteraan rakyat?

2 thoughts on “APBN 2016 dan Tahun (Pengampunan) Pajak”

  1. anggaran subsidi yang diberikan kepada rakyat dikurangi oleh pemerintah perlu diperhitungkan kembali karena dampaknya terhadap daya beli masyarakat

    1. Ya memang harus, apalagi jika yang dikurangi itu adalah dana bantuan daerah yang penting untuk pembangunan di daerah. Bisa-bisa banyak daerah akan mengalami fase stagna dalam pembangunan dan itu tentu akan berdampak pada masyarakat yang ada di daerah.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s