Posisi Umat Islam Pasca Pilkada

010 - Posisi Umat Islam Pasca Pilkada
Harian Waspada, Rabu, 16/12/15

“Jangan hanya meminta umat untuk tidak golput –dengan ancaman haram –dan menganjurkan umat memilih pemimpin yang muslim, tetapi mereka (ulama, kiyai dan ustad) juga harus bisa mengawal pemimpin yang terpilih agar dapat lebih pro terhadap kepentingan umat islam khususnya dalam persoalan tata ruang. Jangan sampai kasus rubuhnya masjid demi pembangunan yang berorintasi kapitalistik kembali terjadi…”

***

Sehari sebelum dilaksanakanya pemungutan suara di Pilkada serentak, banyak ulama. Kiai dan ustad yang sibuk untuk menghimbau umat islam agar menggunakan hak pilihnya atau dengan kata lain tidak melakukan aksi golput. Kondisi dapat dilihat secara massif khususnya pada daerah-daerah yang memiliki pasangan calon muslim dan non-muslim yang bersaing dengan pasangan calon muslim-muslim.

Isu yang dibangun untuk itu sangatlah mendasar yaitu soal keyakinan dan aqidah. Al-qur’an surat Ali Imran ayat 28 tentang dasar memilih pemimpin, selalu dijadikan dasar pemikiran untuk mendukung dan membangun konstruksi wacana yang dimainkan tokoh agama. Salahkah? tentu saja tidak, sebab itu adalah bagian dari gerakan dahwa amal makruf yaitu mengajak umat dalam kegiatan kebaikan.

Namun pertanyaannya apakah pemimpin yang dipilih umat islam itu yang background agamanya islam sudah mampu memperjuangkan kepentingan umat islam? Inilah subtansi penting yang perlu dijawab oleh setiap kepala daerah (khususnya incumbent) yang beragama islam dan didukung oleh mayoritas umat islam.

Sebab dalam beberapa kasus, banyak kepala daerah yang pada masa kampaye membutuhkan dukungan umat islam dengan cara mengunjungi setiap kelompok pengajian, ormas-ormas islam dan masjid-masjid. Namun setelah berhasil menang, kepentingan untuk pengembangan umat islam khusunya pada kelompok-kelompok pengajian, ormas-ormas islam dan masjid-masjid sama sekali tidak dilaksanakan.

Tentunya, perilaku kepala daerah yang ketika menang mengesampingkan kepenting umat islam ini dipengaruhi oleh faktor hutang ekonomi kepala daerah kepada pengusaha dan pihak seponsor yang rata-rata berlatar belakang agama non-muslim. Ironisnya hutang ekonomi tersebut berdampak pada arah –kebijakan –politik pembangunan yang tidak memberikan tempat secara representative terhadap kepentingan umat islam khususnya dalam perencanaan pembangunan.

Tata Ruang

Satu di antara beberapa aplikasi perencanaan pembangunan adalah tata ruang. Bentuk tata ruang setidaknya harus dapat menggambarkan nuansa keagamaan dan kebuayaan lokal yang dalam kasus ini kita sebut dengan istilah relegius culture local (budaya agama lokal). Relegius culture local dapat dicontohkan dengan model identitas keagamaan yang dekat dengan satu kelompok budaya lokal, misalnya budaya betawi yang dekat dengan nilai-nilai keislaman. Begitu juga dengan budaya melayu yang sangat identik dengan nilai keislaman.

Masih banyak contoh-contoh budaya lain yang bisa kita ambil dari model relegius culture local ini. Namun, setidaknya dua budaya tersebut dapat mewakili banyak relegius culture local dari budaya-budaya lainnya di Indonesia. Apalagi pengambilan sempel dua budaya agama lokal ini terkait dengan kota yang menjadi basis pemukimannya. Hal ini dikarenakan kedua kota tempat bermukimnya dua suku tersebut –yaitu Jakarta dan Medan –sedang mengalami perkembangan pembangunan yang luar biasa. Sayangnya, pembangunan yang melanda kedua kota tersebut tidak pernah menyediakan tempat bagi religus local culter secara representative.

Contoh sederhana dari bentuk tidak tersedianya tempat secara representative bagi relegius culture local adalah ketersedia tempat beribadah atau musola bagi umat islam di pusat-pusat perbelanjaan. Meski dibeberapa plaza sudah disediakan musola untuk pelaksanaan solat lima waktu bagi karyawan dan konsumen tetapi jika dilihat masih banyak musola yang sama sekali tidak representative untuk pelaksanaan ibadah solat tersebut.

Tidak percaya? Silahkan cek saja dibeberapa plaza di Kota Medan. Hampir rata-rata musola berada di lokasi parkiran. Aksesnya juga sangat jauh dengan menempatkan dilantai-lantai paling atas atau basement (lantai bawah). Tidak jarang kita juga bisa merasakan bau yang tidak sedap dari hambal musola, dan belum lagi mukenah yang tampak tidak terurus. Layakkah ini? Anda sendiri yang bisa menjawabnya.

Namun sesungguhnya fakta ini tidak hanya terjadi di plaza-plaza saja, tetapi juga terjadi di pusat-pusat pasar, hotel, perkantoran atau instansi –pemerintah atau swasta –dan lokasi-lokasi publik lainnya. Padahal di dalam lokasi atau ruang-ruang tersebut terdapat banyak individu muslim yang sedang bekerja atau bahkan sedang menjadi pengunjung dan pembeli. Sekali lagi, kita patut bertanya layakkah kondisi seperti ini kita dapatkan di tengah kebutuhan ibadah solat kita yang sehari-hari dilaksanakan lima waktu?

Pada skala makro, posisi tata ruang umat islam dalam pembangunan harus dapat diperjelas. Apalagi di wilayah-wilayah yang mayoritas penduduknya adalah muslim. Landscape kota islam dengan budaya lokal sebagai identitasnya harus segera diwujudkan. Di Kota Medan, landscape kota islam bisa diwujudkan dari pembugaran kembali dan menghidupkan suasana keislaman dari lokasi Masjid Raya Al-Mahsun, Taman Sri Deli dan Istana Maimun. Di mana sepanjang lokasi jalan tersebut harus dapat menunjukkan suasana ke-islaman dengan penguatan identitas Kesultanan Deli. Sungguh kita perlu untuk melakukan ini, apalagi satu sejarah panjang perkembangan islam di Kota Medan ada di tempat tersebut.

Selain itu, kebijakan untuk menerapkan ornament-ornamen melayu pada kantor-kantor pemerintahan di Kota Medan juga patut untuk dipertimbangkan. Hal ini pernah dilakukan pada masa pemerintahan Bachtiar Djafar dan kebijakan tersebut dapat membentuk identitas Kota Medan sebagai kota islam dengan identitas lokal melayu. Kebijakan ini sesungguhnya tidak sulit untuk dilakukan sebab ke depan Kota Medan akan dipimpin seorang walikota muslim berdarah melayu (baca; Drs. H.T Dzulmi Eldin, M.Si). Plus Plt Gubernur Sumut yang juga seorang muslim-melayau yaitu Ir. T. Ery Nuradi, M.Si.

Peran Penting

Persoalan tata ruang yang tidak tersedia bagi kepentingan relegius culture local (baca; umat islam) sesungguhnya tidak hanya terjadi di Kota Medan. Kasus-kasus seperti ini dapat kita temui dibeberapa kota besar lainnya di Indonesia. Jakarta, Bandung, Yogyakarta dan Surabaya sebenarnya juga mengalami hal yang sama.

Mitos mayoritas yang digambarkan oleh (alm) Kontowijoyo beberapa dekade silam memang masih sangat dirasakan. Kemiskinan yang mendera umat islam berkolerasi positif dengan kelamahan umat dalam bidang politik dan ekonomi. Implikasi yang dirasakan adalah bargaining position umat islam menjadi begitu lemah dalam pembangunan yang tampak diabaikan dan dipinggirkan.

Pada titik inilah sesungguhnya umat islam sangat membutuhkan peranan penting dari pemimpin umat (baca; ulama, kiyai, dan ustad). Jangan hanya meminta umat untuk tidak golput –dengan ancaman haram –dan menganjurkan umat memilih pemimpin yang muslim, tetapi mereka (ulama, kiyai dan ustad) juga harus bisa mengawal pemimpin yang terpilih agar dapat lebih pro terhadap kepentingan umat islam khususnya dalam persoalan tata ruang. Jangan sampai kasus rubuhnya masjid demi pembangunan yang berorintasi kapitalistik kembali terjadi.

Penutup

Angka partisipasi politik yang rendah sesungguhnya menjadi petanda bahwa umat telah merasa jemu dan apatis dengan kondisi sosial-politik yang ada di Kota Medan. Isu pasangan pemimpin pelangi dan muslim-muslim tidak lagi menjadi satu hal yang mempengaruhi partisipasi politik. Apalagi ancaman haram dari fatwa majelis ulama.

Yang terpenting bagi umat kini adalah pemimpin yang mampu mensejahterakan kehidupan mereka dan menjaga rasa ketauhidan mereka dengan tetap dapat menjalankan ibadah amal makruf nahi mungar dan tidak melakukan perilaku curang seperti mencuri, menipu, korupsi hanya untuk kepentingan sengkal perut yang kelaparan.

Bukankah kemiskinan itu dekat dengan kekafiran? Dan bukankah kemiskinan itu diproduksi atas keterbatasan akses umat islam terhadap struktur ruang pembangunan yang berkeadilan? Nah, dua pertanyaan inilah yang tidak pernah dijawab secara rill dalam visi-misi calon kepala daerah yang berlatar belakang muslim.

Diterbitkan Pertamakali di Harian Waspada

Rabu; 16/12/15 Hlm B7

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s