Awas (Desentralisasi) Rent Seeking

Tahun lalu, dalam laporan Bank Dunia dikatakan tingkat ketimpangan kesejahteraan masyarakat indonesia semakin tinggi dalam 15 tahun terakhir. Laju pertumbungan ketimpangan tersebut bahkan dapat dikatakan paling cepat di antara negara-negara di kawasan Asia Timur. Tercatat, ketimpangan di Indonesia mengalami peningkatan pesat pada priode 2002-2013. Bahkan pada tahun 2013 kemarin Indeks Gini mencapai 0,41 dan kini –pada tahun ini –naik dua point menjadi 0,43. Artinya, angka ketimpangan di Indonesia masuk dalam katagori tinggi.

Meski angka ketimpangan masuk dalam katagori tinggi, namun laju pertumbuhan ekonomi Indonesia cenderung stabil bahkan masuk dalam katagori positif yakni tumbuh pada kisaran empat sampai lima persen setiap tahun. Artinya ada korelasi yang cukup kuat antara pertumbuhan ekonomi dengan peningkatan ketimpangan. Ketika terjadi krisis ekonomi global pada tahun 1998 dan tahun 2007, angka ketimpangan mengalami penurunan. Sedangkan pada saat kondisi ekonomi kembali meningkat, ketimpangan juga semakin tinggi.

Hal ini terjadi karena kelompok the have (orang kaya) lebih siap menghadapi krisis dan pada saat terjadi booming (peningkatan) ekonomi kembali, mereka juga lebih siap untuk melipatgandakan kekayaan dan pendapatannya. Sedangkan bagi kelompok the have not (tidak berpunya/miskin) turun-naiknya kondisi ekonomi tidak terlalu berpengaruh dengan kehidupan mereka. Hanya saja, keterbatasan finansial (baca: uang dan aset), membuat penurunan pendapatan sedikit saja akan mempengaruhi kualitas hidup mereka. Di sinilah ketimpangan itu terjadi. Ketika pertumbuhan ekonomi terjadi, kelompok the have akan melipatgandakan asetnya, sedangkan kelompok the have not kondisinya tetap sama; bekerja setiap hari dengan gaji bulanan yang pas-pasan.

Bentuk Ketimpangan

Jika kita membaca data-data atau melakukan “blusukan” secara langsung ke tengah kehidupan masyarakat, kita akan menemukan banyak bentuk ketimpangan yang nyata. Ketimpangan antara pulau jawa dan luar pulau jawa adalah satu fenomena yang sangat umum yang bisa kita perhatikan. Lebih spesifik lagi, di kota ini, Medan, kita akan sangat gampang melihat bentuk ketimpangan yang rill.

Silahkan anda pergi kepemukiman-pemukiman penduduk yang ada di perkotaan. Anda akan melihat bagaimana kondisi masyarakat miskin kota yang hidup dibalik kemewahan –wajah perkotaan –seperti apartement, plaza dan hotel-hotel lainnya. Bantaran Sungai Deli dan Sungai Babura adalah contoh yang representative untuk ini. Ada pemukiman kumuh yang tersembunyi di balik mewahnya bangunan apartement, perumahan, hotel dan gendung-gedung lainnya.

Dengan gambaran ini, terlihat jelas bahwa ketimpangan tidak hanya tentang pendapatan dan penghasilan yang tidak merata atau timpang. Tetapi ada bentuk variabel lain yang juga bisa dipakai untuk mengukur ketimpangan di tengah masyarakat yaitu Gini wealth dan Gini tanah (kepemilikan tanah). Kedua indeks gini ini jarang digunakan untuk mengukur ketimpangan di tengah masyarakat, jika-pun digunakan tetapi hasilnya tidak dipublis secara terbuka atau jarang mendapatkan perhatian khusus oleh media.

Padahal kepemilikan tanah di negara agraris seperti Indonesia sangatlah penting sebab hampir setengah dari penduduk indonesia –atau sekitar 39 persen –bekerja pada sektor pertaniaan. Ketimpangan yang dihasilkan atas kepemilikan tanah tentu akan berdampak secara langsung terhadap petani. Hal ini dapat dilihat dari hasil sensus pertaniaan yang dilakukan BPS pada 2013 lalu yaitu terjadi penurunan jumlah rumah tangga pertanian dari 31,17 juta pada tahun 2003 menjadi 26,13 juta (atau 11% dari penduduk Indonesia) pada tahun 2013.  Ironisnya, pada priode tahun yang sama (2003-2013) terjadi peningkatan jumlah perusahaan yang bergerak di bidang pertanian. di mana pada tahun 2003 ada 4.011 perusahaan dan pada tahun 2013 naik menjadi 5.486 perusahaan.

Fakta lain yang bisa dilihat dari Sensus Pertanian BPS adalah semakin besarnya jumlah petani yang tidak memiliki tanah. Dari 26,13 juta jumlah petani tersebut, 16 juta (61,5) di antaranya tidak memiliki tanah. Artinya, ada 61,5% petani yang lebih tepat disebut buruh tani di tanah-tanah petani lain, maupun menjadi buruh di perusahaan-perusahaan pertanian yang mengelola perkebunan skala besar.

Hal ini yang kemudian menjadikan lokasi bermukimnya petani selalu menjadi kantong-kantong kemiskinan. Bagi mereka –kaum tani– yang tidak sangup lagi mengelola lahan pertaniannya dengan berbagai alasan, lebih memilih untuk menjual lahan pertanianya kepada pengembangan. Penyusutan lahan pertanian dari tahun ke tahun inilah yang menjadi bukti abainya pemerintah dalam menyikapi persoalan petani dan tanah selama ini. Efeknya tingkat pendapatan masyarakat di pedesaan sangat rendah dan tidak stabil. Hal ini yang kemudian mempengaruhi tingkat perkembangan kualitsa SDM di pedesaan dan itu membuat ketimpangan antara desa dan kota menjadi sangat nyata.

Dilema Perkotaan

Tentunya, bentuk ketimpangan atas kepemilikan tanah tidak hanya terjadi di desa seperti yang tergambar di atas. Ketimpangan kepemilikan tanah juga terjadi di perkotaan. Penguasaan tanah atau monopoli tanah oleh beberapa kelompok orang dengan perusahaan besarnya tentu berpengaruh terhadap kondisi perkotaan. Di beberapa kota besar di Indonesia, hampir semua tanah dan bangunannya dikuasai oleh kelompok dan orang-orang tertentu.

Apa yang dikatakan Prof. Yusril Ihza Mahendra beberapa waktu lalu bahwa; 0,2 persen penduduk Indonesia menguasai 74 persen tanah di Indonesia dengan bentuk konglomerasi, real estate, pertambangan, perkebunan sawit, HPH dan lain sebagainya, adalah bukti kuat bahwa proses pembangunan sangat dipengaruhi oleh kepentingan kelompok konglomerat. Kondisi inilah yang membuat ketimpangan di Indonesia menjadi begitu nyata. kelompok-kelompok konglomerat tersebut semakin menguatkan cengkaramannya ke daerah-daerah atau kota-kota di Indonesia.

Mereka (baca: konglomerat) masuk ke daerah-daerah melalui jalur desentralisasi. Mereka ikut terlibat secara langsung dalam proses Pilkada atau Pilgub dengan membiayai kampaye calon kepada daerah yang dianggap memiliki peluang yang besar untuk menang. Dampaknya politik balas budi pada tingkatan lokal berlangsung secara mulus. Semua regulasi dan kepentingan pengusaha untuk itu pasti akan diakomodir oleh kepada daerah meski pada akhirnya merugikan kepentingan publik.

Penutup

Aktifitas hubungan antara pihak konglomerat dan birokasi –baik pada level pusat dan daerah –dalam rangka untuk memperoleh keuntungan bisnis inilah yang kemudian disebut sebagai  rent seeking. Pada dasaranya aktifitas rent seeking ini bertujuan untuk mencari dan mendapatkan peluang untuk menjadi penerima rente yang diberikan oleh birokrasi dengan cara menyerahkan sumberdaya atau menawarkan proteksi terhadap aktifitas konglomerat di tingkat daerah.

Maka tidak salah jika kemudian kita sangat mudah menemukan bangunan-bangunan seperti mall, rumah sakit, hotel dan apartement serta proverti lainnya yang berdiri tidak memiliki amdal dan tidak sesuai dengan peruntukan lahan serta tata ruang. Nah kini, apakah kita akan tetap terjebak pada kelompok-kelompok rent seeking yang telah terdesentralisasi ke daerah-daerah ini?

Pertamakali Diterbitkan di Harian Mimbar Umum

Selasa, 29 Maret 2016

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s