Politik Transaksional di Desa

003 - Politik Transaksional di DesaSejak dulu desa telah menjadi satu representative negara dalam skla lokal. Perkembangan dari masa ke masa terus saja mengalami perubahan, khususnya dalam tatanan politik pembangunan. Desa selalu saja dijadikan satu komuditas politik yang penting bagi setiap pemerintahan yang berkuasa. Pada masa kolonialisme, desa mulai menjadi wilayah teritorial dan menjadi perpanjangan tangan Pemerintah Belanda yang ditandai dengan berbagai aturan dan undang-undang yang disusun untuk kepentingan pemerintahan kolonial.

Salah satu aturan yang diterapkan pemerintah kolonial adalah memasukkan beberapa syarat untuk dapat menjadi kepala desa seperti tingkat pendidikan, usia, kesehatan fisik dan mental, etika, ketaatan beragama dan norma susila lainnya. Sejak masa ini, desa telah berada di bawah cengkraman politik kekuasaan kolonoalisme. Kepala desa diberikan peranan ganda, satu sisi bertindak mewakili kepentingan rakyat, di sisi lain harus mewakili kepentingan pimpinan –atau pemerintah –yang banyak ditunggani agenda kepentingan politik pribadi.

Ironisnya, pasca kemerdekaan perilaku intervensi pemerintah pusat terhadap desa semakin meningkat, baik pada sama orde lama maupun orde baru. Pemerintahan desa ditata sedemikian rupa, khususnya pasca tragedi G30S-PKI 1965, atas perintah pusat banyak desa yang mulai mengontrol warganya dengan mendisiplinkan mantan aktivis PKI dan memberikan surat jalan bagi warga desa yang ingin keluar atau berpergian ke kota. Kondisi ini terus terjadi pada tahun 70an dan 80an.

Pada tahun 1970an, pemerintah pusat mulai memperkuat komunitas-komunitas desa yang mereka bentuk. Hal ini bisa dilihat dari banyaknya aparat pemerintah baik pada tingkat kabupaten/kota dan desa yang sibuk melakukan penyuluhan ke warga-warga dusun tentang pendidikan, kesehatan, keterampilan, perternakan dan perikanan serta sosialisasi tentang aktifitas perlombaan desa. Namun menjelang akhir tahun 1970an pemerintah mulai melakukan pendisiplinan terhadap warga dengan memberikan pemahaman semangat pembangunan orde baru dengan “kedok” penguatan basis suara golkar.

Sedangkan pada tahun 1980an pemerintah orde baru semakin menguatkan akar birokrasinya melalui pemerintahan desa. Struktur organisasi pemerintahan desa menjadi sentralistik di tangan Kades dengan mengembangkan organisasi-organisasi yang mendukung beroprasinya kinerja pemerintahan dan pembangunan di desa seperti; LKMD, PKK, Dasa Wisma, Hansip, Karang Taruna dan RT/RW. Perombakan struktur organisasi desa ini kemudian membawa efek dengan tertariknya masyarakat kelas menengah –di pedesaan –untuk mengisi posisi-posisi jabatan di organisasi-organisasi ini. Kelompok kelas menengah ini kemudian mendapatkan simbol baru sebagai elit desa. Corak atau simbol tersebut bisa kita lihat dari penyebutan nama seseorang dengan melekatkan jabatan dan pangkat di depannya seperti; Pak RT, Pak RW dan Ibu Penggerak PKK, Ketua LKMD dan lain sebagainya.

Kompetisi untuk menempati posisi sebagai elit desa terus berlanjut hingga kini dan bahkan membuka peluang bagi pengusaha-pengusaha tingkat desa untuk ikut berkompetisi. Pergulatan kompetisi antar elit desa semakin menarik dengan dibukanya ruang baru Badan Perwakilan Desa (BPD) pada era otonomi daerah tahun 2000an. Dengan gambaran perkembangan politik desa dari masa ke masa ini kita kemudian pantas untuk bertanya, siapa yang sesungguhnya diuntungkan atas berkembangnya organisasi pemerintahan desa? Apakah hanya pemerintaah dan elit politik desa? Atau keseluruhan warga desa? Pertanyaan inilah yang penting untuk dijawab, apalagi setelah berlakunya UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang dianggap hanya menguntungkan kelompok masyarakat tertentu.

UU Desa

Ada pertanyaan besar yang sebenarnya harus kita jawab bersama yaitu; apakah berlakunya UU No. 6 Thn 2014 tentang Desa dapat mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat desa? Pertanyaan ini penting untuk dijawab bersama sebab pada undang-undang ini desa diberikan kewenangan dalam pembangunan dengan mendorong pemerintahan desa yang professional, efesien dan efektif, transparan serta bertanggung jawab.

Upaya tersebut diwujudkan dalam hal pemberian pelayan prima kepada masyarakat yang akhirnya berpengaruh kepada peningkatan kesejahteraan bersama dan menjadikan desa sebagai subjek pembangunan. Posisi ini yang membuat desa harus diberdayakan dengan sumber pembiayaan yang memadai. Pada pasal 71 sampai dengan 75 UU No. 6 Thn 2014 dikatakan sumber-sumber pembiayaan di desa meliputi; pedapatan asli desa, alokasi dari APBN, bagi hasil dari pajak dan retribusi kabupaten, bantuan keuangan dari provinsi dan kabupaten, hibah atau sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat serta pendapatan lainnya yang sah.

Nah sumber dana yang begitu banyak tersebut membuat desa semakin terlihat seksi dan menggiurkan bagi kelompok kepentingan atau kelompok elit yang ada di desa. Itu sebabnya mengapa pemilihan Kades saat ini begitu meriah dengan berbagai atribut kampaye dan diikuti secara antusias oleh kelompok elit lokal. Mereka seolah-olah hadir atas dasar keterpanggilan jiwa untuk memperbaiki kehidupan masyarakat desa, padahal bisa saja kehadiran mereka di latar belakangi oleh potensi sumber keuangan desa yang begitu besar.

Anda banyangkan saja, bantuan pemerintah kepada desa melalui APBN tahun 2016 mencapai angka Rp 46,9 triliun dan setiap desa diperkirakan menerima sekitar Rp 800 juta. Dana tersebut masih berasal dari APBN saja, belum lagi dari bantuan keuangan provisi dan kabupaten, bagi hasil pajak dan retribusi kabupaten dan pendapatan desa serta bantuan dari pihak ketika. Jika ditotal, tidak menutup kemungkinan setiap desa mendapatkan dana sebesar  satu hingga dua milyar rupiah setiap tahunnya. Besar bukan?

Politik Transaksi

Beberapa waktu yang lalu saya bertemu dengan seorang teman yang sedang konsen melakukan penelitian tentang politik masyarakat desa pasca berlakunya UU No. 6 Thn 2014. Pada pertemuan sederhana itu ia mengatakan bahwa seorang calon kepada desa terkadang harus mendapatkan dukungan politik dari anggota legislative –baik tingkat lokal maupun nasional –atau elit eksekutif lokal agar dapat menang menjadi kepala desa. Namun dukungan tersebut nantinya dibalas dengan menjadikan desa tersebut sebagai basis suara anggota legislative atau eksekutif tersebut.

Selain itu, pola transaksional kedua yang ia temukan dalam pentas pilkades adalah munculnya politik uang di tengah masyarakat. Masyarkat desa dimobilisasi dan diarahkan untuk ikut serta dalam pemilihan dengan pendekatan uang. Meski tidak secara menyeluruh masyarakat terpengaruh tetapi dalam beberapa kasus terdapat masyarakat yang mau menerima dan mengharapkan politik uang.

Temuan ini tentunya membuat kita kaget, desa yang selama ini dinilai harmonis dan memiliki modal sosial yang kuat dengan ikatan-ikatan kebatinan, norma dan nilai-nilai sosial, sekarang harus terperangkap dalam berbagai bentuk polarisasi politik. Masyarakat desa terskat dalam berbagai kepentingan. Dari dulu hingga kini desa masih saja menjadi ladang pertarungan kepetingan bagi banyak elit. Dana desa yang diharapkan dapat untuk memberdayakan masyarakat belum sepenuhnya teruji, sebab muncul kekuatiran akan dinikmati oleh mereka yang menang dalam pentas pilkades dan dijadikan “ladang proyek lokal” yang akan digarap oleh tim sukses.

Penutup

Logika politik transaksional secara sadar atau tidak sadar telah ikut mempengaruhi alur politik di Indonesia. Para politikus sudah berpikiran praktis dengan menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuannya. Kini alur politik transaksional telah masuk dan mencengkram kehidupan masyarakat desa. Kepentingan masyarkat pedesaan yang dominan berprofesi sebagai petani terus saja terabaikan. Itu sebabnya kemiskinan di pedesaan semakin meluas, kaum tani yang dominan hidup di pedesaan tidak menikmati hasil pembangunan yang bersifat industrial-kapitalistik.

Padahal pada waktu itu –sekitar tahun 1970an –konstribusi pertaniaan terhadap pembentukan pendapatan nasional (produk domestic bruto) mencapai 44,8% atau hapir separuh dari pendapatan nasional. Sumbangan tersebut lebih banyak dari pada industri manufaktur yang menyumbang cuma sebesar 8,4% terhadap penciptaan pendapatan nasional. Namun kini kondisinya berubah, desa menjadi kantong-kantong kemiskinan dengan realitas kaum tani yang hidup serba sulit dan harus menjual tanahnya untuk dapat terus bertahan hidup. Akhirnya kita patut bertanya; bukankah usaha peningkatan kesejahteraan petani jauh lebih penting daripada pentas pilkades atau alokasi dana desa?

Pertamakali Diterbitkan di Harian Waspada

Jum’at 29 April 2016

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s