Malpraktik Pembangunan

005 - Malpraktik PembangunanMemaknai pembangunan tentu dapat dilihat dari dua aspek. Pertama, pembangunan ditinjau dari artikata atau defenisi yang diberikan. Untuk aspek ini, makna pembangunan selalu mengacu pada tataran teoritik yang berlandaskan nilai-nilai ideal. Aspek kedua, pembangunan dapat dilihat dari proses atau usaha untuk mengaplikasikan nilai-nilai teoritik dalam sebuah implementasi perencanaan pembangunan. Biasanya, pada aspek kedua ini selalu dipengaruhi oleh nilai-nilai prakmatis dalam proses implementasinya.

Meski keduanya saling berkaitan, namun pada prosesnya, pengimplementasian pembangunan tidak lagi melihat makna atau nilai-nilai teoritik sebagai komponen yang lebih penting untuk dijalankan. Melainkan lebih mengutamakan nilai prakmatisme atas semangat transaksional berupa proyek-proyek pembangunan. Sehingga pembangunan tidak lagi dimaknai sebagai suatu proses multidimensional yang mencakup berbagai perubahan mendasar atas struktur sosial, sikap-sikap masyarakat dan institusi-institusi nasional. Namun, hanya dilihat pada aspek ekonomi dengan mengejar pertubuhan ekonomi dan proyek-proyek pembangunan.

Dosa Pembangunan

Angka kesenjangan sosial di Indonesia berdasarkan gini rasio dalam beberapa tahun ini sudah mencapai 0,43. Angka tersebut menjelaskan bahwa kesenjangan di Indonesia hampir mendekati kesenjangan yang tinggi dengan nilai besar dari 0,5. Selain data tersebut, Badan Pusat Statistik bahkan menunjukkan realitas kenjangan yang semakin jelas, di mana masyarkat bawah hanya mendapatkan distribusi pendapatan sekitar 13 persen. Sedangkan porsi pendapatan masyarakat  menengah menurun hingga di bawah 35 persen dari total pendapatan nasional. Tetapi, jika  dilihat pada masyarakat level atas yang jumlahnya hanya 20 persen dari penduduk di Indonesia dapat menguasai hampir 50 persen pendapatan negara.

Realitas kesenjangan tersebut membuat kita bertanya, apakah ini yang diharapkan dari suatu proses pembangunan yang sudah berjalanan selama 70 tahun? Jawabannya tentu saja tidak, sebab sebagai negara yang memiliki sumber daya alam yang melimpah kita tentu menginginkan tingkat kesejahteraan yang jauh lebih baik. Namun “dosa pembangunan” yang dihasilkan dari para pengambil kebijakan –baik pada tingkat eksekutif dan legislative –pada masa lalu membuat kita harus menikmati efeknya pada saat ini.

Selama tiga puluh dua tahun rezim orde baru berkuasa, kebijakan pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi dengan sokongan modal asing sebagai basis utamanya berakibat pada ketergantungan ekonomi Indonesia yang begitu besar terhadap negara-negara pendonor. Ekonomi Indonesia mengalami pertumbuhan yang signifikan pada masa itu yakni berada dikisaran enam persen pertahun yang sebelumnya hanya berada pada angka tiga persen pertahun. Pertumbuhan ekonomi tersebut termasuk dalam katagori tertinggi di antara negara-negara Asia Pasifik lainnya pada saat itu.

Meski Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi yang luar biasa cepat, namun pada kenyataannya ekonomi Indonesia telah dikuasai asing dan pemodal besar. Penghisapan ekonomi-pun terjadi di mana-mana, keuntungan mengalir dari Indonesia ke luar negeri. Itu sebabnya trickle down effect yang diharapkan muncul dari proses industrialisasi –melalui investasi negara-negara asing –tidak pernah terjadi. Mahal membuat tingkat kesenjangan semakin menjadi-jadi baik antara daerah –desa dan kota, jawa dan luar jawa –atau antar kelas dalam masayarakat.

Padahal sebagai negara agraris dan maritim, idealnya orientasi pembangunan Indonesia harus diarahkan pada sektor pertanian dan perikanan sebagai basis utamanya, bukan pada sektor industri manufaktur. Hal ini disebabkan sektor pertanian dan perikanan merupakan tempat bagi kebanyakan masyarakat Indonesia bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Namun apa daya, kedua sektor ini malah tidak mendapatkan tempat utama dalam proses pembangunan di Indonesia.

Realitas Pertanian

Sektor pertaniannya misalanya, pada tahun 1971 konstribusi pertanian terhadap pembentukan pendapatan nasional (produk domestic bruto) mencapai 44,8% atau hapir separuh dari pendapatan nasional. Sumbangan tersebut lebih banyak dari pada industri manufaktur yang menyumbang cuma sebesar 8,4% terhadap penciptaan pendapatan nasional. Ditinjau dari aspek pemberian kesempatan kerja yang diciptakan, sektor pertanian menyaerap porsi tenaga kerja yang jauh lebih banyak lagi, yakni mencapai 64% sementara industri manufaktur hanya menyumbang 6,5%.

Namun gambaran tersebut berubah cukup derastis ketika pembangunan berlangsung selama 30 tahun kemudian. Pada tahun 2001, miasalnya, secara umum peta penyerapan tenaga kerja tidak mengalami perubahan secara berarti, dimana sektor pertaniaan meneyarap tenaga kerja 43,8% dan hanya menyumbang pendapatan nasional sebesar 17,0%. Sebaliknya sektor industri manufaktur menyumbang PDB sebesar 25% tetapi cuman menyerap tenaga kerja 13,3%.

Sedangkan pada tahun 2013 lalu, BPS melalui Sensu Pertanian mencatat terjadi penurunan jumlah rumah tangga pertanian dari 31,17 juta pada tahun 2003 menjadi 26,13 juta (atau 11% dari penduduk Indonesia) pada tahun 2013.  Ironisnya, pada priode tahun yang sama (2003-2013) terjadi peningkatan jumlah perusahaan yang bergerak di bidang pertanian. di mana pada tahun 2003 ada 4.011 perusahaan dan pada tahun 2013 naik menjadi 5.486 perusahaan.

Fakta lain yang bisa dilihat dari Sensus Pertanian BPS adalah semakin besarnya jumlah petani yang tidak memiliki tanah. Dari 26,13 juta jumlah petani tersebut, 16 juta (61,5) di antaranya tidak memiliki tanah. Dengan mudah dapat disimpulkan bahwa selama 30 tahun pembangunan ekonomi dikerjakan secara besar-besaran di Indonesia, lewat strategi industrialisasi, ternyata hanya mementingkan sektor industri dan meninggalkan sektor pertanian yang nyaris karam.

Realitas Perikanan

Realitas kemiskinan pada kelompok petani juga dirasakan oleh kelompok nelayan yang menggantungkan hidup mereka dari sektor perikanan. Realitas tersebut dapat dilihat dari potensi lautnya yang besar tetapi nasib para nelayan yang mendiami pesisir lebih dari 22 persen dari seluruh penduduk Indonesia, justru hidup miskin dan terpinggirkan dalam pembangunan yang selama ini lebih mengarah kepada daratan. Hal ini menunjukkan bahwa proses kemiskinan dalam komunitas nelayan terjadi bukan secara alamiah, misalnya kurangannya keterampilan, tetapi lebih disebabkan oleh masalah structural yang memperlihatkan kebijkan-kebijkan pemerintah secara politik dan ekonomi belum berpihak pada kepentingan nelayan.

Hal ini bisa dilihat dari beberapa aspek; pertama, negara dengan telah sengaja mengabaikan sektor kelautan dsn perikanan sebagai basis ekonomi nasional. Walaupun sumber dayanya telah tersedia. Kedua, negara juga membiarkan sebagian sumber daya perikanan diserobot dan dikeruk oleh nelayan (usahawan) asing, yang setiap hari menjala dan menyedot ikan di perairan Indonesia lewat kapal-kapal besar dan modern.

Ketiga akibat kealpaan negara dalam mengurusi masyarakat nelayan, sebagaian besar nelayan di Indonesia bisa digambarkan sebagai komunitas yang hidup subsisten dengan pendapatan yang bukan kecil tetapi juga tidak menentu. Hal ini dapat dilihat pada kebijakan pemerintah yang baru memisahkan Department Kelautan dan Perikanan dari Departement pada tahun 1999. Sehingga baru pada masa itu sektor perikanan mendapatkan perhatian yang memadai oleh pemerintah.

Malpraktik

Tujuan utama pembangunan adalah memperbaiki kualitas hidup. Kualitas hidup yang lebih baik memang membutuhkan adanya pendapatan yang lebih tinggi. Namun, ada banyak indikator lain yang harus diperjuangkan untuk meningkatkan kualitas hidup, seperti meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, perbaikan kondisi lingkungan hidup, pemerataan kesempatan dan pengentasan kemiskinan, serta peningkatan kebebasan individual.

Jika kondisi ini tidak dapat terwujud maka kita patut untuk curiga, jangan-jangan sudah terjadi aktifitas malpraktik dalam proses pembangunan yang ada disekitar kita? Rasa curiga tersebut tidak lagi harus dicari jawabannya, sebab pada realitasnya kita sudah dapat merasakan dan menyaksikan bagaimana malpraktik pembangunan tersebut terjadi. Demokrasi dengan politik transaksional mengharuskan praktik pembangunan tidak lagi diperuntukkan bagi kepentingan banyak orang tetapi hanya diperuntukkan bagi kepentingan penguasa dan pengusaha yang menjadi sponsor politik penguasa.

Dengan kata lain, pilihan-pilihan pembangunan saat ini tidak lagi berorientasi pada pertumbuhan dengan berharap pada mantra trickle-down effect atau berorientasi pada pemerataan dan keadilan. Tetapi yang ada kini, pilihan-pilihan pembangunan lebih berorientasi pada aktifitas-aktifitas rent seeking baik pada skla nasional atau lokal yang selalu melibatkan pemerintah dan pengusaha.

Penutup

Reformasi sudah terjadi delapan belas tahun yang lalu. Rezim orde baru dengan model kepemimpinan yang diktator dan sentralistik akhirnya tumbang. Harapan akan praktik-praktik pembangunan yang lebih baik –pasca orde baru –ternyata tidak juga terjadi, meski sudah empat presiden silih berganti memimpin negeri. Angka kemiskinan masih cukup tinggi, kesenjangan sosial menjadi realitas sehari-hari. Dampak yang paling dirasakan adalah akumulasi pengangguran, kriminalitas yang tidak bisa teratasi, dan pemasalahan sosial yang terus saja muncul.

Kini praktik-praktik pembangunan harus bisa diarahkan pada kepentingan masyarakat banyak –seperti kelompok petani dan nelayan –jangan sampai, praktik-praktik pembangunan yang sama pada masa dahulu terus saja terjadi secara berulang-ulang dalam setiap masa kepemimpinan. Pemerintahan Jokowi-JK dengan kabinet kerjanya harus bisa mengatasi malpraktik pembangunan yang selama ini terus terjadi. Bukankah tujuan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat?

Pertamakali Diterbitkan di Harian Waspada

8 Juni 2016 Hlm B7

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s