Membangun (Tanpa) Utang

006 - Membangun (Tanpa) UtangPembangunan –di satu negara –tentunya membutuhkan modal. Modal tersebut dalam kajian ekonomi pembangunan klasik dapat diperoleh dari dalam negeri –dengan mengusahakan peningkatan tabungan penduduk –dan dari luar negeri –melalui penanaman modal asing dan utang luar negeri. Pada prosesnya, pilihan terhadap penggunaan modal pembangunan di Indonesia lebih banyak berorientasi pada utang luar negeri.

Hal ini bisa dilihat dari jumlah utang yang diwariskan dari presiden ke presiden lainnya, atau dari pemerintah ke pemerintah berikutnya. Pada era Presiden Soekarno misalnya, Indonesia melakukan pinjaman luar negeri ke negara-negara blok timur seperti Uni Soviet dan sekutunya. Diakhir rezimnya, Soekarno mewariskan utang ke pemerintahan Suharto sekitar USD 2,3 milliar. Angka tersebut di luar utang pemerintahan Hindia Belanda sebesar USD 4 milliar yang harus dibayarkan oleh Indonesia atas kesepakatan Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag Belanda, sebagai syarat kemerdekaan dan penyerahan kedaulatan.

Namun ironisnya, selama 32 tahun rezim orde baru berkuasa di bawah naungan Presiden Soeharto, utang luar negeri Indonesia semakin meningkat dengan rajinnya pemerintah orde baru melakukan pinjaman ke negara-negara blok barat dan lembaga asing seperti Bank Dunia dan Internasional Monetary Found (IMF). Atas dasar utang tersebut, Indonesia mulai melaksanakan pembangunan di segala sektor. Pertumbuhan ekonomi dikejar, dengan membangun infrastruktur, industri dan lain sebagainya. Hasilnya, ekonomi Indonesia mengalami pertumbuhan yang signifikan yakni berada dikisaran enam persen pertahun yang sebelumnya hanya berada pada angka tiga persen pertahun. Pertumbuhan ekonomi tersebut termasuk dalam katagori tertinggi di antara negara-negara Asia Pasifik lainnya pada saat itu.

Asumsi lepas landas yang diharapkan pemerintah orde baru akhirnya hanya menjadi angan-angan semata. Sebab hasil dari pembangunan –yang modal utamanya adalah pinjaman luar negeri tersebut –tidak diinvestasikan kembali ke dalam sektor-sektor produktif tetapi malah dijadikan lahan korupsi bagi lingkaran penguasa. Perilaku koruptif dan beban utang luar negeri yang besar membuat struktur ekonomi Indonesia keropos. Terbukti pada saat krisis ekonomi menghantam Asia Tenggara pada 1997, Indonesia menjadi negara yang hampir bangkrut dengan hutang luar negeri sebesar Rp. 1.500 triliun. Secara sederhana bisa disimpulkan bahwa selama 32 tahun rezim orde baru berkuasa, utang negara bertambah sekitar Rp. 46,88 triliun setiap tahunnya.

Atas kejadian ini, rakyat baru  sadar bahwa pembangunan yang dilakukan selama 30 tahun oleh rezim orde baru hanya menghasilkan utang-utang berbunga yang mesti dibayarkan. Jika dirata-ratakan maka dari 200 juta penduduk Indonesia, setiap kepalanya dibebani utang sekitar delapan hingga sembilan juta rupiah. Angka yang cukup fantastis bukan?

Pasca Reformasi

Pasca reformasi, ketergantungan Indonesia terhadap utang luar negeri semakin besar. Pada masa kepemimpinan Habibie, Indonesia menambah akumulasi utang sebesar USD 20 milliar, sehingga  total utang Indonesia menjadi USD 178 milliar. Meski pada priode berikutnya, Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur sempat menurunkan utang Indonesia menjadi USD 157 milliar, namun tetap saja, utang pemerintahan Indonesia masih sangat tinggi. Jika diakumulasikan dalam nilai rupiah pada saat itu bekisar Rp. 1.273 triliun.

Jumlah utang tersebut kemudian dikurangi kembali oleh Presiden Megawati menjadi Rp. 1.225 triliun dari hasil penjualan aset-aset negara. Meski sempat mengalami penurunan, namun diakhir masa jabatan Megawati, utang Indonesia kembali meningkat menjadi Rp. 1.299 triliun dan utang ini kembali diwariskan kepada pemerintahan selanjutnya yang dinaungi oleh Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Bukannya mengurangi utang negara, pemerintahan SBY yang berkuasa selama dua priode justru menambah utang Indonesia sebesar Rp. 724 triliun.

Kebijakan pembangunan yang sangat bergantung pada modal asing menjadi penyebab tinginya angka utang Indonesia pada masa pemeritahan SBY. Bahkan program-program sosial seperti BLSM, KUR, PNPM Mandiri, Jamkesmas, Raskin dan lain sebagainya –yang sangat popular pada saat itu –didanai dari hasil pinjaman utang luar negeri. Untuk tahun 2008 saja tercatat, Bank Dunia menggelontorkan dana untuk PNPM Mandiri sebesar 400 juta. Ironisnya, utang tersebut harus dikembalikan pada tahun 2030, sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

Kini, hal senada juga terjadi pada era pemerintahan Jokowi-Jk. Pemerintahan yang resmi terpilih pada 2014 lalu juga sudah menumpuk utang yang sangat besar. Tercatat utang pemerintahan Jokowi-Jk hingga akhir 2015 mencapai angka Rp. 3.089 triliun atau setara dengan USD 223,2 miliar. Angka ini terbilang besar dengan masa pemerintahan yang baru berjalan dua tahun. Lesunya perekonomiaan Indonesia dan minimnya penerimaan negara dari pajak sepanjang tahun 2015 menjadi alasan kuat pemerintah melakukan pinjaman (atau utang) luar negeri untuk modal pembangunan.

Pengulangan

Dalam beberapa bulan ini, kita sering menyaksikan Presiden Jokowi melakukan kunjungan kerja ke daerah sambil meresmikan proyek-proyek pembangunan infrastruktur. Mulai dari pembangunan pembangkit listrik, jalan Tol, sarana perkereta apian, pelabuhan, waduk, dan lain sebagainya. Gerakan pembangunan ini bahkan selalu digembar-gemborkan Jokowi dalam setiap pidato-nya. Tetapi apakah kita pernah sadar bahwa pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah selama ini selalu menggunakan utang luar negeri yang pada saatnya harus dibayar? Tentu saja tidak.

Jadi apa yang dilakukan jokowi, sesungguhnya hanyalah pengulangan saja. Pilihannya terhadap kebijakan-kebijakan pembangunan tetap saja berbasiskan pada modal pinjaman (utang) luar negeri dan atau investasi asing. Dan tindakkan ini juga dilakukan oleh presiden-presiden sebelumnya. Politik ekonomi berdikari yang menjadi slogan Jokowi-Jk pada saat kampaye presiden lalu akhirnya hanya isapan jempol semata. Sinyal ekonomi-politik berdikari akan menjadi isapan jempol sebenarnya telah tampak sejak awal masa kampaye. Di mana Jokowi-Jk kurang banyak mengelaborasi soal penyelesaian utang luar neger Indonesia dalam kampayenya. Bahkan dalam bundle visi-misi yang diserahkan ke KPU, tercatat pasangan Jokowi-Jk hanya menyinggung soal pengurang utang negara secara bertahap, tetapi tetap membuka peluang utang baru untuk membiayai pengeluaran pemerintah yang produktif. Sehingga tidak terlihat sama sekali ketegasan pemerintahan Jokowi-Jk dalam menyelesaikan utang.

Penutup

Kini kas negara semakin “cekak”, pemerintah harus mengurangi biaya belanja kementerian dan lembaga negara. Hal ini terlihat dari Instruksi Presiden No. 4 Tahun 2016, di mana pemerintah memangkas APBN 2016 sebesar Rp. 50,6 triliun. Efeknya hampir semua kementerian kena pangkas dalam hal pembelanjaan keuangan. Efesiensi memang menjadi pilihan terakhir, apalagi sampai saat ini serapan pajak belum maksimal dilakukan oleh pemerintah.

Efesiensi terhadap belanja keuangan kementerian dan lembaga menjadi sinyal bahwa negara sedang tidak memiliki uang yang cukup untuk membiayai pembangunan. Program pengampunan pajak yang diharapkan bisa menambah pendapatan negara juga belum bisa terealisasi. Sedangkan di satu sisi, pemerintahan Jokowi-Jk terus mengejar percepatan pembangunan infrastruktur. Pada titik inilah kita perlu mengingatkan pemerintah, jangan sampai, egoisme untuk mengejar pembangunan infrastruktur dengan mencitrakan keberhasilan pemerintah dalam pembangunan, malah harus menambah hutang baru bagi negara, seperti yang dilakukan pada masa pemerintahan orde baru.

Kini, pilihan-pilihan kebijakan pembangunan harus lebih rasionalitas. Jangan sampai pembangunan yang diharapkan mampu mempersempit kesenjangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat malah menjadi sumber petakan bagi masa depan negara karena dibiayai dari utang luar negeri.

Nah, jika pemerintah tetap memilih melakukan pembangunan infrastruktur dengan cara mengutang, maka sebenarnya pemerintah bukan sedang membangun pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, tetapi yang terjadi adalah pemerintah sedang membangun utang. Jadi kapan utang-utang itu bisa dibayar?

Pertamakali Diterbitkan di Harian Waspada

Kamis, 23 Juni 2016, Hlm B 8

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s