Pembangunan Berkelanjutan

Pembangunan berkelanjutan (sustainable development) menjadi topik yang menarik pada beberapa dekade belakangan ini, khususnya setelah tujuan pembangunan millennium yang tertuang dalam Millenium Development Goals (MDGs) akan usai pada akhir tahun 2015 dan segera digantikan dengan Sustainable Development Development Goals (SDGs). Isu SDGs secara resmi sudah diperbincangkan pada tingkat global pada KTT Rio+20 tahun 2012 yang menghasilkan dokumen “The Future We Want”.

Pada dokument inilah SDGs dicantumkan berserta arahan tentang pentingnnya tiga dimensi pembangunan berkelanjutan yaitu; Ekonomi, Sosial dan Lingkungan Hidup yang harus bersinergi dalam pembangunan global ke depan. Dokument SDGs ini kemudian disahkan pada KTT Pembangunan berkelanjutan PBB yang berlangsung di New York pada tanggal 25-27 September 2015. Dalam KTT tersebut ditetapkan bahwa SDGs akan mulai diberlakukan pasca tahun 2015 sampai 2030. SDGs tidak hanya berlaku untuk negara berkembang tapi juga untuk negara-negara maju.

Tentunya pembangunan berkelanjutan yang terangkum dalam SDGs jauh lebih luas dibandingkan dengan program pembangunan yang ada di dalam MDGs. Di mana pada document SDGs terdapat 17 poin tujuan pembangunan pasca 2015. Ke-17 poin yang ada di dalam SDGs tersebut merupakan penggabungan dari beberapa poin MDGs yang dianggap belum terpenuhi sampai tahun 2015.

Kelestarian Lingkungan

Ketujuh belas poin MDGs tersebut menjadi pekerjaan rumah yang harus dikerjakan oleh pemerintah pasca berakhirnya MDGs 2015. Untuk mewujudkan ke-17 poin tersebut tentu bukanlah pekerjaan yang mudah. Apalagi di satu sisi, target MDGs pada poin ketujuh tentang kelestarian lingkungan hidup belum terealisasi sepenuhnya. Pada point ketujuh ini masih terdapat lima indikator yang belum terpenuhi yaitu; pertama, rasio luas kawasan yang tertutup pohon. Kedua, jumlah emisi karbon dioksida. Ketiga, rasio luas kawasan lindung untuk menjaga kelestarian keanekaragaman hayati. Keempat, proporsi rumah tangga di desa dengan akses berkelanjutan terhadap sumber air layak. Kelima, proporsi rumah tangga di desa dengan akses berkelanjutan terhadap fasilitas sanitasi dasar layak.

Lima indikator dari poin kelestarian lingkungan yang belum tercapai dan masih membutuhkan kerja keras menjadi bukti bahwa pemerintah –baik pada tingkat pusat dan daerah –belum sepenuhnya konsen dengan perlindungan lingkungan. Parahnya, pemerintahan Indonesia di bawah naungan Jokowi-JK tidak memasukkan secara eksplisit perlindungan lingkungan sebagai agenda prioritas pembangunan mereka.

Hal ini bisa dilihat pada sembilan prioritas untuk perubahan Indonesia yang terangkum dalam nawacita. Jika diringkas nawacita hanya memuat persoalan yang diantaranya adalah pertama; penguatan perlindungan keamanan nasional dengan membangun pertahanan negara dengan konsep Tri Matra. Kedua; membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya. Ketiga; membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah atau desa. Keempat; melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermatabat dan terpercaya.

Kelima; meningkatkan kualitas hidup manusia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan serta kesejahteraan masyarakat dengan program “Indonesia Kerja” dan “Indonesia Sejahtera” dengan mendorong land reform dan program kepemilikan tanah seluas 9 hektar, program rumah kampung deret atau rumah susun murah yang disubsidi serta jaminan sosial untuk rakyat di tahun 2019.

Keenam; meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional. Ketujuh; mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor strategis ekonomi domestik. Kedelapan; Melakukan revolusi karakter bangsa melalui kebijakan penataan kembali kurikulum pendidikan nasional dengan mengedepankan aspek pendidikan kewarganegaraan, yang menempatkan secara proporsional aspek pendidikan. Dan terakhir kesembilan; Memperteguh kebhinnekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia melalui kebijakan memperkuat pendidikan kebhinnekaan dan menciptakan ruang-ruang dialog antar warga.

Kesembilan poin yang terangkum dalam nawacita tersebut hanya merangkum pola pembangunan ekonomi, sosial dan politik yang sama sekali tidak mencantumkan kepentingan perlindungan lingkungan. Padahal bencana yang selalu hadir disebabkan kerusakan lingkungan sangat mempengaruhi kinerja sosial dan ekonomi masyarakat. Pada tahapan inilah model pembangunan yang berkelanjutan sangat dibutuhkan untuk diaplikasikan pada program pembangunan.

Tiga Prinsip

Untuk dapat menciptakan program kerja pembangunan yang berkelanjutan maka ketiga aspek pada pembangunan berkelanjutan –yaitu pembangunan ekonomi, sosial dan perlindungan lingkungan –harus dapat dioprasionalkan secara langsung dengan tiga prinsip dasar pembangunan berkelanjutan. Menurut A. Sonny Keraf dalam bukunya Etika Lingkungan Hidup (2010) terdapat tiga prinsip pembangunan berkelanjutan yakni prinsip demokrasi, prinsip keadilan, prinsip keberlanjutan.

Prinsip demokrasi meliputi prinsip yang dapat menjamin agar pembangunan dilaksanakan sebagai perwujudan kehendak bersama seluruh rakyat dan demi kepentingan bersama seluruh rakyat. Artinya pembangunan tidak dilaksanakan atas kehendak pemerintah atau partai politik yang berkuasa tetapi harus didasarkan pada kehendak dan kepentingan rakyat. Ini adalah satu prinsip moral paling mendasar untuk dapat menjamin bahwa apa yang diidealkan sebagai paradigma pembangunan berkelanjutan bisa mempunyai peluang untuk direalisasikan.

Ada beberapa aspek penting dari prinsip demokrasi ini; Pertama, agenda utama pembangunan adalah agenda rakyat dan kepentingan rakyat. Maksudnya, pembangunan adalah implementasi aspirasi dan kehendak masyarakat. Kedua, Partisipasi masyarakat dalam merumuskan kebijakan pembangunan dan dalam mengimplementasikan kebijakan pembangunan adalah sebuah keharusan moral politik. Artinya, masyarakat tidak hanya dilibatkan dalam mengimplementasikan agenda pembangunan dari pemerintah, tetapi juga ikut serta dalam merumuskan dan menentukan agenda pembangunan.

Selanjutnya, prinsip keadilan, pada dasarnya prinsip ini ingin menjamin agar semua orang dan kelompok masyarakat memperoleh peluang yang sama untuk ikut dalam proses pembangunan dan kegiatan-kegiatan produktif serta ikut dalam menikmati hasil-hasil pembangunan.

Terakhir adalah prinsip berkelanjutan. Prinsip ini mengharuskan kita untuk merancang agenda pembangunan dalam dimensi visioner jangka panjang, agar dapat melihat dampak pembangunan baik positif maupun negative dalam segala aspeknya tidak hanya dalam dimensi jangka pendek. Prinsip ini sejalan dengan kenyataan bahwa sumber daya ekonomi terbatas, aspek sosial-budaya dan lingkungan hidup adalah aspek berdimensi jangka panjang, dan bahwa pembangunan berlangsung dalam ruang ekosistem yang mempunyai interaksi rumit.

Ketiga prinsip pembangunan berkelanjutan ini pada dasarnya merupakan prinsip yang mendorong agar terciptanya keadilan pembangunan antar generasi. Dengan istilah lain dapat dikatakan bahwa pembangunan berkelanjutan harus dapat memberikan generasi yang akan datang peluang pendapatan dan kehidupan sosial yang sama –atau lebih tinggi –dari  generasi sekarang.

Untuk itu dibutuhkan perubahan pendekatan politik pembangunan yang dapat mengintegrasikan antara pertumbuhan ekonomi, pembangunan sosial dan perlindungan lingkungan. Jika politik pembangunan ini tidak dapat terintegrasikan dengan baik maka generasi kita yang akan datang hanya akan menikmati kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh kebijkan pembangunan yang kita lakukan saat ini. Bukankah itu akan menjadi dosa sosial-politik yang akan kita tanggung seumur hidup?

Pertamakali Diterbitkan di Harian Mimbar Umum

Senin, 1 Agustus 2016

 

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s