71 Tahun Melawan Kemiskinan

Hasil gambar untuk orang miskin
Sumber Gambar: Internet

Kemiskinan masih menjadi tampilan umum masyarakat Indonesia. Padahal, tepat pada tanggal 17 Agustus 2016 nanti bangsa ini telah berusia 71 tahun. Usia yang dapat dikatakan tidak muda lagi bagi suatu bangsa.  Namun sayangnya, selama 71 tahun itu juga nuansa kemerdekaan seolah tidak pernah hadir bagi 28,01 juta –atau sekitar 10,86 persen –penduduk miskin di Indonesia. Fakta ini membuat kita patut bertanya, apa yang menjadi penyebab mengapa kemiskinan di negeri ini sulit untuk dientaskan? Bukankah sudah banyak program-program peningkatan kesejahteraan yang digulirkan oleh pemerintah?

Dua pertanyaan tersebut menjadi penting untuk dijawab di tengah angka kemiskinan dan kesenjangan sosial yang relatif cukup tinggi. Bahkan jika dilihat dari indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan justru semakin meningkat. Pada September 2015 indeks kedalaman kemiskinan berada pada posisi 1,84 menjadi 1,94 pada Maret 2016. Sedangkan indeks keparahan kemiskinan naik dari 0,51 menjadi 0,52 pada priode yang sama yaitu Maret 2016.

Ironisnya, indeks kedalaman kemiskinan dan keparahan kemiskinan di desa jauh lebih tinggi dibandingkan di perkotaan. Jika dilihat indeks kedalaman kemiskinan pedesaan naik dari 2.40 menjadi 2.74 dan indeks keparahan kemiskinan naik dari 0,67 menjadi 0,79. Kenaikan ini dipengaruhi oleh garis kemiskinan di pedesaan yang cukup tinggi, makin banyaknya penduduk desa yang mengkonsumsi produk yang berasal dari perkotaan dan pembelian barang tersebut dilakukan secara ecer. Ketiga faktor ini membuat laju inflasi di pedesaan menjadi sulit dikendalikan dan berimbas juga pada tingat kemiskinan di pedesaan yang relatif masih tinggi.

Krisis Ekonomi

Kondisi ekonomi yang sangat sulit pasca kemerdekaan hingga tahun 1965, membuat usaha pembangunan di Indonesia berjalan di tempat bahkan cenderung memasuki masa krisis. Stabilitas politik yang tidak berjalan –dengan terjadinya benturan idiologi antar partai yang ditandai dengan sering bergantinya kabinet pemerintahan Indonesia pada saat itu –dan imbasnya, kehidupan sosial masyarakat juga semakin bergejolak dengan adanya daerah-daerah yang melakukan pemberontakan untuk merdeka.

Selain tidak terkendalinya kondisi sosial-politik secara internal, pemerintah orde lama pada masa itu juga dihadapkan dengan tekanan politik luar negeri yang di mainkan oleh Belanda melalui politik konfrontasi. Puncaknya, pada akhir tahun 1965, Indonesia mengalami hiper inflasi hingga lebih dari 300 persen. Dan akhirnya, rezim ini-pun tumbang dan digantikan dengan rezim orde baru yang dipimpin oleh Soeharto.

Pada masa awalnya, rezemi orde baru tampak berhasil melakukan pembangunan dengan melakukan stabilitas politik, mengejar pertumbuhan ekonomi dan melakukan pemerataan pembanguan. Ketiga aspek ini kemudian disebut dengan istilah trilogi pembangunan. Hasilnya ekonomi Indonesia mengalami pertumbuhan yang signifikan pada masa itu yakni berada dikisaran enam persen pertahun yang sebelumnya hanya berada pada angka tiga persen pertahun. Pertumbuhan ekonomi tersebut termasuk dalam katagori tertinggi di antara negara-negara Asia Pasifik lainnya pada saat itu.

Meski Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi yang luar biasa cepat, namun pada kenyataannya ekonomi Indonesia telah dikuasai asing dan pemodal besar. Penghisapan ekonomi-pun terjadi di mana-mana, keuntungan mengalir dari Indonesia ke luar negeri. Itu sebabnya trickle down effect yang diharapkan muncul dari proses industrialisasi –melalui investasi negara-negara asing –tidak pernah terjadi. Mahal membuat tingkat kesenjangan semakin menjadi-jadi baik antara daerah –desa dan kota, jawa dan luar jawa –atau antar kelas dalam masayarakat.

Celakanya, kondisi tersebut –kesenjangan dan kemiskinan –masih terus dirasakan hingga kini. Program-program peningkatan kesejahteraan sosial yang diterapkan pemerintah –pasca reformasi –tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap masyarakat. Bahkan Program Jaringan Pengaman Sosial (JPS) yang dikeluarkan pemerintah pasca krisis 1998 hingga saat ini masih belum dirasa ampuh untuk mengatasi persoalan kemiskinan yang ada. Hal ini dikarenakan, program-program yang ada pada JPS dianggap membuat rakyat semakin ketergantungan dengan bantuan pemerintah bukan membuat rakyat semakin mandiri dan berdaya secara sosial-ekonomi dan politik.

Program

Program JPS sendiri terdiri atas sejumlah program yakni program penciptaan lapangan kerja dengan mengedepankan usaha pada karya, dana hibah dan kredit bergulir skla kecil. Selain itu ada pula program jaminan pangan dan subsidi untuk layanan kesehatan dan pendidikan. Keseluruhan program tersebut kemudian dibagi ke dalam beberapa klauster. Pertama, program yang menyasar rumah tangga yaitu; raskin, program keluarga harapan (PKH), bantuan siswa miskin (BSM), dan Jamkesmas.

Kedua,  program yang menyasar pada masyarakat yaitu program pengembangan yang berbasis pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri. Biasanya di dalam program ini terdapat beberapa sub program, mulai dari pinjaman dana bergulir kelompok, perbaikan infrastruktur desa atau kota, serta berbagai program lainnya. Ketiga adalah program yang menyasar usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Program ini menawarkan skema peminjaman kredit bank yang disebut dengan nama Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Namun sekali lagi, keseluruhan program tersebut belum mampu untuk mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat secara signifikan. Ia hanya sebatas bantuan yang diperuntukkan bagi masyarakat miskin untuk dapat bertahan pada kondisi ekonomi yang sangat bebas. Selain itu, tidak menutup kemungkinan bahwa program-program bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah ini juga berpontensi untuk dijadikan ladang korupsi bagi operator penyelenggaran. Dana PNPM mandiri, PKH dan Raskin adalah dana-dana yang sering di salah gunakan atau diselewengkan penggunaannya.

Penutup

Kemiskinan seolah menjadi pekerjaan rumah paling utama, khususnya bagi banyak negara yang menganut skema walfare state (baca; negara kesejahteraan). Bahkan pada tatanan politik pembangunan global seperti MDGs dan SDGs menempatkan isu kemiskinan menjadi prioritas utama. Pada skala nasional, keinginan untuk mewujudkan kehidupan bagi masyarakat yang sejahteraan bahkan telah tertuang dalam UUD 1945 dan Pascasila. Namun ironisnya, sampai sekarang mimpi untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera belum dapat terwujud.

Angka kemiskinan yang masih cukup besar dengan indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan yang semakin dalam membuat kita kembali bertanya; sudah benarkah arah kebijakan pembangunan kita? Atau jangan-jangan program-program pengentasan kemiskinan yang selama ini dijalankan oleh pemerintah malah tidak bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan? Dan cenderung tidak tepat sasaran.

Oleh karenanya, arah kebijakan pembangunan harus diperjelas dengan menempatkan usaha pengentasan kemiskinan sebagai prioritas utama. Struktur kebijakan ekonomi harus berpihak terhadap orang-orang miskin. Pembukaan lapangan kerja dengan upaya yang layak menjadi prioritas utama. Bukan malah mendatangkan pekerjaan asing dengan skill rendahan. Selain itu, peningkatan akses terhadap masyarakat miskin juga harus dibuka hingga ke perguruan tinggi agar tercipta generasi yang kompeten dan memiliki daya saing.

Pendistribusian pendapatan secara nasional harus dilakukan secara berkeadilan. Arah pembangunan yang sentralistik harus dirubah menjadi desentralisasi dengan mengutamakan persoalan-persoalan pembangunan daerah yang penting untuk diselesaikan. Bahkan untuk kasus kemiskinan, daerah harus diberikan porsi yang luas untuk bisa menyelesaikan kemiskinan yang ada di daerahnya. Mengingat persoalan kemiskinan sangat beragam dan berbeda di tiap-tiap daerah sehingga program-program pengentasan kemiskinan harus dialihkan ke daerah.

Terakhir, usaha peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat haruslah dilakukan secara serius. Jangan ada lagi agenda-agenda kepentingan politik untuk menyerap suara pada pemilihan umum berikutnya. Kita bisa lihat pada kasus kebijakan dana desa. Pada Pemilu 2014 lalu banyak partai yang mengklem sebagai inisiator dana desa agar dapat mendulang suara masyarakat pedesaan. Padahal sampai sekarang masyarakat desa masih terjabak dalam kemiskinan yang semakin hari semakin parah.

Selain itu, program pengingkatan kesejahteraan sosial harus dilaksanakan secara berkelanjutan. Yang terjadi saat ini adalah setiap pergantian presiden atau menteri maka program kesejahteraan sosial juga berganti. Jika dulu SBY punya BLT, PNPM Masyarakat, dana BOS, dan  PKH. Maka pada era Jokowi ada Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Itu sebabnya kini, semakin miskin seseorang semakin tebal dompetnya, kerana semakin banyak kartu yang harus ia pegang. Memang kemiskinan bisa hilang dengan menggunakan kartu?

Pertamakali Diterbitkan di Harian Mimbar Umum

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s