Medan Mulai Tak “Benar”

eldin akhyar
Sumber Gambar; Internet

Lima bulan sudah pasangan Walikota dan Wakil Walikota Medan terpilih Drs. H. T. Dzulmi Eldi M.Si dan Ir. Akhyar Nasution M.Si resmi dilantik oleh Kementrian Dalam Negari. Namun setelah lima bulan berlalu, belum satu-pun agenda pembangunan yang diusung pasangan dengan slogan BENAR (Bang Eldi-Akhyar) ini dirasakan oleh masyarakat. Visi dan Misi mereka yang terangkum dalam Medan Rumah Kita seolah hanya menjadi isapan jempol semata.

Bahkan tak jarang istilah ini mulai dipelesetkan menjadi Medan “Bukan” Rumah Kita oleh beberapa pengamat dan praktisi kebijakan pembangunan. Visi untuk menjadikan medan sebagai kota masa depan yang multicultural, berdaya saing, humanis, sejahtera dan religious berbanding terbalik dengan kondisi Kota Medan yang semakin tampak tak terurus.

jalan berlubang
Sumber Gambar; Internet

Bagaimana mungkin mau menciptakan kota yang humanis jika jalan berlubang di kawasan Medan Helvetia sudah mengambil korban jiwa? Hal ini terjadi pada Rabu 15 Juni 2016 lalu, di mana warga berinisial R.S (22) yang tinggal di jalan Bhakti Luhur, Kecamatan Medan Helvetia, tewas usai menghindari lubang saat melintas di Jalan Asrama. Ia terjatuh setelah menghindari lubang besar dan kemudian dilindas truk dari belakang.

Kejadian ini tentu membuat kita menjadi miris, apalagi bagi kita yang selalu berkendaraan di jalan raya –baik menggunakan roda dua atau roda empat –pasti pernah merasakan bagaimana lubang-lubang di jalan Kota Medan yang terasa semakin mengganggu perjalanan kita. Ironisnya, kejadian serupa tidak menutup kemungkinan akan terus terjadi. Hal ini bukan tanpa alasan, sebab kerusakan jalan di Kota Medan mencapai 104 Kilometer. Kerusakan jalan tersebut selain dikarenakan banyaknya proyek galian, juga dikerenakan kurangmya perawatan oleh dinas terkait.

Agenda Prioritas

Selain mengajukan vis-misinya pada Pilkada Kota Medan 2015 lalu, Eldi-Akhyar juga mengajukan beberapa agenda prioritas untuk mendukung terwujudnya visi dan misi tersebut. Agenda prioritas yang mereka ajukan adalah; membangun infrastruktur, menyediakan akses pendidikan dan kesehatan gratis dan terbaik bagi masyarakat, penataan pasar tradisional, menjaga secara berkesinambungan kualitas toleransi beragama, pelayanan administrasi kependudukan gratis dan mudah diperoleh.

Selanjutnya, memastikan keamanan dan kenyamanan warga melalui kerjasama dengan kepolisian, menyediakan iklim investasi yang cepat dengan menggunakan IT, dan terakhir menata dan menambah fasilitas publik seperti taman kota, penerangan kota dan area publik lainnya. Dari kedelapan agenda prioritas ini tak satupun –sepanjang lima bulan kepemimpinan Eldin dan Akhyar –dirasakan realisasinya.

Untuk sektor pendidikan misalnya; baru-baru ini kita dihebohkan kembali dengan adanya pemberitaan tentang praktek suap penerimaan siswa baru di beberapa sekolah di Kota Medan. Perilaku curang yang umumnya selalu terjadi saat penerimaan siswa/i baru ini bahkan diduga melibatkan sejumlah pejabat tinggi di Kota Medan.

Jika nantinya dugaan pada pemberitaan ini benar adanya, maka kita patut bertanya, apa sebenarnya sedang terjadi? Bukankah penyediaan akses pendidikan gratis dan terbaik bagi masyarakat adalah satu dari berbagai agenda prioritas yang dijanjikan oleh pasangan ini? Jika agenda prioritas saja tidak dapat diwujudkan dengan baik bagaimana dengan agenda-agenda lain?

Itu satu hal. Hal lain dari agenda prioritas yang layak untuk mendapatkan sorotan adalah ketidak sanggupan Eldin-Akhyar untuk melakukan penataan terhadap pasar tradisional yang kumuh, becek dan menimbulkan kemacetan. Fakta ini bisa dilihat dari masih banyaknya eks pedagang Jalan Sutomo yang menolak untuk mengikuti relokasi ke Pasar Induk Lau Chi. Penolakan tersebut bahkan berulang kali menimbulkan bentrok antar aparat pemerintah dan pedang.

Dampak lain yang ditimbulkan dari kegagalan melakukan relokasi terhadap pedangan di Jalan Sutomo Medan ke Pasar Induk Lau Chi adalah penyebaran pedagang eks Jalan Sutomo ke seputaran Jalan Rakyat dan Jalan Perlita I, Kecamatan Medan Perjuangan. Kemunculan pedangan ini di wilayah pemukiman penduduk dengan mendirikan lapak kaki lima tentu membuat jalan di lokasi tersebut menjadi bertambah macet dan tampak kumuh.

Ironisnya, Pemko Medan tidak dapat melakukan apa-apa terhadap mereka dan terkesan dibiarkan begitu saja. Padahal lokasi tersebut tidaklah diperuntukkan sebagai pasar. Sehingga fasilitas publik –berupa jalan dan trotoar –yang selama ini dinikmati oleh penduduk setempat dan masyarakat menjadi terganggu. Sampah sisa jualan pedagang dan kepadatan jalan –yang menimbulkan kemacetan –menjadi padangan sehari-hari warga. Bukan tidak mungkin jika hal ini terus saja dibiarkan akan memicu konflik antar penduduk setempat dan pedagang.

Belum lagi jika kita melihat pada kasus pedagang korban kebakaran Aksara Plaza, yang sampai saat ini belum mendapatkan solusi tepat dari Pemko Medan. Upaya untuk merelokasi mereka ke Kompleks Pertokoan MMTC dianggap pedagang hanya menguntungkan pihak swasta dan oknum Pemko Medan, karena mereka harus membayar iuran bulanan Rp. 450.000,- untuk retribusi listrik, air bersih dan jaga malam. Sedangkan sewaktu berada di Pasar Aksara mereka hanya membayar Rp. 100.000,- s/d Rp. 120.000,- perbulan.

Kini para pedagang Pasar Aksar tersebut nekat untuk berjualan di badan jalan seputaran Aksara Plaza. Aksi nekat mereka memunculkan efek kemacetan yang semakin parah. Dan lagi-lagi Pemko Medan terlihat seolah-olah tidak dapat berbuat banyak untuk mengatasi persoalan tersebut.

Pada tahapan inilah ketegasan Pemko Medan di bawah kepemimpinan Eldi-Akhyar diuji. Apakah Eldin-Akhyar benar-benar serius untuk menjalankan agenda prioritas mereka? Atau agenda prioritas tersebut hanya sebatas lips service saja pada saat kampaye lalu? Untuk membuktikan hal tersebut haruslah berdasarkan pada kinerja yang memang dirasakan betul perubahannya oleh masyarakat. Sehingga masyarakat merasa bahwa pasangan Eldin-Akhyar yang mereka pilih pada Pilkada Kota Medan yang lalu adalah pilihan yang memang “Benar” –bukan hanya dari segi selogan saja tetapi dari juga dari kenyataanny –.

Tantangan Masalah Perkotaan.

Selain catatan khusus di atas, Eldin dan Akhyar harus mampu melihat tantangan yang hadir dari masalah perkotaan ke depan. Persoalan pertama adalah partisipasi politik masyarakat yang masih begitu rendah. Hal ini bisa dilihat dari tingginya angka golput pada Pilkada Kota Medan akhir 2015 lalu. Sikap apatisme dan apriori (baca; masa bodoh) yang dimiliki oleh masyarakat saat ini menjadikan hubungan pemerintah dan masyarakat seolah mempunyai garis batas. Akibatnya, pembangunan menjadi tidak terawasi dengan baik. Pemerintah bekerja sendiri dan rakyat tidak peduli. Rendahnya partisipasi publik ini tentu dipengaruhi oleh banyak aspek. Satu diantaranya adalah banyaknya janji pemerintah yang tidak terpenuhi.

Selain partisipasi masyarakat yang rendah, persoalan perkotaan lain yang perlu untuk diatasi oleh Eldi-Akhyar adalah masalah yang mengintari pemuda yaitu; narkotika, kriminalitas dan konflik. Persoalan ini harus segera diatasi dengan memberikan program-program pemberdayaan dan padat karya kepada pemuda-pemuda yang ada. Angka penganguran yang cukup tinggi di kalangan pemuda membuat mereka mudah terjebak dalam aktifitas narkotika dan kriminalitas. Bahkan beberapa waktu lalu, untuk mengatasi persoalan kriminalitas ini Kapolresta Medan mulai menguji coba pemberlakuan jam malam di Kota Medan. Uji coba ini dilakukan untuk menurunkan kekerasan dan kriminalitas yang dilakukan oleh kelompok begal motor.

Untuk itu, tindakan preventif yang dilakukan oleh pihak ke polisian dengan melakukan operasi pada malam hari harus juga diikuti dengan usaha-usaha Pemko Medan untuk melakukan aktifitas-aktifitas pemberdayaan terhadap kelompok-kelompok pemuda dan remaja agar dapat terhindar dari aktifitas kelompok-kelompok kriminal.

Masalah lainnya yang selalu hinggap di perkotaan adalah kemacetan lalu lintas. Hampir sepanjang hari kita dibuat “mumet” oleh kemacetan, pagi-siang dan sore. Banyak faktor yang membuat kondisi jalan menjadi macet di antaranya adalah; sekolah yang tak mempunyai lapangan parkir yang memadai, pemadaman listrik, banjir dan lain sebagainya. Untuk itu dibutuhkan satu manajemen lalu lintas yang efektif dan diikuti dengan disain tata ruang yang mampu untuk mengakomodir pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor di Kota Medan.

Tidak hanya itu, laju pertumbuhan penduduk kota melalui urbanisasi juga menjadi persoalan perkotaan yang harus diantisipasi oleh pasangan Eldin-Akhyar. Hal ini didukung dari laporan Bank Dunia yang memprediksi sebanyak 68 persen populasi Indonesia bakal memadati wilayah perkotaan pada tahun 2025. Apalagi pada tahun 2016 ini gelombang manusia secara global akan hadir di setiap kota untuk memenuhi panggilan MEA. Jika persaoalan ini tidak dapat diatasi secara maksimal maka tidak menutup kemungkinan akan terjadi ledakan penduduk yang tentunya berdampak pada degradasi lingkungan, kesenjangan atau kecemburuan sosial, dan konflik sosial.

Sekali lagi, atas dasar inilah maka kualitas kepemimpinan dan kebijakan pembangunan Eldi-Akhyar akan diuji. Apakah mereka benar-benar dapat mewujudkan medan sebagai rumah kita yang multicultural, berdaya saing, humanis, sejahtera dan religious? Atau sebaliknya, medan akan menjadi kota yang tak “benar” dan menakutkan dengan berbagai persaoalan yang membuat masyarakatnya tidak tenang dan nyaman.

2 thoughts on “Medan Mulai Tak “Benar””

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s