Paket Ekonomi Jokowi-Jk; Untuk Siapa?

Beberapa waktu lalu pemerintah Indonesia kembali mengeluarkan peket kebijakan ekonomi yang ketiga belas. Disebut ketiga belas karena pemerintah Jokowi-Jk sejak 2015 lalu sudah tiga belas kali mengeluarkan paket kebijakan ekonomi. Pada kebijakan ekonomi kali ini, terdapat dua poin penting di dalamnya yaitu insentif untuk pengembangan perdagangan dalam jaringan (e-commerce) dan deregulasi bidang perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah.

Apa yang dilakukan oleh pemerintah –dengan mengeluarkan seluruh paket kebijakan ekonomi –tentunya diharapkan dapat memacu pertumbuhan ekonomi dan percepatan pembangunan di Indonesia. Namun, apakah seluruh kebijakan tersebut sudah dirasakan efeknya? Pertanyaan inilah yang penting untuk kita ajukan. Sebab bagaimanapun jika paket kebijakan ekonomi dikeluarkan tetapi tidak menghasilkan perubahan apapun baik dari segi pertumbuhan ekonomi atau percepatan pembangunan dan kesejahteraan maka kebijakan tersebut tidak ada artinya sama sekali.

Rekam Jejak

Tidak hanya pada era pemerintahan Jokowi-Jk, paket kebijakan ekonomi juga pernah digulirkan oleh pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada tahun 2013 lalu. Pada masa itu pemerintahan SBY mengeluarkan empat paket kebijakan ekonomi guna menjaga perekonomian nasional dari dampak perubahan kebijakan ekonomi global. Empat paket kebijakan tersebut diantaranya adalah pertama, memperbaiki neraca transaksi berjalan dan menjaga nilai tukar rupiah. Kedua, menjaga pertumbuhan ekonomi dengan  memastikan defisit fiskal pada kisaran aman (yaitu; 2,38%). Ketiga, menjaga daya beli masyarakat dengan menjaga inflasi dan mengubah  tata niaga sejumlah komoditi yang harga pasarnya mudah terganggu.

Terakhir, poin keempat adalah mempercepat iklim investasi dengan menyederhanakan perizinan dan mengefektifkan fungsi pelayanan terpadu satu pintu. Apa yang dilakukan oleh pemerintahan SBY-Boediono pada waktu itu kemudian kembali diikuti oleh pemerintahan Jokowi-Jk dengan alasan yang sama yaitu menjaga perekonomian nasional dari krisis ekonomi global. Namun jika SBY mengeluarkan empat paket kebijakan ekonomi pada 2013 lalu, maka pemerintahan Jokowi-Jk malah mengeluarkan lebih banyak lagi paket kebijakan ekonomi. Sepanjang tahun 2015 hingga Agustus 2016 tercatat pemerintahan Jokowi-Jk sudah mengeluarkan 13 jilid paket kebijakan ekonomi.

Pada setiap jilid paket kebijakan ekonomi yang dikeluarkan oleh pemerintahan Jokowi-Jk rata-rata memiliki tiga sampai empat poin kebijakan ekonomi yang harus dijalankan. Ironisnya hampir rata-rata paket kebijakan ekonomi yang dikeluarkan oleh pemerintahan Jokowi-Jk menyangkut deregulasi dan debirokratisasi. Alasan utama dilakukannya deregulasi dan debirokratisasi pada beberapa peraturan pemerintah agar dapat membantu percepatan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi.

Jadi dengan dipermudahnya izin usaha-dagang dengan memangkas beberapa peraturan (deregulasi), plus pengurusan izin yang mudah tanpa birokrasi yang panjang dan berbelit-belit (debirokratisasi) diharapkan mampu membentuk iklim investasi yang nyaman bagi setiap investor. Selain itu diharapkan juga dapat memicu pertumbuhan dunia usaha baik pada sekala mikro maupun makro. Dengan adanya pertumbuhan investasi dan pertumbuhan dunia usaha diharapkan mampu untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang nantinya akan dipergunakan untuk melaksanakan percepatan pembangunan di Indonesia.

Sulit

Tentunya apa yang  diharapkan (output) dari paket kebijakan ekonomi yang dikeluarkan oleh pemerintahan Jokowi-JK tidak dapat dengan mudah terwujud. Kasus tarik menarik peraturan antara pemerintah pusat dan daerah menjadi salah satu penghambatnya. Hal ini bisa dilihat dari penerapan pelayanan dan proses izin investasi yang hanya tiga jam tak berlaku di beberapa daerah. Akhirnya, pertumbuhan ekonomi di daerah-daerah yang diharapkan berasal dari investasi sama sekali tidak terwujud secara maksimal. Bahkan pertumbuhan ekonomi di daerah-daerah bahkan lebih banyak disumbangkan oleh sektor konsumsi.

Hal ini membuktikan bahwa pemerintahan Jokowi-Jk masih sangat lemah dengan tidak mampu untuk mengendalikan daerah. Hal ini bahkan diakui oleh Kementerian Dalam Negeri yang menyatakan masih ada hambatan di sejumlah Pemerintah Daerah dengan masih adanya sejumlah kepala daerah yang belum menderegulasi peraturan daerah dan menghambat investasi. Prinsip otonomi daerah menjadi penghambat utama sulitnya pemberlakukaan paket kebijakan ekonomi di daerah. Sebab daerah menganggap dengan adanya paket kebijakan yang diterapkan oleh pemerintahan pusat, mereka mengkwatirkan akan adanya pelanggaran hak atas tata kelola pemerintahan daerah. Itu mengapa, sampai hari ini banyak daerah yang belum merevisi peraturan daerah mereka yang selama ini dianggap oleh pemerintah pusat sebagai penghambat investasi asing.

Selain adanya hubungan yang tak sejalan antara pemerintahan pusat dan daerah dalam menetapkan beberapa kebijakan dari paket ekonomi, beberapa lembaga di pemerintah juga belum bisa sejalan dalam menetukan sejumlah paket kebijakan ekonomi khususnya pada aspek deregulasi dan pemotongan harga-harga. Hingga awal Agustus 2016,  Kepala Statf Kepresidenan Teten Masduki mengatakan 99 persen regulasi dalam paket kebijakan ekonomi I-XII sudah selesai. Dan dari 203 aturan yang harus diselesaikan hingga Juli 2016 tersisa satu aturan yang belum selesai yaitu aturan tentang harga gas. Hal ini terjadi sebab masih adanya perbedaan pendapat antara kementerian ESDM dengan BPH Migas mengenai aturan tersebut.

Dari dua gambaran di atas terlihat bagaimana sulitnya pemerintah mengaplikasikan kebijakan ekonomi mereka. Padahal di sisi lain, negara sangat membutuhkan dana segar dari investasi dikerenakan hingga saat ini keuangan negara masih sangat sulit. Hal ini bisa dilihat dari defisitnya APBN 2016 yang mengharuskan pemerintah memangkas sebesar 50,6 triliun rupiah APBN 2016 dan berdampak pada pemotongan anggaran belanja di kementerian dan kelembagaan negara.

Untuk Siapa?

Sudah sangat jelas bahwa paket kebijakn ekonomi yang dikeluarkan oleh pemerintahan Jokowi-Jk hingga jilid ke XIII secara menonjol diperuntukkan bagi kepentingan investor. Pemerintah berharap banyak investor-investor yang menanamkan modal ke dalam negeri. Padahal dengan melakukan tindakan deregulasi dan debirokratisasi yang terlihat adalah pemerintah seolah-olah sedang “menjual diri” terhadap pihak investor. Jika negeri ini dibanjiri oleh investor, maka bersiaplah seluruh sumber daya yang ada akan digerus dan dimanfaatkan untuk keuntungan pihak investor.

Kita tentu ingat bagaimana pondasi ekonomi yang dibangun oleh Orde Baru yang mengandalkan investasi luar negeri akhirnya rubuh setelah krisis ekonomi di Asia Tenggara pada tahun 1997. Pihak investor menarik modalnya dengan alasan kodisi sosial-politik yang samakin tidak aman dan akhirnya ekonomi Indonesia kolaps, sebab modal sudah ditarik oleh pemiliknya. Praktis banyak industri yang memindahkan produksinya ke negara lain yang lebih aman. Akibatnya ratusan ribu orang harus mengalami PHK.

Lepas dari itu, paket kebijakan ekonomi Jokowi-Jk juga dinilai tidak sejalan dengan kebutuhan banyak pelaku ekonomi di Indonesia. Mulai dari petani, nelayan dan pedagang kecil. Padahal kebanyakan dari masyarakat Indonesia mengantungkan hidupnya pada ketiga sektor ini. Jika ketiga sektor ini tidak mendapat perhatian serius, maka jangan harap pertumbuhan ekonomi yang sehat akan terjadi. Sebaliknya, jika pertumbuhan ekonomi hanya diharapkan dari sektor investasi yang ada malah mempelebar kesenjangan ekonomi sebab potensi dan sumber daya ekonomi hanya akan dinikmati oleh segelintir orang yang memiliki modal.

Pertama kali Diterbitkan di Harian Mimbar Umum

Rabu; 31 Agustus 2016

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s